Menko Hadi Minta Baintelkam Polri Siapkan Rencana Tajam Pilkada 2024

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto menegaskan pentingnya perencanaan yang tajam dari Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri dalam mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang membahas kesiapan pengamanan dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan pada pesta demokrasi daerah.

Menurut Menko Polhukam, Baintelkam Polri memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak pemetaan risiko. Ia meminta jajaran intelijen kepolisian tidak sekadar menyusun laporan rutin, melainkan menghasilkan produk perencanaan yang dapat dieksekusi secara presisi oleh satuan kewilayahan. "Saya minta Baintelkam membuat perencanaan yang tajam, bukan hanya normatif, tetapi benar-benar mampu membaca dinamika di lapangan," tegas Hadi dalam forum tersebut.

Pemetaan Kerawanan di 37 Provinsi

Pilkada 2024 digelar secara serentak di 37 provinsi, mencakup pemilihan gubernur dan wakil gubernur di sejumlah daerah, serta pemilihan bupati, wali kota, dan wakilnya di ratusan kabupaten dan kota. Kompleksitas tersebut menuntut kerja intelijen yang mampu mengidentifikasi titik rawan konflik, potensi politisasi identitas, hingga pergerakan uang dan jaringan yang dapat mengganggu integritas tahapan.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022, penyelenggaraan pilkada menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, dan pengawas pemilu. Dalam kerangka itu, Baintelkam Polri berperan menyuplai data dan analisis kepada pimpinan Polri serta kementerian dan lembaga terkait.

Menko Polhukam menyatakan, hasil pemetaan intelijen harus menjadi dasar pengambilan keputusan pada Rapat Koordinasi lintas sektor. Ia mengingatkan bahwa keterlambatan membaca situasi dapat berakibat pada eskalasi konflik di tingkat lokal. "Setiap potensi konflik harus terdeteksi lebih awal, sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum masalah membesar," ujarnya.

Sinergi Lintas Lembaga dan Deteksi Dini

Dalam rapat tersebut, pembahasan tidak hanya menyoroti peran Polri, tetapi juga sinergi dengan TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Kejaksaan Agung, serta Kementerian Dalam Negeri. Sinergi dimaksudkan agar informasi intelijen terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Menko Polhukam meminta setiap lembaga membuka kanal komunikasi yang cepat pada tahap pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi.

Ia juga menekankan pentingnya netralitas aparat. Menurutnya, anggota Polri dan TNI yang bertugas dalam pengamanan pilkada wajib menjaga jarak dari kepentingan pasangan calon. "Netralitas adalah harga mati. Setiap pelanggaran harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Baintelkam Polri sebelumnya telah menyusun instrumen indeks kerawanan pemilu (IKP) yang memetakan daerah berdasarkan sejumlah variabel, seperti sejarah konflik, kondisi sosial politik, dan kerawanan logistik. Metode tersebut diarahkan untuk memandu pola pengamanan dan penempatan personel secara proporsional.

Kesiapan Menuju Tahapan Krusial

Menko Polhukam mengingatkan bahwa tahapan pilkada akan memasuki periode krusial pada penetapan pasangan calon dan kampanye. Pada fase itu, tensi politik biasanya meningkat, baik di ranah daring maupun luring. Karena itu, ia meminta Baintelkam memperbarui analisis secara berkala dan menyampaikan peringatan dini kepada satuan kewilayahan.

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan dan pengolahan informasi, termasuk pemantauan ruang digital untuk mendeteksi disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Menurutnya, hoaks dan ujaran kebencian menjadi ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jika tidak ditangani secara cepat dan terukur.

Di akhir rapat, Menko Polhukam menegaskan bahwa keberhasilan pilkada tidak hanya diukur dari kelancaran pemungutan suara, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga ketertiban sepanjang proses. Ia berharap seluruh jajaran, khususnya Baintelkam Polri, menjadikan perencanaan tajam sebagai fondasi pengamanan yang mengedepankan pencegahan.

"Keputusan yang diambil hari ini harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Jangan ada ruang bagi gangguan yang bisa merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi," pungkasnya.