Pemerintah Targetkan 100 GW PLTS Terpasang dalam Dua Tahun

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melontarkan target ambisius: pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) harus rampung terpasang dalam dua tahun. Proyek raksasa ini disebut sebagai tulang punggung penyediaan energi bersih untuk mendukung ekosistem hilirisasi industri yang tengah digenjot di berbagai wilayah Tanah Air.

Dalam peta jalan yang disusun sejak awal 2026, pemerintah tak sekadar membangun panel surya di atap, melainkan merancang solar farm berskala utilitas yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Tujuannya: memastikan smelter, kawasan industri, dan pabrik pemurnian mineral mendapat pasokan listrik hijau yang stabil dan kompetitif.

Target yang Hampir 100 Kali Lipat Kapasitas Saat Ini

Sebagai gambaran, kapasitas terpasang PLTS di Indonesia per akhir 2025 baru sekitar 1,2 GW. Dalam dua tahun, angka itu didorong melonjak hingga 100 GW—sebuah lompatan hampir 100 kali lipat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk mengejar target tersebut, Kemenko Perekonomian bersama Kementerian ESDM dan PLN telah menyiapkan sejumlah skema percepatan.

Peta Jalan dan Pembagian Wilayah

Berdasarkan dokumen kerja yang beredar, pembangunan akan diprioritaskan di koridor industri utama:

PLN akan bertindak sebagai offtaker utama, sementara investasi akan didorong melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta partisipasi langsung investor global. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal berupa keringanan pajak dan jaminan penyediaan lahan.

Dukungan Penuh terhadap Hilirisasi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar soal menambah kapasitas listrik, melainkan bagian dari transformasi ekonomi nasional.

“PLTS 100 GW ini bukan sekadar megaproyek, melainkan fondasi energi bersih untuk mendukung hilirisasi. Kita ingin ekspor bukan lagi bahan mentah, melainkan produk setengah jadi dan jadi yang bernilai tambah tinggi. Semua butuh listrik andal dan ramah lingkungan,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta (3/7).

Hilirisasi sendiri telah menunjukkan hasil positif, terutama setelah pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020. Nilai ekspor nikel olahan melonjak dari USD1,1 miliar (2019) menjadi USD33 miliar (2025). Dengan pasokan listrik surya yang memadai, pemerintah berharap tren serupa bisa terjadi pada komoditas lain seperti bauksit, tembaga, dan timah.

Tantangan Besar: Lahan, Jaringan, dan Pendanaan

Meski optimisme digaungkan, sejumlah kalangan mengingatkan bahwa target 100 GW dalam dua tahun sangat ambisius. PLTS 100 GW membutuhkan lahan sekitar 150.000–200.000 hektare, setara dengan 4–5 kali luas Jakarta. Selain itu, jaringan transmisi harus diperkuat untuk menyalurkan listrik dari ladang surya ke pusat-pusat industri yang seringkali berada di lokasi terpencil.

Dari sisi pembiayaan, estimasi kebutuhan investasi mencapai USD60–80 miliar (sekitar Rp960–1.280 triliun). Pemerintah mengklaim ketertarikan investor asing sangat tinggi, terutama dari Timur Tengah dan Eropa, yang ingin menanamkan modal dalam proyek hijau berskala besar. Namun, kepastian regulasi dan kemudahan berusaha akan menjadi faktor penentu.

Komitmen Iklim dan Kemandirian Energi

Di luar urusan hilirisasi, PLTS 100 GW juga menegaskan komitmen Indonesia dalam Paris Agreement. Dengan tambahan kapasitas surya itu, bauran energi terbarukan nasional bisa menembus 35% pada 2028, lebih cepat dari target semula 2030. Ini akan menekan emisi karbon sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit batu bara yang selama ini mendominasi.

Kini, masyarakat dan pelaku industri menanti realisasi di lapangan. Dua tahun bukan waktu yang panjang untuk proyek sebesar ini. Namun, jika berhasil, Indonesia akan menempatkan diri sebagai salah satu negara dengan kapasitas energi surya terbesar di dunia, mengalahkan Tiongkok dan India yang butuh waktu lebih lama untuk mencapai level serupa.