PARIS — Kandidat Pilpres Prancis Tawarkan Pemotongan Pajak BBM Redam Protes

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang tak terkendali di kawasan Eropa memicu perdebatan panas di panggung politik Prancis. Menjelang pemilihan presiden, para kandidat yang bersaing memperebutkan kursi di Istana Élysée berlomba-lomba menawarkan strategi agresif guna melindungi daya beli masyarakat. Isu ini menjadi sangat sensitif mengingat Prancis masih dibayangi trauma gelombang demonstrasi besar gerakan Rompi Kuning (Gilets Jaunes) yang sempat melumpuhkan negara beberapa tahun silam.

Harga bensin dan solar yang menembus rekor tertinggi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memaksa setiap kubu politik menyusun formula darurat, mulai dari pemotongan pajak secara radikal hingga pembekuan harga secara total oleh negara.

Daftar Usulan Utama Para Kandidat Presiden

Menanggapi krisis biaya hidup yang semakin membebani rumah tangga, para kandidat meluncurkan sejumlah proposal konkret untuk menekan lonjakan harga energi:

1. Pembekuan Harga Total: Kandidat sayap kiri mengusulkan intervensi langsung pemerintah dengan menetapkan batas atas harga jual eceran BBM di SPBU agar tidak terus mencekik konsumen kelas pekerja.
2. Pemangkasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Kubu sayap kanan mendorong penurunan drastis PPN atas produk energi dari tarif normal 20 persen menjadi hanya 5,5 persen.
3. Subsidi Langsung dan Potongan Harga di Pom Bensin: Pemerintah petahana menyiapkan skema diskon langsung per liter di tingkat SPBU serta bantuan tunai energi bagi kelompok masyarakat rentan.
4. Penghapusan Pajak Sementara: Kandidat konservatif menyerukan moratorium sementara atas kenaikan pajak bahan bakar demi menjaga stabilitas industri transportasi dan mobilitas pekerja.

"Pemerintah tidak boleh membiarkan rakyat menanggung beban inflasi energi sendirian. Perlindungan terhadap daya beli masyarakat harus menjadi prioritas mutlak kebijakan ekonomi nasional," tegas salah satu kandidat dalam debat publik.

Bayang-Bayang Kebangkitan Gerakan Rompi Kuning

Kekhawatiran terbesar bagi pemerintah Prancis saat ini adalah potensi terulangnya kerusuhan sosial tahun 2018. Pada saat itu, rencana kenaikan pajak karbon pada bahan bakar memicu kemarahan publik yang meluas dari pedesaan hingga ke jantung kota Paris. Para analis politik menilai bahwa isu harga BBM bukan sekadar urusan ekonomi teknis, melainkan pemicu psikologis yang dapat membalikkan dinamika elektoral secara instan.

Bagi jutaan warga Prancis yang tinggal di wilayah suburban dan pedesaan, kendaraan pribadi adalah kebutuhan pokok yang tidak tergantikan untuk bekerja dan beraktivitas sehari-hari. Kenaikan harga di atas 2 euro per liter dinilai telah melampaui batas toleransi ekonomi mayoritas kelas menengah ke bawah.

Dilema Anggaran dan Transisi Energi

Kendati janji-janji populis tersebut disambut baik oleh para pengendara, sejumlah pakar ekonomi memperingatkan konsekuensi fiskal yang ditimbulkannya. Pengurangan pajak bahan bakar berpotensi menggerus penerimaan negara hingga miliaran euro pada saat utang publik pascapandemi masih tinggi. Di sisi lain, pembekuan harga bahan bakar fosil dinilai bertentangan dengan komitmen jangka panjang Prancis dalam transisi energi hijau menuju netralitas karbon.