Komisi IX DPR Desak BGN Percepat Kepastian Moratorium

Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Yahya Zaini menegaskan permintaan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan kepastian mengenai masa berlakunya moratorium pembangunan dapur baru program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Rabu, 30 Januari 2026. Yahya Zaini menyatakan bahwa moratorium yang berkepanjangan berpotensi menghambat perluasan akses gizi bagi masyarakat, khususnya di daerah tertinggal.

"Moratorium ini jangan sampai berlarut-larut, kami minta BGN segera memberikan batas waktu yang jelas," tegas Yahya Zaini dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa Komisi IX DPR akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak menyimpang dari Undang-Undang yang mendasarinya.

Latar Belakang Moratorium

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan ibu hamil. BGN sebagai lembaga pelaksana menerbitkan kebijakan moratorium pembangunan dapur baru sejak awal tahun 2026. Kebijakan ini diambil dalam rangka evaluasi teknis dan standarisasi operasional dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Berdasarkan data internal BGN, terdapat sekitar 1.200 dapur MBG yang telah beroperasi dan 300 unit lainnya dalam tahap pembangunan.

Moratorium sementara ini dimaksudkan untuk memastikan setiap dapur memenuhi standar higiene, keamanan pangan, dan efektivitas distribusi. Namun, Komisi IX DPR menilai bahwa tanpa batas waktu yang jelas, moratorium justru dapat menghentikan inovasi dan perluasan jangkauan program. "Kita perlu keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Evaluasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda-nunda," ujar Yahya Zaini.

Desakan DPR kepada BGN

Dalam Rapat Koordinasi tersebut, Yahya Zaini menyatakan bahwa Fraksi di Komisi IX telah sepakat untuk mendorong BGN mengumumkan hasil evaluasi moratorium paling lambat dalam 90 hari ke depan. Keputusan ini diambil setelah menindaklanjuti keluhan dari beberapa pemerintah daerah yang mengeluhkan keterlambatan pembangunan dapur baru. "Kami mengerti kebutuhan untuk standarisasi, tetapi program ini bersifat mendesak. BGN harus segera menetapkan keputusan, apakah moratorium akan dicabut secara bertahap atau diakhiri," tegas politisi dari Fraksi Partai Golkar itu.

BGN sendiri dalam laporannya menyebutkan bahwa moratorium bersifat sementara dan akan dievaluasi setiap bulan. Namun, Komisi IX DPR menilai laporan tersebut belum memberikan kepastian jadwal yang konkret. Oleh karena itu, DPR meminta BGN untuk menyusun peta jalan (roadmap) pencabutan moratorium, lengkap dengan indikator pencapaian.

Dampak dan Harapan Ke Depan

Jika moratorium terus berlanjut tanpa kejelasan, dikhawatirkan akan menghambat penambahan kapasitas produksi MBG di daerah-daerah dengan angka kekurangan gizi tinggi. Beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat masih sangat bergantung pada perluasan dapur untuk mencapai target sasaran. "Kami berharap BGN segera menindaklanjuti permintaan DPR. Program MBG adalah salah satu instrumen penting dalam menekan angka stunting dan malnutrisi," ujar Anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP, Rina Suherman, dalam kesempatan terpisah.

DPR juga mendorong BGN untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi percepatan pembangunan dapur di daerah-daerah prioritas. Dalam Rapat Koordinasi, Yahya Zaini juga mengingatkan tentang regulasi yang melandasi program ini, yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2024 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang menginstruksikan kolaborasi lintas sektor.

Ke depan, Komisi IX DPR akan menggelar rapat dengar pendapat lanjutan dengan BGN dan Kementerian Kesehatan untuk memastikan kebijakan moratorium selaras dengan target nasional. "Kami tidak ingin program yang baik ini terhambat oleh urusan birokrasi yang tidak perlu. Semua harus berdasarkan keputusan bersama dan transparan," pungkas Yahya Zaini.

Dengan adanya desakan ini, publik menantikan langkah konkret BGN dalam waktu dekat. Kepastian moratorium diharapkan dapat memberikan angin segar bagi kelangsungan program MBG yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia.