Mentan Beberkan Strategi Pengendalian Inflasi Pangan di Rakor Kemendagri

Jakarta — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen kementeriannya dalam menjaga stabilitas harga pangan nasional melalui penguatan produksi domestik dan distribusi antarwilayah. Pernyataan itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Senin, 12 Oktober 2026.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, kepala daerah, serta perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dari berbagai wilayah Indonesia. Forum ini menjadi arena konsolidasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan laju inflasi, khususnya pada kelompok pangan bergejolak atau volatile food.

"Sektor pertanian adalah kunci dalam menjaga inflasi. Kami terus mendorong percepatan tanam, penguatan cadangan pangan, dan kelancaran distribusi dari sentra produksi ke daerah konsumen," ujar Andi Amran Sulaiman dalam forum tersebut.

Peran Sektor Pertanian dalam Stabilitas Harga

Dalam pemaparannya, Menteri Pertanian menyatakan bahwa komoditas pangan strategis seperti beras, cabai, bawang merah, dan telur ayam menjadi penyumbang utama fluktuasi harga di daerah. Pemerintah pusat, lanjutnya, telah menetapkan sejumlah langkah intervensi agar gejolak harga tidak meluas dan mengganggu daya beli masyarakat.

Ia menyebut bahwa sinergi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pangan Nasional, menjadi prasyarat utama keberhasilan pengendalian inflasi. Koordinasi ini mencakup pemantauan harga harian, penyiapan data produksi, hingga operasi pasar di daerah yang mengalami lonjakan harga.

"Keputusan dalam rapat ini harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan. Jangan sampai kebijakan berhenti di ruang rapat," tegasnya.

Menteri Pertanian juga menginstruksikan jajaran dinas pertanian daerah untuk mempercepat pelaporan kondisi lahan, hasil panen, serta kendala distribusi. Data tersebut, menurutnya, menjadi dasar pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi tingkat nasional maupun pleno evaluasi bulanan.

Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Prasyarat

Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis dalam menjaga pasokan pangan di wilayah masing-masing. Ia meminta kepala daerah aktif berkoordinasi dengan Bulog, distributor, dan pedagang besar guna memastikan ketersediaan stok menjelang periode permintaan tinggi.

Ia menyatakan bahwa kementeriannya telah menyiapkan sejumlah program pendukung, antara lain bantuan benih, pupuk bersubsidi, serta pendampingan bagi petani di sentra produksi. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Dalam rapat tersebut, sejumlah kepala daerah menyampaikan laporan mengenai kondisi harga dan pasokan di wilayahnya. Beberapa di antaranya melaporkan adanya kenaikan harga cabai dan bawang merah akibat curah hujan tinggi yang mengganggu masa panen.

Menanggapi laporan itu, Menteri Pertanian menyatakan bahwa pemerintah akan mempercepat distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Menurutnya, disparitas harga antarwilayah masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan melalui perbaikan rantai pasok dan infrastruktur logistik.

Langkah Tindak Lanjut dan Evaluasi Berkala

Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan, termasuk penyusunan laporan berkala mengenai perkembangan harga dan pasokan pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Laporan itu akan dievaluasi secara rutin untuk memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif.

Menteri Pertanian juga menegaskan pentingnya penguatan data produksi sebagai basis kebijakan. Ia menyatakan bahwa akurasi data menjadi faktor penentu dalam merumuskan keputusan, terutama saat menghadapi gejolak harga yang bersifat musiman.

"Kami akan terus memantau perkembangan di daerah. Jika ditemukan lonjakan harga yang signifikan, intervensi akan dilakukan secepat mungkin," ujarnya.

Ia berharap rapat koordinasi ini menjadi momentum penguatan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, stabilitas pangan tidak hanya berdampak pada inflasi, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan konsumen.

Sebagai penutup, Menteri Pertanian mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan.