Kemenpar Sediakan Lahan Poltekpar NHI Bandung untuk Percepat Sekolah Rakyat

APABERITA, BANDUNG — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menegaskan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Sekolah Rakyat dengan menyediakan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung di Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Langkah tersebut ditetapkan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan penyediaan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu sebagai agenda prioritas pemerintahan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, keputusan menyediakan lahan kampus merupakan wujud nyata partisipasi kementeriannya dalam menyukseskan program lintas sektor yang dikoordinasikan Kementerian Sosial. Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga diminta berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing, termasuk melalui optimalisasi aset negara yang berada di bawah pengelolaannya.

"Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen mendukung penuh percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Sebagian lahan Kampus Poltekpar NHI Bandung di Dayeuhkolot kami siapkan untuk dimanfaatkan bagi pembangunan fasilitas pendidikan tersebut, sesuai arahan Bapak Presiden," ujar Widiyanti dalam keterangannya.

Sekolah Rakyat merupakan program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyediakan layanan pendidikan berasrama secara gratis bagi peserta didik dari keluarga prasejahtera. Program ini dijalankan dengan memanfaatkan berbagai aset pemerintah, mulai dari balai pelatihan, gedung milik kementerian dan lembaga, hingga lahan kosong yang dinilai layak untuk dibangun fasilitas pendidikan.

Pemanfaatan Aset Kampus Pariwisata

Poltekpar NHI Bandung merupakan satu dari enam politeknik pariwisata negeri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pariwisata. Kampus yang berlokasi di kawasan Dayeuhkolot ini menempati area dengan luas yang memadai, sehingga sebagian lahannya yang belum termanfaatkan dinilai dapat dioptimalkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat tanpa mengganggu kegiatan akademik yang telah berjalan.

Berdasarkan hasil peninjauan internal, lahan yang disiapkan berada di bagian kawasan kampus yang selama ini belum dibangun fasilitas pendidikan vokasi. Lokasi tersebut dinilai strategis karena berada di jalur utama penghubung Kota Bandung dengan wilayah Kabupaten Bandung bagian selatan, serta memiliki akses transportasi yang memadai bagi mobilisasi peserta didik maupun tenaga pendidik.

"Pemanfaatan lahan ini merupakan bentuk optimalisasi aset negara. Kami memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara," kata Widiyanti.

Koordinasi Lintas Kementerian

Dalam menindaklanjuti keputusan tersebut, Kementerian Pariwisata telah menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial selaku penanggung jawab program Sekolah Rakyat. Pembahasan dalam rapat mencakup penataan rencana tapak, kebutuhan ruang belajar, asrama, serta fasilitas pendukung seperti ruang makan, sarana olahraga, dan instalasi pengelolaan air bersih.

Kementerian Sosial sebelumnya menetapkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat dilaksanakan secara bertahap di berbagai provinsi. Pemerintah menargetkan layanan pendidikan berasrama ini dapat menjangkau puluhan ribu anak dari keluarga miskin dan rentan, sejalan dengan upaya memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.

Selain berkoordinasi dengan Kementerian Sosial, Kemenpar juga menjalin komunikasi dengan kementerian teknis terkait pembangunan infrastruktur guna memastikan proses konstruksi dapat dimulai dalam waktu dekat. Penyiapan administrasi pemanfaatan lahan, termasuk dokumen status tanah dan kesesuaian tata ruang, dinyatakan menjadi fokus utama pada tahap awal.

Aktivitas Akademik Dipastikan Tetap Berjalan

Kementerian Pariwisata memastikan keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan kampus tidak mengganggu penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi di Poltekpar NHI Bandung. Kegiatan perkuliahan, praktikum, serta pelatihan kepariwisataan dipastikan tetap berlangsung normal karena lahan yang dimanfaatkan merupakan bagian kawasan yang terpisah dari gedung perkuliahan utama.

Kehadiran Sekolah Rakyat justru dipandang membuka peluang sinergi. Mahasiswa Poltekpar NHI Bandung berpotensi terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat, pendampingan belajar, hingga pengenalan dunia kepariwisataan bagi para peserta didik Sekolah Rakyat sebagai bagian dari pembinaan karakter dan keterampilan.

Kementerian Pariwisata menyatakan akan terus memantau proses penyiapan lahan hingga pembangunan fisik dimulai. Dukungan terhadap Sekolah Rakyat dinilai sejalan dengan mandat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, sekaligus memperkuat kontribusi sektor kepariwisataan dalam agenda pembangunan nasional.