Kemendikdasmen Petakan SD Negeri Minim Murid, Rapat Evaluasi Digelar

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memulai proses pemetaan komprehensif terhadap sekolah dasar negeri (SDN) di seluruh Indonesia yang menghadapi krisis jumlah peserta didik, dengan fokus utama pada satuan pendidikan yang menampung kurang dari 60 murid secara keseluruhan. Inisiatif pendataan ini, yang diumumkan pada Minggu (13/7/2026), dilandasi oleh indikasi kuat bahwa sejumlah SDN di berbagai daerah hanya mampu merekrut satu hingga tiga siswa baru untuk tahun ajaran 2026/2027, sebuah realitas yang dinilai memerlukan perhatian kebijakan segera.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Dr. Iwan Syahril, Ph.D., dalam keterangan pers di Jakarta, menyatakan bahwa fenomena sekolah-sekolah dengan jumlah murid sangat rendah bukan lagi sekadar anomali demografis, melainkan telah menjadi pola struktural yang menuntut respons kebijakan berbasis data akurat. "Pendataan ini bukan sekadar penghitungan jumlah siswa, melainkan audit menyeluruh terhadap kapasitas, lokasi geografis, ketersediaan tenaga pendidik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar sekolah. Kami menemukan bahwa beberapa SDN, terutama di daerah dengan angka kelahiran yang menurun tajam, benar-benar kehilangan Rekrutmen Siswa Baru yang signifikan," ujar Iwan.

Proses pemetaan ini dilakukan melalui mekanisme pelaporan berjenjang dari dinas pendidikan kabupaten/kota yang dihimpun dalam Sistem Informasi Manajemen Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Data sementara menunjukkan bahwa gejala ini terkonsentrasi di wilayah-wilayah perkotaan besar yang mengalami penurunan fertilitas, seperti DKI Jakarta, Kota Bandung, Surabaya, dan Yogyakarta, meskipun tidak menutup kemungkinan juga terjadi di daerah dengan tingkat urbanisasi rendah. Analisis cepat yang dilakukan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen menargetkan inventarisasi lengkap paling lambat akhir Juli 2026, dengan validasi silang menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Realita Tiga Siswa Baru dan Dampaknya pada Ekosistem Sekolah

Situasi paling mengkhawatirkan terungkap ketika tim verifikasi mendapati bahwa SDN-SDN tertentu di pusat kota hanya memperoleh satu hingga tiga pendaftar pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026/2027. Dengan jumlah total murid yang sering kali di bawah 60 orang untuk seluruh jenjang kelas satu hingga enam, keberlangsungan operasional lembaga pendidikan ini dipertanyakan. Kondisi ini berdampak langsung pada efisiensi penggunaan anggaran negara, distribusi sumber daya guru, dan yang paling fundamental, kualitas interaksi sosial serta pedagogis bagi para murid.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Anindito Aditomo, M.Psi., Ph.D., menjelaskan bahwa sekolah dengan populasi sangat kecil menghadapi tantangan multidimensi. "Ketika dalam satu kelas hanya ada tiga atau empat murid, dinamika pembelajaran kolaboratif tidak dapat berjalan optimal. Belum lagi beban psikologis bagi anak yang merasa terisolasi. Dari sisi tata kelola, alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berbasis pada jumlah siswa menjadi sangat tidak efisien untuk menopang seluruh struktur biaya operasional, termasuk gaji guru honorer dan pemeliharaan gedung," jelasnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang BOS, sekolah dengan murid di bawah 60 orang menerima alokasi dana yang jauh lebih rendah, namun beban operasionalnya tidak berkurang secara proporsional karena komponen wajib seperti listrik, air, dan perawatan minimal sarana prasarana tetap harus dipenuhi.

Data awal dari beberapa kota metropolitan mengonfirmasi tren ini. Di Jakarta Pusat, misalnya, SDN Gambir 01 Pagi dikabarkan hanya menerima dua murid baru, sementara di Kota Bandung, SDN Merdeka 5 menerima satu murid pada hari pertama pendaftaran. Kondisi serupa terjadi di kawasan Surabaya dan Semarang. Hal ini diperparah oleh migrasi penduduk usia produktif ke daerah pinggiran kota dan preferensi orang tua terhadap sekolah swasta atau madrasah ibtidaiyah berbasis agama, yang dipersepsikan memiliki kualitas lebih unggul atau lingkungan yang lebih homogen.

Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri Dijadwalkan

Menanggapi urgensi temuan ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed., telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk menyiapkan Rapat Koordinasi Khusus yang akan melibatkan lintas direktorat jenderal, perwakilan pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan pendidikan. Rapat yang rencananya digelar pada pekan ketiga Juli 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Senayan, Jakarta, ini akan merumuskan opsi-opsi strategis guna mengatasi persoalan SDN sepi peminat. "Kami tidak bisa membiarkan aset negara berupa sekolah berdiri megah namun tanpa murid. Harus ada langkah terobosan yang tidak hanya bersifat reaktif, seperti penggabungan (regrouping) sekolah, tetapi juga yang bersifat preventif, termasuk penataan ulang zonasi dan peningkatan mutu pendidikan di SD negeri secara fundamental," tegas Mendikdasmen saat memberikan arahan dalam rapat internal yang dipantau secara virtual pada Sabtu (12/7).

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Ir. Suharti, M.A., Ph.D., menambahkan bahwa hasil pendataan ini akan menjadi dasar hukum dan administratif yang kuat untuk menerapkan sejumlah kebijakan, termasuk kemungkinan regrouping atau merger sekolah dalam satu wilayah kecamatan. "Proses regrouping tidak hanya sekadar menggabungkan dua atau tiga sekolah. Ini harus melalui kajian matang tentang jarak tempuh siswa, kapasitas sekolah penerima, dan aspek sosial-budaya masyarakat setempat. Kami juga perlu menyusun mekanisme transisi yang melindungi hak-hak guru non-ASN yang terkena dampak," papar Suharti. Draf Keputusan Menteri tentang pedoman regrouping SD negeri tengah dalam proses finalisasi dan akan dibahas secara maraton pada rapat koordinasi tersebut.

Selain regrouping, opsi lain yang akan dikaji adalah transformasi sekolah menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat atau dialihfungsikan menjadi lembaga pendidikan nonformal di bawah dinas pendidikan setempat. Namun, opsi ini diakui masih memerlukan pembahasan lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait status aset dan kepegawaian.

Dukungan Pemerintah Daerah dan Langkah Antisipasi Berkelanjutan

Di tingkat daerah, respons terhadap fenomena ini bervariasi. Pemerintah Kota Surakarta, misalnya, telah lebih dahulu menerapkan kebijakan regrouping pada tahun 2024 dengan menggabungkan 12 SDN menjadi enam sekolah yang lebih efisien. Pengalaman dari daerah-daerah yang telah menjalankan regrouping akan menjadi masukan penting dalam rapat koordinasi nanti. "Kami mendukung penuh inisiatif pusat. Pola regrouping harus memperhatikan aspirasi wali murid dan kesejahteraan guru yang selama ini mengabdi," ujar Drs. Budi Hartono, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, saat dihubungi terpisah.

Lebih jauh, Kemendikdasmen menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti menutup akses pendidikan, melainkan justru mengkonsolidasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang merata. Sekolah-sekolah hasil regrouping diharapkan memiliki jumlah murid yang ideal antara 120 hingga 200 orang per sekolah, yang dianggap paling efektif baik dari sisi pedagogis maupun manajerial. Pendistribusian guru juga akan dievaluasi total agar tidak terjadi penumpukan tenaga pengajar di sekolah yang kekurangan murid sementara sekolah lain mengalami kekurangan.

Dengan pendataan yang hampir rampung, publik menanti hasil konkret dari Rapat Koordinasi Khusus yang akan menjadi titik tolak perubahan wajah pendidikan dasar di Indonesia, terutama dalam mengelola satuan pendidikan yang telah kehilangan vitalitas demografinya. Pemerintah berkomitmen bahwa tidak ada satu pun guru dan murid yang akan dirugikan dalam proses transisi ini, dan setiap kebijakan akan didasarkan pada prinsip keberpihakan kepada peserta didik serta keadilan sosial bagi para pendidik.