Perry Warjiyo Mundur, Destry Damayanti Pimpin BI Sementara

Jakarta, 28 Juli 2026 (Apaberita) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo secara resmi mengundurkan diri pada Senin (27/7/2026). Keputusan mendadak ini memicu respons terukur di pasar keuangan, seiring langsung ditunjuknya Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti sebagai Pelaksana Tugas (Pj) Gubernur BI. Meski sempat memantik spekulasi depresiasi rupiah hingga menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat, sejumlah ekonom menilai dampaknya tetap terbatas berkat payung hukum independensi bank sentral dan dominasi sentimen global.

Pengunduran Diri yang Mengejutkan Pasar

Perry Warjiyo menyampaikan pengunduran dirinya dalam sebuah konferensi pers yang juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali di Jakarta. Belum ada keterangan resmi yang menjelaskan alasan di balik langkah tersebut. Pengunduran diri ini terjadi hanya berselang kurang dari dua setengah bulan setelah Perry terakhir kali tampil di hadapan publik dalam Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kuartal I 2026 pada 7 Mei 2026. Sosok yang pertama kali menjabat Gubernur BI sejak 2018 dan terpilih kembali untuk periode kedua melalui proses uji kelayakan di DPR pada 2023 itu dikenal luas sebagai arsitek sejumlah kebijakan moneter akomodatif pascapandemi.

Kabar mundur Perry segera mendominasi pemberitaan bisnis sepanjang Senin dan memicu analisis cepat dari berbagai kalangan. Pasar, yang sedang mencermati arah kebijakan suku bunga global, secara refleks mengantisipasi kemungkinan gejolak nilai tukar dan instrumen keuangan domestik. Namun demikian, kerangka hukum yang dimiliki Indonesia langsung menjadi penyangga utama persepsi investor.

Proyeksi Depresiasi dan Kontra-Narasi Stabilitas

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, adalah salah satu pihak yang menyuarakan kewaspadaan tinggi. Dalam analisanya yang disampaikan kepada media kemarin, ia memproyeksikan potensi pelemahan nilai tukar rupiah yang cukup tajam.

“Secara psikologis, berita pengunduran diri Gubernur BI akan menjadi tekanan bagi rupiah dalam jangka pendek. Kami memperkirakan kurs dapat bergerak mendekati, bahkan menyentuh level Rp18.000 per dolar AS. Volatilitas serupa kemungkinan juga akan menerpa Indeks Harga Saham Gabungan dan pasar Surat Berharga Negara karena investor mengantisipasi ketidakpastian transisi,”

tegas Rahma.

Akan tetapi, pandangan yang lebih moderat dan terukur diutarakan oleh Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet. Ia menegaskan bahwa desain konstitusional Bank Indonesia menjadi tameng kuat terhadap gejolak berlarut.

“Dampak jangka pendek terhadap rupiah memang ada, tetapi sifatnya cenderung terbatas. Undang-Undang Bank Indonesia telah merancang independensi yang kokoh sehingga spekulasi intervensi politik dapat diredam. Pasar akan dengan cepat kembali mencermati faktor fundamental, terutama arah kebijakan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, The Fed, yang hingga kini masih menjadi penentu dominan pergerakan rupiah,”

papar Yusuf kepada Apaberita pada sesi diskusi yang sama.

Analisis Yusuf menempatkan titik berat pada kelancaran transisi kepemimpinan dan konsistensi kebijakan moneter sebagai kunci penenang pasar. Ia juga menyebut bahwa selama rapat-rapat strategis yang sudah terjadwal tidak menunjukkan perubahan mendadak dalam stance moneter, maka premium risiko di nilai tukar akan segera luntur.

Penunjukan Destry Damayanti dan Jaminan Kontinuitas

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, kekosongan jabatan Gubernur langsung diisi oleh Deputi Gubernur Senior sebagai Pelaksana Tugas. Destry Damayanti, yang menjabat posisi tersebut sejak 2019 dan merupakan mantan Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan, ditetapkan sebagai Pj Gubernur BI pada hari yang sama dengan mundurnya Perry Warjiyo.

Destry dikenal sebagai figur teknokrat dengan rekam jejak kuat di bidang kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan pendalaman pasar keuangan. Dalam pernyataan perdananya, ia menegaskan komitmen penuh untuk menjaga stabilitas rupiah dan sistem keuangan nasional. “Kami akan melanjutkan seluruh program dan bauran kebijakan yang telah ditetapkan Dewan Gubernur. Tidak ada perubahan mendadak. Stabilitas adalah prioritas utama,” ujar Destry yang dikutip dari forum resmi bank sentral.

Penunjukan ini disambut positif oleh pelaku pasar yang melihatnya sebagai sinyal kontinuitas. Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali yang turut mendampingi dalam konferensi pers juga memastikan bahwa seluruh instrumen moneter beroperasi normal, mulai dari operasi pasar terbuka hingga kebijakan pendalaman pasar uang dan valuta asing. Koordinasi dengan pemerintah melalui KSSK pun diklaim tetap solid dan tak terganggu.

Tantangan ke Depan di Tengah Dinamika Global

Meski penunjukkan Pj Gubernur berjalan mulus, tugas Destry tidak ringan. Dalam beberapa bulan ke depan, Dewan Gubernur BI harus mengarungi tekanan eksternal yang masih tinggi, terutama dari kebijakan tarif dagang dan pengetatan moneter di negara maju. Agenda Rapat Dewan Gubernur (RDG) berikutnya yang akan membahas suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate menjadi ujian pertama yang dinantikan investor.

Pasar obligasi domestik juga masih akan merespons dinamika imbal hasil US Treasury. Para analis meyakini bahwa selama BI mampu menjaga komunikasi kebijakan yang transparan dan terus melakukan stabilisasi di pasar spot valas, nilai tukar rupiah akan bertahan di kisaran fundamentalnya. Volatilitas yang terjadi kemarin, ditandai pergerakan rupiah yang sempat menjauhi level psikologis baru, diyakini hanya bersifat momentum dan akan memudar seiring kembalinya fokus pada data-data ekonomi domestik.

Dengan payung hukum yang jelas dan transisi yang tertib, Indonesia sekali lagi membuktikan bahwa arsitektur kelembagaan ekonominya mampu meredam guncangan politik di level tertinggi bank sentral. Publik dan investor kini menanti langkah kebijakan Destry Damayanti dalam kapasitasnya sebagai Pj Gubernur BI, sembari terus memantau ihwal pengusulan calon gubernur baru oleh Presiden kepada DPR sesuai mekanisme yang berlaku.