Normalisasi Saudi-Israel Diprediksi Hanya Jadi Damai Dingin

Normalisasi hubungan antara Arab Saudi dan Israel kembali mengemuka sebagai salah satu prioritas politik luar negeri Washington. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan tengah mendorong tercapainya kesepakatan normalisasi melalui jalur kerja sama nuklir sipil. Namun di balik optimisme diplomatik itu, sejumlah analis memperingatkan bahwa kesepakatan yang terwujud berpotensi besar hanya menghasilkan "damai dingin" alih-alih rekonsiliasi sungguhan.

Sejak dilantik, Trump memang menempatkan perluasan Abraham Accords sebagai agenda strategis. Arab Saudi menjadi negara paling strategis yang belum bergabung, mengingat statusnya sebagai penjaga dua situs suci Islam dan produsen minyak terbesar dunia. Washington menawarkan paket yang mencakup jaminan keamanan, dukungan program energi nuklir sipil, serta insentif ekonomi sebagai gantinya.

Jalur Nuklir Sipil Jadi Kunci Kesepakatan

Menurut sumber diplomatik yang dikutip berbagai media internasional, kerja sama nuklir sipil menjadi tulang punggung proposal normalisasi. Israel sendiri secara historis menolak pengembangan kapasitas pengayaan uranium negara-negara Arab, sementara Saudi Arabia bersikeras memiliki program nuklir sipil mandiri serupa dengan yang ditawarkan kepada negara-negara lain.

"Perdamaian yang dibangun di atas kesepakatan keamanan semata tanpa perubahan sosial biasanya bertahan, tetapi tidak pernah hangat," ujar seorang analis Timur Tengah yang enggan disebut namanya.

Kendati demikian, kerangka waktu kesepakatan masih diwarnai ketidakpastian. Konflik di Gaza menjadi variabel terbesar. Saudi Arabia secara konsisten menegaskan bahwa normalisasi tidak akan terjadi tanpa adanya jalur yang kredibel menuju negara Palestina, meskipun tekanan dari Washington terus mengalir.

Perlawanan Sosial di Dua Kubu

Salah satu hambatan terbesar bukan terletak pada ruang negosiasi antar pemerintah, melainkan pada sentimen publik. Di dunia Arab, solidaritas terhadap perjuangan Palestina tetap menjadi isu yang sangat emosional. Survei-survei sebelumnya menunjukkan mayoritas warga Saudi menolak normalisasi tanpa penyelesaian isu Palestina.

• Di Saudi Arabia, warga menuntut komitmen nyata terhadap kemerdekaan Palestina sebelum pemerintah meneken perjanjian.
• Di Israel, kelompok konservatif menolak konsesi apa pun yang dianggap mengancam keamanan negara.
• Kawasan Teluk menghadapi tekanan ganda dari hubungan dagang dengan Israel dan solidaritas umat Islam.
• Amerika Serikat menginginkan hasil cepat sebagai pencapaian diplomatik sebelum akhir masa jabatan.

Para pengamat menilai normalisasi semacam ini akan mengulang model hubungan Mesir-Israel pasca-Perjanjian Camp David dan Yordania-Israel. Kedua negara Arab tersebut memiliki kedutaan dan kerja sama keamanan dengan Israel selama puluhan tahun, namun hubungan masyarakatnya tetap dingin dan penuh kecurigaan.

Damai Dingin, Bukan Perdamaian Sejati

Istilah "damai dingin" merujuk pada situasi di mana dua negara menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi formal, tetapi tidak terjadi akulturasi, pertukaran budaya, maupun kepercayaan publik yang mendalam. Dalam skenario ini, kerja sama keamanan melawan ancaman bersama, seperti pengaruh Iran, bisa berjalan lancar tanpa disertai kehangatan hubungan rakyat.

"Kesepakatan semacam ini lebih bersifat transaksional daripada idealistis. Ia bisa bertahan selama kepentingan kedua pihak selaras," demikian penilaian seorang peneliti kebijakan Timur Tengah.

Bagi Presiden Trump, normalisasi Saudi-Israel tentu akan menjadi pencapaian diplomatik besar. Namun bagi masyarakat di kawasan, kekhawatirannya jelas: kesepakatan yang lahir dari tekanan dan insentif keamanan tidak otomatis melahirkan perdamaian yang dirasakan oleh rakyat biasa. Tanpa penyelesaian isu Palestina dan tanpa perubahan persepsi publik, normalisasi hanya akan menjadi catatan sejarah formal yang sunyi.