Kutai Timur — Pemkab Minta ESDM Tuntaskan Elektrifikasi Tiga Desa

Suasana malam di sejumlah sudut kawasan pedalaman Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, masih kerap diselimuti kegelapan yang pekat. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlokasi di provinsi yang sama, sebagian warga lokal di pelosok daerah ini justru masih bergantung pada penerangan seadanya seperti lampu tempel atau mesin generator bermesin diesel. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kini melangkah cepat meminta dukungan penuh dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna menuntaskan program elektrifikasi hingga 100 persen, mengingat setidaknya tiga desa hingga kini dilaporkan belum tersentuh aliran listrik PLN.

Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar. Keberadaan energi listrik dinilai tidak hanya sekadar penerang malam, melainkan sebagai fondasi utama bagi penggerak roda ekonomi warga, pendorong kualitas pendidikan anak-anak sekolah, hingga penunjang pelayanan fasilitas kesehatan masyarakat di tingkat desa.

Tantangan Geografis dan Ironi di Daerah Kaya Energi

Kutai Timur secara ekonomi dikenal luas sebagai salah satu lumbung energi terbesar di Indonesia, dengan hamparan tambang batu bara skala besar serta perkebunan kelapa sawit yang membentang luas. Namun, realitas bentang alam yang penuh tantangan—mulai dari perbukitan terjal, hutan yang masih lebat, hingga akses transportasi sungai yang terbatas—menjadi dinding penghalang utama dalam penyaluran jaringan listrik konvensional milik PT PLN (Persero).

"Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM serta PLN pusat maupun daerah. Target kami sangat jelas, seluruh desa di Kutai Timur harus teraliri listrik secara merata. Tidak boleh ada lagi warga kami yang merasa terisolasi dari pembangunan akibat ketimpangan akses energi dasar," tegas pihak Pemkab Kutim di Sangatta.

Strategi Solusi Energi Terbarukan Komunal

Untuk mengatasi hambatan geografis pada lokasi yang sulit dijangkau jaringan transmisi darat (grid), Pemkab Kutim mengusulkan penerapan skema energi terbarukan (EBT) berbasis komunal. Kementerian ESDM diharapkan dapat mengalokasikan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpadu atau Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) bagi kawasan yang secara teknis sulit ditarik jaringan kawat listrik konvensional.

Kehadiran pasokan listrik secara kontinu bukan sekadar penerang di kala gelap, melainkan kunci utama untuk menghidupkan potensi ekonomi pedalaman yang selama ini terlelap. Tanpa adanya listrik yang memadai, komoditas lokal seperti hasil perikanan dan pertanian sulit disimpan dalam jangka panjang, sementara usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) warga setempat terhambat dalam mengadopsi teknologi digital.

Harapan Besar Percepatan Program Listrik Desa

Pemerintah Daerah Kutai Timur menaruh harapan besar agar Kementerian ESDM segera merespons usulan ini melalui alokasi dana APBN, baik lewat program Listrik Desa (Lisdes) maupun Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat tidak mampu. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan institusi BUMN dipandang sebagai kunci utama untuk menghapus kesenjangan energi di wilayah terdepan dan terpencil.

Dengan akselerasi program elektrifikasi ini, target pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh pelosok Kutai Timur dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Masyarakat di tiga desa terisolasi tersebut kini menantikan langkah nyata pemerintah pusat agar cahaya terang dapat segera menerangi permukiman mereka secara berkelanjutan.