MANILA — Buruh Filipina Protes Kenaikan Upah Jelang Rapat NWPC

Suasana hangat dan penuh ketegangan mewarnai kawasan luar kantor Komisi Upah dan Produktivitas Nasional (NWPC) di Manila, Filipina. Ratusan pekerja yang tergabung dalam Koalisi Upah Nasional (National Wage Coalition) bersama berbagai aliansi serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa secara masif. Mereka berkumpul membawa spanduk dan pengeras suara, mendesak agar perwakilan pekerja diberikan akses masuk dan dilibatkan langsung dalam rapat krusial pembahasan Perintah Pengupahan (Wage Order) No. 28.

Para pengunjuk rasa menilai penetapan skema pengupahan selama ini kerap dilakukan secara tertutup tanpa mendengarkan realitas pahit yang dihadapi para pekerja di lapangan. Kenaikan nominal sebesar P60 (sekitar 60 Peso Filipina) per hari yang diwacanakan dalam ketetapan terbaru tersebut dinilai jauh dari kata layak untuk menopang kebutuhan hidup dasar keluarga pekerja di tengah lonjakan inflasi.

Tuntutan Transparansi dan Keterlibatan Pekerja

Anggota DPR Filipina dari Partai Kamanggagawa, Elijah “Eli” San Fernando, yang turut memimpin barisan demonstran, menegaskan pentingnya keterlibatan langsung serikat buruh dalam setiap pengambilan keputusan pengupahan. Menurutnya, keputusan pengupahan tidak boleh hanya menjadi kompromi antara teknokrat pemerintah dan pemilik modal.

"Kami menuntut untuk hadir dan bersuara dalam rapat NWPC hari ini. Para pekerja adalah pihak yang paling terdampak oleh setiap sen ketetapan upah. Mengabaikan suara buruh dalam forum resmi ini adalah bentuk pengabaian terhadap hak hidup layak rakyat," ujar Elijah San Fernando di hadapan massa aksi.

Para pengunjuk rasa menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap mekanisme papan pengupahan regional yang dianggap lambat dan tidak responsif terhadap krisis ekonomi. Kenaikan yang ditawarkan pemerintah dinilai sekadar formalitas tanpa memperhitungkan beban riil masyarakat bawah.

Jurang Antara Kenaikan Upah dan Biaya Hidup

Ketimpangan antara penyesuaian upah minimum dan laju kenaikan harga barang pokok menjadi alasan utama di baliknya aksi protes ini. Penyesuaian sebesar P60 per hari dinilai tidak signifikan saat harga beras, tarif listrik, BBM, dan biaya transportasi terus meroket di kawasan Metro Manila dan sekitarnya. Kaum buruh menganggap kebijakan ini sebagai bentuk ketidakadilan ekonomi yang terstruktur.

Berikut adalah perbandingan skema pengupahan riil dan tuntutan koalisi buruh di Filipina saat ini:

Data di atas memperlihatkan jurang yang cukup lebar antara apa yang diberikan pemerintah melalui ketetapan NWPC dan realitas standar hidup layak (family living wage) yang dibutuhkan oleh satu keluarga pekerja untuk hidup bermartabat.

Mendesak Reformasi Sistem Pengupahan Nasional

Aksi di depan kantor NWPC ini bukanlah akhir dari perlawanan kaum buruh. Koalisi pekerja menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal proses ini hingga tingkat legislatif. Selain menuntut revisi Wage Order No. 28, gerakan buruh Filipina mendorong disahkannya undang-undang kenaikan upah secara nasional (across-the-board wage hike) yang mengikat di seluruh wilayah negara.

Adapun poin-poin utama yang terus diperjuangkan oleh Koalisi Upah Nasional meliputi:

• Inklusi Transparan: Pelibatan penuh perwakilan buruh dalam setiap perundingan meja bundar NWPC.
• Penghapusan Ketimpangan Regional: Penyetaraan standar upah antarwilayah guna mencegah ketimpangan ekonomi daerah.
• Perlindungan Beban Inflasi: Penyesuaian upah secara berkala yang secara otomatis mengikuti tingkat inflasi tahunan.

Hingga berita ini diturunkan, perwakilan massa buruh masih terus bertahan di depan gedung komisi sambil menunggu kepastian apakah delegasi mereka diizinkan masuk ke ruang rapat utama. Ketegangan di lokasi tetap terjaga, namun massa berkomitmen untuk menjaga aksi tetap damai dan terorganisasi demi memperjuangkan kesejahteraan jutaan pekerja di Filipina.