PARIS — Logistik Teror Paris 2015 Berpotensi Bebas Bersyarat Lebih Awal

Luka lama yang menganga akibat tragedi berdarah 13 November 2015 di Paris kembali berdarah. Rasa cemas dan ketakutan mendalam kini menghantui para penyintas serta keluarga korban pembantaian tersebut. Keprihatinan ini mencuat setelah muncul kabar bahwa Mohamed Bakkali, sosok kunci yang menjadi dalang logistik dalam serangan teror mematikan tersebut, berpeluang mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal melalui mekanisme pemantauan elektronik di Belgia.

Bakkali, pria berkewarganegaraan Belgia, sebelumnya divonis hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan Prancis karena peran vitalnya memfasilitasi pergerakan sel teroris. Ia terbukti menyewa rumah-rumah aman (safehouse) dan menyediakan kendaraan yang digunakan oleh para pelaku penembakan serta pemboman bunuh diri di gedung pertunjukan Bataclan dan Stade de France. Namun, skema pemindahan tahanan antar-negara Eropa mengizinkannya menjalani sisa masa tahanan di tanah airnya, Belgia.

Luka Lama yang Kembali Terbuka

Kabar mengenai potensi kebebasan Bakkali memicu gelombang kekecewaan berat di kalangan asosiasi korban terorisme. Bagi para keluarga korban, kemungkinan melihat salah satu perencana tragedi yang menewaskan 130 orang dan melukai ratusan lainnya menghirup udara bebas—meski dengan gelang pelacak elektronik—merupakan pukulan moral yang amat menyakitkan.

"Ada rasa pengkhianatan yang nyata. Kami merasa bahwa keadilan yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di pengadilan kini digembosi oleh celah birokrasi hukum. Bagaimana mungkin seorang perencana pembantaian massal diizinkan pulang ke rumah begitu cepat?" ungkap salah satu perwakilan asosiasi korban dengan nada emosional.

Kemarahan ini dipicu oleh kenyataan bahwa sejak Agustus 2023, Bakkali secara hukum telah memenuhi syarat untuk mengajukan pemantauan elektronik di bawah undang-undang pemasyarakatan Belgia. Hal ini memperlihatkan adanya kontras tajam antara ketegasan vonis pengadilan Prancis dan kelonggaran sistem eksekusi hukuman di Belgia.

Mekanisme Hukum Belgia vs Keadilan Korban

Sistem peradilan pidana di Belgia memungkinkan narapidana mengajukan pembebasan bersyarat atau pemantauan elektronik setelah menjalani porsi tertentu dari masa hukuman mereka. Perperbedaan mendasar antara yurisdiksi Prancis dan Belgia inilah yang memicu ketegangan hukum dan diplomatis emosional.

Berikut adalah perbandingan ringkas mengenai status hukum dan kerangka eksekusi hukuman Mohamed Bakkali:

Bayang-Bayang Trauma dan Tuntutan Keadilan

Bagi para penyintas, sosok Bakkali bukanlah sekadar pembantu biasa. Tanpa jaringan logistik yang diatur olehnya, serangan terkoordinasi paling berdarah dalam sejarah modern Prancis itu mungkin tidak akan pernah terjadi dalam skala yang begitu masif. Oleh karena itu, langkah hukum apa pun yang meringankan hukumannya dinilai merusak nilai keadilan bagi para korban.

Asosiasi korban kini berupaya menekan pemerintah Prancis dan otoritas peradilan Belgia agar mempertimbangkan dampak psikologis yang dialami para keluarga korban. Mereka menegaskan bahwa rasa aman publik dan rasa hormat terhadap memori para korban harus berada di atas hak-hak pelonggaran hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa.

Saat majelis hakim pemasyarakatan di Belgia bersiap mempertimbangkan keputusan akhir terkait permohonan Bakkali, bayang-bayang malam kelam 13 November 2015 kembali menghantui warga Paris. Perdebatan ini tidak hanya menguji efektivitas kerja sama peradilan lintas batas Eropa, tetapi juga menguji seberapa jauh hukum mampu melindungi perasaan emosional korban terorisme.