MANILA — Mantan Ketua MA Minta Senator Absen Mundur Sidang Duterte

Suasana politik di Manila kembali memanas seiring bergulirnya wacana persidangan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte. Di tengah ketegangan yang meningkat antara kubu pemerintah dan oposisi, mantan Ketua Mahkamah Agung Filipina, Artemio Panganiban, menyampaikan teguran keras yang menyoroti integritas lembaga legislatif. Panganiban secara terbuka mendesak para senator yang tidak aktif atau sering absen selama persidangan untuk secara sukarela mengundurkan diri atau menonaktifkan diri (inhibit) dari peran mereka sebagai hakim senator.

Etika Peradilan dan Integritas Senator-Hakim

Dalam ruang persidangan pemakzulan di Filipina, setiap anggota Senat memegang peran ganda yang sangat vital: mereka bukan sekadar politisi, melainkan hakim senator yang disumpah untuk menegakkan keadilan secara objektif. Panganiban menegaskan bahwa ketidakhadiran dalam mendengarkan bukti dan kesaksian secara langsung merupakan pelanggaran moral terhadap amanat publik.

"Jika saya adalah seorang senator-hakim yang gagal berpartisipasi secara aktif dalam persidangan pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte, saya akan mengundurkan diri dari proses tersebut demi menjaga kesucian persidangan," tegas Artemio Panganiban dalam diskusi publik terkait tata cara sidang pemakzulan di Manila.

Penekanan ini muncul untuk memastikan bahwa keputusan akhir—baik membebaskan maupun memakzulkan—didasarkan pada substansi fakta yang terungkap di persidangan, bukan sekadar kepentingan politik partisan atau kalkulasi suara yang manipulatif.

Dilema Ambang Batas Suara dan Kalkulasi Kuorum

Pernyataan Panganiban juga menyentuh perdebatan hukum yang rumit mengenai kalkulasi jumlah suara yang dibutuhkan untuk memutus bersalah seorang pejabat tinggi negara. Konstitusi Filipina mensyaratkan mayoritas dua pertiga suara dari seluruh anggota Senat untuk keputusan pemakzulan. Namun, persoalan hukum timbul ketika beberapa senator memilih absen atau mengundurkan diri dari proses persidangan.

Berikut adalah perbandingan skenario teknis kalkulasi suara dalam proses pemakzulan di Senat Filipina:

Para ahli hukum memperdebatkan apakah ketidakhadiran senator dapat menggeser batas minimal suara tersebut. Panganiban menilai bahwa keterlibatan pasif atau absennya senator secara sengaja dapat merusak legitimasi moral dari putusan hukum yang dihasilkan, sehingga opsi mengundurkan diri dari persidangan adalah tindakan paling etis.

Eskalasi Ketegangan Politik Marcos Jr. dan Sara Duterte

Proses hukum ini tidak terlepas dari retaknya aliansi politik antara Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan Wakil Presiden Sara Duterte. Keretakan hubungan dua dinasti politik terbesar di Filipina ini telah memicu krisis konstitusional yang menyedot perhatian kawasan Asia Tenggara.

DPR Filipina (House of Representatives) yang didominasi aliansi pemerintah telah menuding Duterte melakukan penyalahgunaan dana publik serta dugaan pelanggaran kewenangan. Jika berkas pemakzulan secara resmi bergulir penuh ke Senat, maka persidangan ini akan menjadi ujian sejarah terberat bagi independensi sistem peradilan politik Filipina.

Masyarakat Filipina kini menanti ketegasan para senator. Apakah mereka akan memprioritaskan tugas kenegaraan dengan hadir penuh dalam setiap sesi pembuktian, atau membiarkan proses peradilan tertinggi ini terdistorsi oleh absennya komitmen pribadi para wakil rakyat.