Kemensos-Jarnas Anti TPPO Teken MoU, Fokus Rehabilitasi Korban

JAKARTA — Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (Jarnas Anti TPPO) menandatangani nota kesepahaman bersama pada Senin (27/7) di Jakarta. Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua pihak untuk memperkuat sistem penanganan, rehabilitasi, dan pencegahan terhadap korban perdagangan orang.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Sosial, Dr. Tri Rismaharini, dan Koordinator Jarnas Anti TPPO, Ahmad Basarah. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait, lembaga swadaya masyarakat, serta sejumlah duta besar negara sahabat. Dalam sambutannya, Menteri Sosial menyatakan bahwa MoU ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan kompleksitas kejahatan lintas negara tersebut.

“Perdagangan orang adalah kejahatan kemanusiaan yang merampas hak dasar warga negara. Kerja sama ini akan memastikan bahwa setiap korban mendapatkan akses rehabilitasi sosial yang komprehensif, pendampingan hukum, serta pemulangan yang aman,” ujar Tri Rismaharini.

Ruang Lingkup Kerja Sama

Berdasarkan salinan nota kesepahaman yang diterima redaksi, terdapat lima pilar utama yang menjadi acuan kolaborasi. Pertama, penguatan mekanisme rujukan nasional untuk identifikasi dan penjangkauan korban. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sentra-sentra rehabilitasi milik Kemensos yang tersebar di 32 provinsi. Ketiga, pengembangan basis data terpadu korban dan pelaku yang terintegrasi dengan sistem informasi kepolisian serta imigrasi. Keempat, kampanye pencegahan berbasis komunitas di daerah rawan pengiriman tenaga kerja migran nonprosedural. Kelima, advokasi kebijakan untuk memperkuat regulasi perlindungan saksi dan korban.

Ahmad Basarah menjelaskan bahwa kerja sama ini akan langsung menyasar 158 titik rawan yang telah dipetakan oleh Jarnas Anti TPPO sejak 2024. “Kami akan membentuk posko reaksi cepat di 12 kabupaten prioritas, seperti Indramayu, Cianjur, Lombok Tengah, dan Belu. Posko ini akan menjadi ujung tombak deteksi dini dan penampungan sementara sebelum korban dirujuk ke rumah aman Kemensos,” tegasnya.

Fokus pada Rehabilitasi dan Pencegahan

Menteri Sosial menekankan bahwa pendekatan rehabilitasi tidak lagi sekadar berbasis karitatif, melainkan menggunakan model pemulihan berkelanjutan. Pendekatan itu mencakup layanan kesehatan mental intensif, pelatihan vokasional bersertifikat, serta pendampingan reintegrasi sosial dan ekonomi. Data Ditjen Rehabilitasi Sosial Kemensos mencatat, sepanjang tahun 2025 sebanyak 743 korban perdagangan orang telah dilayani di 39 sentra. Dari jumlah itu, 62 persen merupakan perempuan dan anak yang dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seks komersial, atau pengantin pesanan.

“Kami tidak ingin korban hanya pulih secara fisik, lalu kembali rentan. Oleh karena itu, setiap korban akan mengikuti program pelatihan selama tiga hingga enam bulan di Balai Rehabilitasi Sosial. Mereka dibekali keterampilan seperti tata busana, tata boga, atau teknologi informasi sesuai minat dan bakat. Tujuannya, mereka bisa mandiri secara ekonomi dan tidak jatuh lagi ke jerat pelaku,” papar Tri Rismaharini.

Pada aspek pencegahan, Jarnas Anti TPPO akan menggencarkan literasi migrasi aman dengan menyasar pelajar SMA dan SMK sederajat di daerah kantong pekerja migran. Kampanye bertajuk “Aman Bermigrasi” itu rencananya diluncurkan pada Agustus 2026 di 200 sekolah. Selain itu, nota ini juga mengatur penguatan peran pemerintah desa melalui Desa Peduli Buruh Migran untuk memutus rantai perekrutan ilegal.

Integrasi Data dan Penegakan Hukum

Salah satu poin penting dalam MoU adalah integrasi sistem data antara Kemensos, Jarnas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Luar Negeri. Menteri Sosial menyebut bahwa selama ini disparitas data antarlembaga menjadi kendala serius dalam penanganan lintas batas. Dengan disahkannya MoU ini, setiap korban yang teridentifikasi di luar negeri akan langsung tercatat di pusat data Kemensos dalam waktu maksimal 1x24 jam melalui dashboard terintegrasi bernama Sistem Informasi Korban Tindak Kekerasan Terpadu (SIKAKEP).

“Ini krusial. Jangan sampai ada korban yang sudah dipulangkan oleh perwakilan kita di luar negeri, tetapi belum terdata di dalam negeri sehingga tidak mendapatkan hak rehabilitasinya. Dashboard ini akan mempertemukan data imigrasi, kepolisian, dan dinas sosial secara real time,” ujar Tri Rismaharini.

Koordinator Jarnas Anti TPPO menambahkan, jaringan ini akan memperkuat gugus tugas di perbatasan negara yang selama ini menjadi jalur masuk korban perdagangan orang, seperti di Entikong, Batam, dan Nunukan. “Kami akan menempatkan paralegal terlatih di setiap pos lintas batas untuk memberikan informasi hak-hak korban dan mendampingi proses visum et repertum bila diperlukan. Ini mandat langsung dari MoU yang baru disahkan,” kata Ahmad Basarah.

Penandatanganan MoU ini disambut positif oleh perwakilan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang hadir dalam acara tersebut. Meskipun enggan dikutip, perwakilan IOM menyatakan siap memberikan bantuan teknis dalam pelatihan petugas dan pengembangan modul rehabilitasi berbasis trauma. Dengan kerja sama multi-pihak ini, pemerintah menargetkan penurunan angka perdagangan orang sebesar 30 persen dalam tiga tahun mendatang.