Pertumbuhan Ekonomi 2026-2027 Diprediksi Stabil tetapi Minim Akselerasi

Jakarta — Proyeksi terbaru dari Dana Moneter Internasional (IMF) menempatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada level 5 persen untuk tahun 2026 dan meningkat tipis menjadi 5,1 persen pada 2027. Angka tersebut dirilis dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang disampaikan secara resmi di Washington D.C. pada Selasa (15/4). Proyeksi itu langsung memicu perbincangan di kalangan pelaku pasar dan pembuat kebijakan di Jakarta karena mengonfirmasi stabilitas, tetapi sekaligus menunjukkan belum adanya lonjakan yang cukup untuk mengungkit perekonomian nasional ke lintasan pertumbuhan tinggi.

Dalam laporan setebal 142 halaman itu, IMF menyebut bahwa Indonesia akan mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil sebesar 5,0 persen pada 2026, sedikit lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,2 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Untuk 2027, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan angka 5,1 persen, yang masih berada dalam rentang konservatif. Data ini disandingkan dengan proyeksi pertumbuhan global yang diperkirakan berada di level 3,2 persen pada 2026 dan 3,3 persen pada 2027, serta pertumbuhan negara berkembang Asia di kisaran 5,3 persen.

Stabilitas yang Terkonfirmasi

Menanggapi proyeksi tersebut, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menyatakan bahwa angka 5 persen bukanlah sesuatu yang mengejutkan, melainkan lebih sebagai penegasan terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. “Proyeksi IMF itu cerminan bahwa perekonomian kita stabil, tidak mengalami kontraksi, dan masih berada di jalur positif. Namun stabilitas semacam ini tidak cukup untuk mengejar ketertinggalan struktural yang kita hadapi,” ujar Esther dalam diskusi daring bertajuk “Outlook Ekonomi 2026: Antara Optimisme dan Realitas” yang digelar pada Rabu (16/4).

Esther menjelaskan bahwa konsistensi pertumbuhan di kisaran 5 persen telah menjadi pola sejak satu dekade terakhir. Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan Indonesia berada pada 5,02 persen dalam periode 2015—2025. “Artinya, kita belum berhasil keluar dari middle-income trap, di mana pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk mendorong lompatan pendapatan per kapita menuju negara maju,” tambahnya.

Hambatan Menuju Akselerasi

Sejumlah faktor struktural dinilai menjadi penghalang utama bagi akselerasi ekonomi nasional. Pertama, tingkat investasi terhadap PDB yang masih berada di bawah 33 persen, jauh dari kebutuhan ideal minimal 40 persen untuk mencapai pertumbuhan 6—7 persen. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2024 mencapai Rp1.650 triliun, meningkat 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi kontribusinya terhadap pembentukan modal tetap bruto belum cukup untuk mengubah struktur pertumbuhan.

Kedua, konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama—berkontribusi sekitar 54 persen terhadap PDB—masih dihadapkan pada tekanan daya beli kelas menengah. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS 2024 menunjukkan bahwa 40 persen pengeluaran masyarakat masih terserap untuk kebutuhan pangan dan perumahan, menyisakan ruang sempit bagi konsumsi barang tahan lama yang memiliki efek pengganda lebih besar terhadap pertumbuhan.

Ketiga, tantangan eksternal seperti fragmentasi geopolitik dan perlambatan ekonomi Tiongkok juga memengaruhi kinerja ekspor Indonesia. Data Kementerian Perdagangan menyebutkan bahwa ekspor nonmigas Indonesia ke Tiongkok—yang merupakan tujuan utama ekspor batu bara, nikel, dan kelapa sawit—turun 11,2 persen pada kuartal pertama 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. IMF dalam laporannya menekankan bahwa negara-negara pengekspor komoditas seperti Indonesia perlu mempercepat diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga global.

Langkah Strategis yang Diperlukan

Para ekonom mendorong pemerintah untuk tidak sekadar mengandalkan momentum konsumsi domestik, tetapi juga melakukan reformasi kebijakan yang lebih agresif di sektor industri dan jasa. Saran konkret yang mencuat adalah percepatan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja di tingkat daerah, peningkatan efektivitas belanja modal infrastruktur digital, serta insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan di sektor manufaktur berteknologi tinggi.

Dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional yang berlangsung awal April 2025, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas telah menekankan perlunya transformasi ekonomi berbasis inovasi untuk memacu pertumbuhan di atas 6 persen pada 2028. “Proyeksi IMF memberi kita waktu dua tahun untuk meletakkan fondasi yang lebih kokoh. Kalau reformasi struktural tidak dipercepat, kita hanya akan berjalan di tempat,” ujar ekonom senior dari Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, yang juga hadir sebagai panelis dalam diskusi INDEF tersebut.

Ia menambahkan bahwa kebijakan fiskal pada 2026 harus diarahkan tidak hanya untuk menjaga stabilitas makro, tetapi juga untuk menciptakan ruang pertumbuhan baru melalui hilirisasi yang terintegrasi dengan rantai pasok global. “Hilirisasi nikel sudah memberi nilai tambah, tapi rantai nilainya masih pendek. Kita harus masuk ke industri komponen dan manufaktur berpresisi tinggi,” jelasnya.

Respon Pemerintah

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa proyeksi IMF ini masih berada dalam koridor yang realistis. Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, dalam keterangan tertulis pada Rabu (16/4), menegaskan bahwa target pertumbuhan 5,2 persen pada 2026 tetap akan diperjuangkan melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil. “Kami menyadari bahwa proyeksi ini adalah baseline. Dengan berbagai program prioritas, termasuk percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara dan transformasi digital, kami optimis dapat melampaui proyeksi 5 persen,” ucapnya.

Haryo juga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi, seperti perluasan insentif perpajakan untuk sektor padat karya, subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR), serta penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah. “Stabilitas memang fondasi penting, tetapi kami tidak berhenti di situ. Akselerasi adalah keniscayaan jika Indonesia ingin mencapai visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Dengan proyeksi IMF yang kini menjadi acuan global, tekanan terhadap pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi di tengah keterbatasan ruang fiskal dan ketidakpastian eksternal akan menjadi sorotan utama dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 di DPR. Pertanyaan besar yang membayangi: apakah 5 persen cukup untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, atau justru menjadi batas nyaman yang sulit ditembus?