Pemerintah Siapkan HP Gratis dan Pajak Turis Thailand Naik

JAKARTA — Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tengah menyiapkan program pembagian telepon seluler gratis kepada masyarakat sekaligus pembukaan rekening bank tanpa biaya. Kebijakan itu disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, sebagai bagian dari upaya memperluas digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dan memperkuat inklusi keuangan nasional.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan di Jakarta, sekitar 30 persen penduduk Indonesia saat ini masih belum memiliki akses terhadap rekening bank. Kondisi tersebut dinilai menjadi hambatan struktural dalam penyaluran bantuan pemerintah secara tepat sasaran, sehingga rencana penyediaan perangkat dan rekening digital dipandang sebagai langkah strategis.

“Pemerintah menugaskan dua bank BUMN untuk memfasilitasi pembukaan rekening digital tersebut,” menegaskan Hashim Djojohadikusumo dalam pernyataan resminya, merujuk pada penugasan kepada Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI).

“Biaya awal yang sebelumnya sebesar Rp 50.000 akan dibebaskan,” ujar Hashim menegaskan.

Digitalisasi Bansos dan Target Rasio Penerimaan Negara

Dalam kerangka kebijakan tersebut, pendaftaran seluruh transaksi ke dalam sistem digital ditetapkan sebagai instrumen untuk mengidentifikasi aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum terpetakan. Pemerintah menyatakan langkah ini menindaklanjuti kebutuhan pendanaan negara yang semakin besar, dengan target mendongkrak rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dari 12 persen menuju 18 persen.

Menurut Hashim, pembagian telepon seluler gratis tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan perluasan layanan perbankan formal bagi kelompok masyarakat yang belum terjangkau. Ia menyatakan bahwa kombinasi perangkat dan rekening digital akan mempermudah verifikasi data penerima manfaat, sekaligus mengurangi potensi penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran.

Kebijakan ini disahkan dalam rangkaian Rapat Koordinasi antar kementerian dan lembaga yang membahas percepatan transformasi digital layanan publik. Pemerintah menegaskan bahwa tahapan pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan resmi, termasuk mekanisme distribusi perangkat dan pendaftaran rekening.

Thailand Pertimbangkan Pajak Keberangkatan bagi Turis

Sementara itu, Pemerintah Thailand mempertimbangkan pengenaan pajak keberangkatan sebesar 1.000 baht atau sekitar Rp 537.720 bagi wisatawan lokal maupun asing. Selain pungutan keberangkatan, otoritas setempat juga mengusulkan biaya kedatangan jalur udara sebesar 450 baht sebagai bagian dari strategi menaikkan pendapatan negara.

Usulan tersebut muncul di tengah kondisi anggaran Thailand yang mengalami defisit sekitar 3 sampai 4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kebijakan fiskal ini diuji pada saat kinerja sektor pariwisata belum sepenuhnya pulih, dengan catatan kunjungan wisatawan hingga 10 Oktober 2026 mencapai 24 juta orang.

Pemerintah Thailand menyatakan bahwa pungutan tersebut dirancang untuk memperkuat penerimaan negara dan menutup celah pembiayaan anggaran. Namun, kalangan pelaku industri pariwisata menilai kebijakan itu perlu dikaji secara hati-hati agar tidak menekan daya saing destinasi di kawasan Asia Tenggara.

Dampak Kebijakan bagi Kawasan

Dua kebijakan tersebut menunjukkan arah yang berbeda dalam pengelolaan fiskal dan layanan publik. Indonesia memilih memperluas basis inklusi keuangan melalui penyediaan perangkat dan rekening digital, sedangkan Thailand menempuh jalur pungutan langsung terhadap aktivitas wisata guna memperbaiki struktur anggaran.

Berdasarkan UU dan ketentuan yang berlaku, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa program pembagian telepon seluler dan pembukaan rekening tanpa biaya akan dijalankan secara bertahap. Fraksi-fraksi di parlemen diharapkan membahas anggaran dan mekanisme pengawasan agar kebijakan tersebut berjalan transparan dan akuntabel.

Pengamat menilai keberhasilan kebijakan ditentukan oleh kesiapan infrastruktur digital, kejelasan data penerima manfaat, serta konsistensi penegakan tata kelola. Pemerintah menyatakan akan menindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi lanjutan bersama bank pelaksana dan kementerian terkait sebelum pelaksanaan penuh ditetapkan.