Kementerian PU Buka Suara Soal Viral Surat Perjalanan Menteri ke AS, Ini Faktanya

Jakarta — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akhirnya memberikan klarifikasi resmi terkait surat perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke New York, Amerika Serikat, yang viral di media sosial. Dokumen yang tersebar luas itu mencatut nama istri Dody, Irma Hermawati, serta putrinya, Aurellia Tsabitha Meidirama, yang diikutsertakan dalam kunjungan kerja kenegaraan tersebut.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, menegaskan bahwa surat yang beredar dan menjadi perbincangan publik itu adalah surat yang ia tandatangani sendiri, namun semata-mata untuk keperluan pelengkapan administrasi pengurusan visa. Dengan kata lain, pencantuman nama anggota keluarga tersebut hanyalah prosedur teknis imigrasi, bukan representasi penggunaan dana negara untuk membiayai keberangkatan mereka.

Surat yang beredar di media sosial adalah surat yang saya tandatangani untuk melengkapi administrasi pengurusan visa. Ini murni kebutuhan dokumen, bukan berarti pembiayaan mereka menggunakan uang negara.

Klarifikasi ini meredam spekulasi publik yang sebelumnya ramai mempertanyakan potensi penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk perjalanan keluarga pejabat tinggi. Apri Artoto memastikan bahwa seluruh biaya yang menyangkut istri dan anak Menteri PU ditanggung secara pribadi, tanpa membebani keuangan negara sepeser pun.

Berdasarkan penelusuran media kami, Menteri Dody Hanggodo diagendakan menghadiri forum internasional bergengsi, High-Level Meeting on the Midterm Review of the New Urban Agenda, yang akan berlangsung pada 13 hingga 19 Juli 2026 di Amerika Serikat. Pertemuan tingkat tinggi itu membahas evaluasi setengah jalan implementasi Agenda Perkotaan Baru, sebuah kesepakatan global untuk mendorong pembangunan kota yang berkelanjutan dan inklusif. Kehadiran Dody dalam forum tersebut menjadi penting untuk memaparkan kemajuan Indonesia di sektor infrastruktur dan tata kota.

Pihak kementerian juga menekankan bahwa pencantuman anggota keluarga dalam surat rekomendasi visa merupakan kelaziman administratif yang kerap dilakukan untuk kunjungan kerja yang waktunya padat dan panjang. Langkah ini memudahkan koordinasi logistik dan pengaturan jadwal, mengingat pejabat negara seringkali harus membawa serta keluarga dalam beberapa segmen perjalanan yang bersifat personal. Namun, poin krusial yang ditegaskan kembali adalah nol rupiah dana APBN yang terserap untuk entitas di luar kepentingan dinas utama.

Viralnya dokumen ini sempat memicu tagar dan diskusi panas di berbagai platform, khususnya jelang akhir pekan lalu. Warganet menyoroti transparansi dan etika pejabat publik. Menanggapi dinamika itu, Apri Artoto berkomitmen untuk terus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian PU. "Kami terbuka untuk diaudit kapan saja, semua tercatat dengan rapi sesuai ketentuan," tutupnya singkat dalam pernyataan yang diterima media kami, Selasa (15/7/2025).