PARIS — Ekonom Prancis Berdebat Soal Pendanaan Iklim dan Pendidikan

Kebutuhan mendesak untuk mendanai sektor pendidikan dan mempercepat transisi ekologi kini menjadi pusat perdebatan ekonomi global. Di Prancis, dua pakar ekonomi terkemuka, Antoine Foucher dan Anne-Laure Delatte, melontarkan gagasan bertolak belakang mengenai cara membiayai agenda besar tersebut tanpa merusak stabilitas keuangan publik.

Meskipun kedua ekonom sepakat bahwa investasi pada sumber daya manusia dan kelestarian lingkungan merupakan prioritas mutlak, jalan fiskal yang mereka tawarkan memicu diskursus tajam terkait alokasi anggaran negara dan keadilan sosial.

Dua Sudut Pandang Penyelamatan Anggaran

Perdebatan ini mencerminkan dilema klasik kebijakan fiskal modern: memangkas pos belanja tertentu atau meningkatkan pendapatan melalui pajak. Berikut adalah pokok perbedaan antara kedua pendekatan:

1. Pendekatan Rasionalisasi Belanja Publik: Mengalihkan alokasi dana dari pos jaminan sosial dan pensiun yang dianggap membebani kas negara.
2. Pendekatan Keadilan Pajak dan Fiskal: Menghentikan insentif fiskal sisi penawaran (supply-side policy) dan menaikkan pungutan atas modal serta keuntungan korporasi besar.

Foucher Usulkan Pemangkasan Belanja Dana Pensiun

Antoine Foucher, pakar hubungan industrial dan mantan penasihat kementerian, berargumen bahwa beban fiskal negara tidak lagi dapat ditopang jika belanja sosial—khususnya sistem pensiun—terus dibiarkan membengkak. Menurutnya, pembiayaan masa depan generasi muda dan iklim harus diperoleh dengan merestrukturisasi belanja saat ini.

"Kita tidak bisa terus menambah beban pajak kepada generasi produktif demi mempertahankan tingkat belanja pensiun saat ini. Transformasi hijau dan pendidikan memerlukan ruang anggaran yang nyata dari pemangkasan belanja publik," ungkap Foucher dalam diskusinya.

Foucher menilai bahwa menaikkan pajak hanya akan mengurangi daya saing ekonomi nasional di kancah internasional dan menekan aktivitas bisnis.

Delatte Dorong Pengenaan Pajak Korporasi dan Modal

Sebaliknya, ekonom Anne-Laure Delatte menilai langkah penghematan pada jaminan pensiun salah sasaran dan merugikan masyarakat luas. Ia mendorong pemerintah untuk mengakhiri kebijakan ekonomi yang selama ini memanjakan korporasi melalui pemotongan pajak tanpa hasil investasi yang sepadan.

"Kebijakan sisi penawaran yang diterapkan selama bertahun-tahun terbukti gagal mendistribusikan kekayaan secara adil. Solusi pembiayaan ada pada perpajakan modal yang adil dan kontribusi nyata korporasi besar," tegas Delatte.

Delatte menekankan pentingnya instrumen pajak progresif atas aset kekayaan tinggi dan laba tak terduga (windfall profits) perusahaan energi kotor guna langsung mendanai proyek transisi energi berkelanjutan.

Dilema Kebijakan Fiskal Jangka Panjang

Tarik ulur kebijakan ini menempatkan para pengambil keputusan di posisi sulit. Di satu sisi, komitmen mencapai target nol emisi karbon menuntut kucuran modal bernilai puluhan miliar euro per tahun. Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan dasar dan riset teknologi menjadi prasyarat mutlak kemandirian ekonomi masa depan.

Kini, perdebatan ini menjadi ujian nyata bagi pemerintah Eropa dalam menentukan prioritas: apakah merombak struktur kesejahteraan sosial atau menuntut kontribusi lebih besar dari kelompok pemilik modal.