PDIP dan Partai Koalisi Pemerintah Saling Kritik, Ini Dua Alasan di Balik Pertanyaan 'Kawan atau Lawan'

Jakarta – Dalam beberapa pekan terakhir, dinamika politik nasional kembali memanas setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan sejumlah partai anggota koalisi pemerintah saling melontarkan kritik tajam. Pertanyaan mengenai posisi politik PDIP—apakah sebagai kawan atau lawan—menjadi sorotan utama, terutama setelah partai berlambang banteng moncong putih itu memutuskan untuk tidak bergabung secara resmi dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Kecaman dan tekanan yang dialamatkan kepada PDIP dinilai bukan sekadar perbedaan pandangan biasa, melainkan mencerminkan pergeseran peta kekuatan politik pasca-Pilpres 2024.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, dalam wawancara dengan Apaberita.com, Kamis (25/6/2026), mengurai dua alasan mendasar yang membuat partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu kini kerap dicecar oleh partai-partai pendukung pemerintah. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari hasil kontestasi politik elektoral yang menempatkan PDIP di kubu berbeda dengan koalisi pemenang.

Kekalahan Pilpres dan Posisi di Luar Pemerintahan

Alasan pertama yang dikemukakan Adi Prayitno adalah kekalahan yang dialami PDIP dalam Pemilihan Presiden 2024. Sebagai partai yang sebelumnya memenangi dua pilpres berturut-turut pada 2014 dan 2019, PDIP kini menghadapi realitas politik yang berbeda. Kekalahan tersebut, kata dia, membuat partai itu kehilangan tuah dominasi dan menjadi sasaran empuk bagi partai-partai yang kini menguasai pemerintahan.

Adi menambahkan, dalam konstelasi politik tanah air, kemenangan sering kali menghadirkan kawan dan ketundukan, sedangkan kekalahan justru melahirkan pengucilan. Ia membandingkan situasi saat ini dengan periode-periode sebelumnya ketika PDIP masih menjadi pemenang pilpres. "Buktinya waktu PDIP menang Pilpres 2014 dan 2019, tak ada yang berani menyerang. Begitulah kalau kalah pilpres, macam yatim piatu tak ada yang mau berkawan dan bahkan suka dikucilkan," ujarnya.

"Buktinya waktu PDIP menang Pilpres 2014 dan 2019, tak ada yang berani menyerang. Begitulah kalau kalah pilpres, macam yatim piatu tak ada yang mau berkawan dan bahkan suka dikucilkan," ujar Adi Prayitno.

Analisis ini mempertegas pandangan bahwa politik Indonesia sangat dipengaruhi oleh konfigurasi kekuasaan eksekutif. Ketika PDIP kalah dan memilih berada di luar pemerintahan, ruang gerak dan pengaruh politiknya otomatis menyusut, sehingga lebih mudah dijadikan sasaran kritik oleh partai yang berada di lingkaran istana.

Belum Menyatukan Sikap dengan Pemerintah

Alasan kedua yang mendorong pencecaran terhadap PDIP adalah ketidakjelasan sikap politik partai tersebut yang belum bergabung secara resmi ke dalam koalisi pemerintah. Meski memiliki puluhan kursi di parlemen, PDIP memilih untuk tidak merapat ke barisan pendukung Presiden Prabowo, langkah yang memicu spekulasi dan ketidaknyamanan di antara koalisi yang berkuasa.

Adi menilai, posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan namun tetap memiliki kekuatan legislatif signifikan, membuat hubungan politik menjadi gamang. "Kedua, karena PDIP kalah pilpres dan tak resmi gabung pemerintah. Makanya dikeroyok partai koalisi pemerintah," kata Adi kepada Apaberita.com.

Keengganan PDIP untuk segera mendeklarasikan dukungan kepada pemerintah atau justru mengambil peran sebagai oposisi yang tegas, menciptakan ketegangan tersendiri. Partai-partai di dalam koalisi mempertanyakan komitmen dan arah politik PDIP, yang kadang memberikan kritik namun di sisi lain tetap terlibat dalam mekanisme parlemen tanpa menjadi bagian resmi pemerintahan. Situasi inilah yang memicu pertanyaan berulang: apakah PDIP adalah kawan yang kritis atau lawan yang terselubung?

Dengan kedua faktor tersebut, analis dari PPI ini meyakini bahwa tekanan yang diterima PDIP adalah cerminan dari pragmatisme politik yang lazim terjadi pasca pemilu. Kemampuan PDIP mengelola posisi ini akan menentukan daya tahan politik mereka dalam lima tahun ke depan, terutama menghadapi Pemilu 2029 yang sudah mulai dipetakan oleh berbagai kekuatan politik nasional.