PDIP Minta Data Kader dalam Proyek Makan Bergizi Gratis

Jakarta, Apaberita — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi mengirimkan surat kepada Badan Gizi Nasional (BGN) meminta data keterlibatan kader partai dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG). Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dan ditujukan langsung kepada Kepala BGN. Langkah ini merupakan bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas program prioritas nasional yang digagas pemerintah.

Surat Resmi PDIP ke BGN

Dalam surat bernomor B-123/PDIP/VI/2026 yang diterima redaksi, PDIP meminta daftar nama, posisi, dan peran kader yang terlibat dalam proyek MBG di seluruh Indonesia. “Kami ingin memastikan bahwa setiap kader yang bekerja di lapangan benar-benar mengemban tugas sesuai dengan kapasitas dan kompetensi,” ujar Hasto melalui keterangan tertulis, Jumat (6/6/2026). Permintaan itu juga mencakup data alokasi anggaran dan mekanisme pengawasan di setiap daerah pelaksana.

Menurut Hasto, langkah itu diambil untuk menindaklanjuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar partai secara aktif mengawal program-program yang menyentuh rakyat. “Ibu Megawati menegaskan bahwa kader partai harus menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik, namun tetap dalam koridor aturan yang berlaku,” tambahnya. Surat tersebut juga dilampiri dengan daftar wilayah yang menjadi prioritas penyaluran MBG, seperti Jawa Tengah, Bali, dan Sumatra Utara.

Permintaan Data Kader

PDIP menilai proyek MBG yang dicanangkan pemerintah membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai elemen, termasuk kader partai. Dalam rapat koordinasi internal, Fraksi PDIP DPR RI menyoroti pentingnya data yang valid untuk menghindari tumpang tindih tugas dan potensi penyalahgunaan wewenang. “Kami tidak ingin ada kesan bahwa kader hanya numpang nama. Data ini akan menjadi dasar evaluasi partai,” tegas Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto.

Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketahanan Pangan, proyek MBG merupakan program strategis nasional yang menyasar anak sekolah dan ibu hamil. Keterlibatan kader partai, menurut beberapa sumber, dimulai sejak tahap sosialisasi hingga distribusi. Namun, hingga berita ini diturunkan, BGN belum memberikan tanggapan resmi atas surat PDIP. Kepala Biro Humas BGN, Agus Supriyono, saat dikonfirmasi hanya menyatakan bahwa pihaknya masih mempelajari isi surat tersebut.

Reaksi dan Konteks Politik

Langkah PDIP ini menuai reaksi dari berbagai kalangan. Pengamat politik Universitas Indonesia, Boni Hargens, menilai bahwa permintaan data tersebut merupakan bentuk pengawasan internal partai. “Ini wajar dalam sistem demokrasi, terutama ketika program pemerintah melibatkan kader partai. Namun, perlu dipastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan elektoral,” ujarnya. Sementara itu, Koordinator Divisi Investigasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa transparansi data menjadi kunci dalam mencegah korupsi di program besar seperti MBG.

Di sisi lain, sejumlah fraksi partai politik di DPR mempertanyakan motif di balik surat PDIP. Fraksi Gerindra DPR RI misalnya, menilai bahwa langkah tersebut bisa menjadi preseden baik bagi partai lain. “Kami mendukung transparansi, tetapi jangan sampai ada kesan politisasi program yang sudah berjalan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Kamrussamad. Sementara Fraksi Demokrat menyatakan akan mengikuti langkah serupa jika dirasa perlu.

Proyek MBG sendiri telah menelan anggaran sebesar Rp4,2 triliun pada tahun 2026, dengan target 10 juta penerima manfaat. Dalam rapat pleno Komisi IV DPR, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyatakan bahwa pemerintah akan membuka akses data bagi partai politik yang membutuhkan. “Namun, kami harap proses ini tidak mengganggu pelaksanaan program di lapangan,” tegasnya.

PDIP menegaskan bahwa surat tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral kepada publik. “Kami ingin rakyat tahu bahwa kader PDIP bekerja dengan dedikasi tinggi. Data yang kami minta akan menjadi bahan untuk perbaikan ke depan,” tutup Hasto. Hingga pemberitaan ini ditulis, surat PDIP telah didisposisikan ke unit pengawasan internal BGN untuk diproses lebih lanjut.