Kementerian Kelautan dan Perikanan Gandeng BUMN Garam untuk Swasembada Nasional

Jakarta, Apaberita.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah strategis dalam upaya percepatan swasembada garam nasional dengan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Garam. Kolaborasi ini ditandai melalui penandatanganan dokumen Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) yang berlokasi di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sinergi Pemerintah dan BUMN

Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara dan Direktur Utama PT Garam Abraham Mose dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KKP Tahun 2026 di Jakarta, Rabu (2/7) lalu. Kedua pihak sepakat untuk bersinergi dalam aspek pengoperasian, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengembangan kawasan K-SIGN secara profesional, produktif, dan berkelanjutan.

"Dengan dukungan pengalaman PT Garam sebagai BUMN pergaraman, kami optimistis program K-SIGN dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan industri garam nasional yang mampu mendukung percepatan swasembada garam," ujar Koswara dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/7/2026).

Harapan Menuju Pusat Industri Nasional

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan menekankan bahwa keterlibatan PT Garam diharapkan mampu mendorong sentra industri garam di NTT bertransformasi menjadi pusat industri nasional. Rincian pelaksanaan kerja sama ini nantinya akan dituangkan secara lebih detail dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun sebagai tindak lanjut dari kesepakatan bersama tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari program pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan di berbagai wilayah, termasuk di antaranya program Kampung Nelayan dan kawasan tambak udang yang juga tengah didorong oleh KKP. Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Rote Ndao diharapkan menjadi model pengelolaan yang mengintegrasikan hulu hingga hilir produksi garam, sehingga mampu memenuhi kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Adapun penunjukan PT Garam sebagai mitra pengelola didasari oleh rekam jejak perusahaan pelat merah ini dalam industri garam tanah air. Dengan pengalaman dan kapasitas yang dimiliki, diharapkan sinergi antara KKP dan BUMN ini dapat membawa perubahan signifikan terhadap peta produksi garam nasional yang selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari ketergantungan impor hingga keterbatasan infrastruktur produksi.