Mitigasi Bencana Sering Terlambat, Perencanaan dan Kesadaran Jadi Kunci

JAKARTA — Setiap kali bencana melanda berbagai wilayah di Indonesia, pertanyaan yang hampir selalu muncul di tengah masyarakat adalah mengapa langkah pencegahan tidak dilakukan sejak awal. Pertanyaan tersebut terdengar sederhana, namun jawabannya membutuhkan kajian mendalam terhadap sistem perencanaan, kebijakan, dan kesadaran kolektif yang berjalan selama ini.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, perhatian publik, media, dan pemerintah biasanya baru terfokus ketika banjir telah menggenangi permukiman, kebakaran hutan meluas, atau tanah longsor menutup akses jalan. Pada fase tersebut, seluruh sumber daya dikerahkan untuk operasi penyelamatan dan pemulihan. Setelah kondisi kembali normal, perhatian terhadap upaya pencegahan perlahan memudar, sehingga siklus keterlambatan mitigasi terus berulang dari tahun ke tahun.

Mitigasi Bukan Sekadar Simulasi

Mitigasi bencana tidak dapat disederhanakan menjadi sekadar pemasangan rambu evakuasi atau pelaksanaan simulasi tahunan. Berdasarkan konsep penanggulangan bencana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, mitigasi merupakan proses panjang yang mencakup perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, penyusunan kebijakan, hingga pembangunan kesadaran masyarakat. Sayangnya, hasil dari proses tersebut tidak langsung terlihat dalam jangka pendek.

Ketika sebuah daerah berhasil terhindar dari bencana karena perencanaan tata ruang yang baik, keberhasilan itu jarang mendapat sorotan. Sebaliknya, penanganan darurat yang berlangsung di tengah bencana lebih mudah menjadi sorotan karena menghadirkan gambaran dramatis. Hal ini menjadi salah satu faktor mengapa alokasi anggaran dan perhatian kebijakan lebih banyak tertuju pada fase tanggap darurat dibandingkan fase pencegahan.

Di sisi lain, laju pembangunan sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan upaya pengurangan risiko bencana. Permukiman berkembang ke kawasan rawan banjir, pembukaan lahan mengurangi daya dukung lingkungan, dan ruang terbuka hijau semakin menyusut di berbagai kota besar. Risiko meningkat secara perlahan, tetapi dampaknya baru terasa ketika alam memberikan peringatan berupa bencana hidrometeorologi.

Perubahan Iklim dan Kompleksitas Baru

Perubahan iklim semakin memperumit upaya mitigasi di tanah air. Curah hujan yang lebih ekstrem, musim kemarau yang lebih panjang, hingga peningkatan frekuensi cuaca ekstrem membuat pola bencana menjadi semakin sulit diprediksi. Kondisi ini menuntut pendekatan mitigasi yang lebih adaptif dan berbasis data, bukan sekadar mengandalkan pengalaman masa lalu yang mungkin tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mayoritas kejadian bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Tren ini menunjukkan bahwa mitigasi harus dirancang dengan mempertimbangkan skenario perubahan iklim dalam jangka panjang, termasuk dalam penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana di tingkat daerah.

Dalam rapat koordinasi yang membahas kesiapsiagaan, para pemangku kepentingan menegaskan bahwa mitigasi bukan semata tanggung jawab pemerintah. Dunia usaha, akademisi, media, komunitas, hingga masyarakat memiliki peran yang sama pentingnya dalam mengurangi risiko bencana. Kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai, mematuhi tata ruang, menjaga kawasan resapan air, atau memahami prosedur evakuasi merupakan bagian dari mitigasi yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya sangat besar terhadap pengurangan risiko.

Keberhasilan Mitigasi Tidak Terlihat

Para praktisi di bidang kebencanaan menyatakan bahwa keberhasilan mitigasi justru ditandai oleh sesuatu yang tidak terjadi. Tidak ada korban jiwa, tidak ada rumah yang hanyut, tidak ada kebakaran yang meluas, atau tidak ada kepanikan saat masyarakat menghadapi ancaman. Sayangnya, keberhasilan seperti ini jarang menjadi berita utama karena tidak menghadirkan drama yang layak diberitakan.

Padahal, ukuran keberhasilan penanggulangan bencana seharusnya bukan hanya seberapa cepat kita merespons saat bencana terjadi, tetapi seberapa efektif kita mencegah bencana menjadi korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar. Dalam rapat koordinasi nasional, pemerintah menegaskan pentingnya penguatan kapasitas daerah dalam menyusun rencana mitigasi yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Fraksi-fraksi di DPR juga menyoroti perlunya revisi kebijakan yang mengatur alokasi anggaran kebencanaan agar lebih berpihak pada upaya pencegahan. Berdasarkan evaluasi, anggaran yang dialokasikan untuk tanggap darurat masih jauh lebih besar dibandingkan anggaran untuk mitigasi struktural dan non-struktural. Padahal, investasi pada mitigasi terbukti mampu mengurangi kerugian ekonomi hingga berkali-kali lipat dibandingkan biaya pemulihan pascabencana.

Ke depan, seluruh pihak didorong untuk menggeser paradigma dari responsif menjadi preventif. Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti arahan tersebut dengan menyusun rencana aksi mitigasi yang konkret, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, serta memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang yang meningkatkan risiko bencana. Hanya dengan komitmen bersama, siklus keterlambatan mitigasi dapat diputus dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan.