Menag Nasaruddin Umar Serukan Sinergi Umat Islam Dukung Program Pemerintah

Menteri Agama Nasaruddin Umar secara resmi menyerukan kepada seluruh elemen umat Islam dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk bersama-sama mengawal dan mendukung pelaksanaan program prioritas nasional yang dirancang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Seruan itu disampaikan dalam sebuah pertemuan terbatas yang digelar di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, pada Selasa (10/6/2025). Hadir pula sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam dan pejabat eselon I Kementerian Agama.

Dalam kesempatan tersebut, Menag menegaskan bahwa keberhasilan program-program strategis pemerintah sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, khususnya umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. “Kami mengundang seluruh komponen umat, para ulama, dan pimpinan ormas Islam untuk bersinergi mewujudkan cita-cita besar bangsa yang telah dituangkan dalam program prioritas pemerintah,” ujar Nasaruddin.

Urgensi Sinergi Umat dan Pemerintah

Menag Nasaruddin menekankan bahwa tanpa dukungan umat, berbagai inisiatif pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo berpotensi tidak mencapai sasaran maksimal. Ia merujuk pada sejumlah program unggulan seperti swasembada pangan, penyediaan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, serta pemberantasan kemiskinan ekstrem. “Program-program ini adalah amanah rakyat dan membutuhkan dukungan spiritual serta partisipasi sosial dari seluruh umat,” kata Nasaruddin.

Ia juga mengingatkan bahwa peran ulama dan MUI sebagai pengayom umat menjadi sangat vital untuk memastikan program pemerintah berjalan selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kemaslahatan publik. “MUI memiliki otoritas moral dan keilmuan untuk memberikan masukan, kritik membangun, sekaligus dukungan agar kebijakan pemerintah tepat sasaran,” tambahnya.

“Kami mengajak semua pihak untuk tidak sekadar menunggu, tetapi menjadi bagian dari solusi. Umat Islam harus berada di garda terdepan dalam mengawal pembangunan.”

Program Prioritas yang Digagas

Pemerintahan Prabowo-Gibran telah menetapkan sejumlah program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Beberapa di antaranya adalah penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan food estate terintegrasi, pemberian makan siang dan susu gratis untuk pelajar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan. Menag menyebut program ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam.

Kementerian Agama, lanjut Nasaruddin, siap menjadi motor penggerak untuk mensosialisasikan program-program tersebut di kalangan pesantren, madrasah, dan lembaga keagamaan lainnya. “Kami memiliki jaringan pendidikan yang luas. Dari sini kita bisa mulai menanamkan kesadaran kolektif tentang pentingnya mendukung kebijakan pemerintah yang pro-rakyat,” jelasnya. Ia menyebut sekitar 36 ribu pesantren dan 82 ribu madrasah di seluruh Indonesia dapat menjadi simpul penyebaran informasi yang efektif.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, perwakilan dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyampaikan komitmen untuk terlibat aktif dalam memantau capaian program-program tersebut. Mereka sepakat akan membentuk forum koordinasi lintas ormas di setiap provinsi.

Dukungan MUI dan Ormas Islam

Secara terpisah, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH. Cholil Nafis, menyambut baik ajakan Menag. Ia menyatakan bahwa MUI telah memiliki mekanisme kontrol dan siap berkolaborasi dengan pemerintah. “Kami akan mengawal program prioritas ini melalui pendekatan dakwah yang menyejukkan, bukan dengan cara-cara konfrontatif. Prinsipnya, apa yang baik untuk umat, pasti kami dukung,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), H. Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa kader-kader NU di seluruh Indonesia siap turun langsung untuk menyukseskan program makanan bergizi gratis. “Ini sejalan dengan fikih perlindungan anak dan jaminan sosial Islam. Kami akan pastikan tidak ada anak yang kelaparan di negeri ini,” tegas Gus Ipul, sapaan akrabnya. PBNU telah menyiapkan relawan di 34 provinsi untuk membantu distribusi dan pemantauan.

Dukungan juga datang dari PP Muhammadiyah. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, melalui keterangan tertulisnya menyebut bahwa program pemerintah harus dikawal dengan semangat kebangsaan dan profesionalisme. “Kami mendukung penuh, sekaligus akan terus memberikan masukan konstruktif agar pelaksanaannya tidak menyimpang dari amanat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila,” tulisnya.

Jadwal dan Target Capaian

Menag Nasaruddin mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyusun jadwal roadshow ke berbagai daerah untuk memastikan pesan ini tersampaikan hingga ke tingkat akar rumput. Dimulai pada pekan ketiga Juni 2025, ia bersama jajaran akan mengunjungi sejumlah pesantren di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. “Kami targetkan pada akhir tahun 2025, seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) telah menjadi pusat informasi dan koordinasi program prioritas pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mendorong para penyuluh agama Islam untuk menyisipkan materi-materi terkait program pemerintah dalam setiap majelis taklim dan khutbah Jumat. “Ini bukan soal politik praktis, tetapi bagian dari amar makruf nahi munkar, mengajak pada kebaikan dan mencegah kemudaratan. Program pemerintah yang pro-rakyat adalah bagian dari kebaikan itu,” jelas Nasaruddin. Kemenag sendiri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk mendukung sosialisasi dan monitoring program prioritas di lingkungan keagamaan.

“Kita tidak boleh alergi mendukung program pemerintah hanya karena beda preferensi politik. Mari kita satukan langkah untuk Indonesia yang lebih maju dan bermartabat.”

Tanggapan Akademisi dan Peneliti

Pengamat politik Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Prof. Dr. Asep Saepudin Jahar, menilai langkah Menag sebagai strategi cerdas untuk membangun legitimasi sosial program pemerintah. “Dengan melibatkan tokoh agama, resistensi di akar rumput bisa diminimalisir. Ulama adalah saluran komunikasi paling efektif bagi umat,” katanya. Ia menambahkan, sejarah mencatat bahwa fatwa dan ajakan dari MUI sering kali menjadi penentu penerimaan kebijakan publik di kalangan muslim Indonesia.

Sementara itu, peneliti dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, mengingatkan agar dukungan ini tidak berubah menjadi mobilisasi politik. “Penting untuk menjaga independensi institusi keagamaan agar tidak terkooptasi kekuasaan. Kritik terhadap kekurangan program harus tetap disuarakan secara proporsional,” ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Menag menegaskan bahwa kritik yang konstruktif sangat diharapkan dan menjadi bagian dari proses penyempurnaan.

Di akhir keterangannya, Menag Nasaruddin Umar kembali menekankan pentingnya menjaga persatuan dan toleransi di tengah keragaman. Ia mengajak seluruh umat beragama untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah. “Kekuatan bangsa ini ada pada persatuan. Jika umat Islam solid dan sinergis dengan pemerintah, insyaallah tidak ada tantangan yang tidak bisa kita atasi,” pungkasnya.

Dengan adanya dukungan penuh dari Kementerian Agama, MUI, dan ormas-ormas Islam besar, diharapkan program prioritas nasional dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengawasan bersama ini, menurut Menag, akan menjadi landasan kokoh bagi keberhasilan pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan.