Kekeringan Terjang 42 Desa di Pandeglang, 24 Ribu Warga Krisis Air

Sebanyak 42 desa yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, saat ini dilanda kekeringan akibat kemarau panjang. Kondisi tersebut mengakibatkan sekitar 24 ribu jiwa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pandeglang menyatakan bahwa pendataan terakhir menunjukkan dampak kekeringan meluas dibandingkan pekan-pekan sebelumnya. Wilayah terdampak tercatat menyebar dari kawasan selatan hingga bagian timur kabupaten yang selama ini menjadi langganan kekeringan pada musim kemarau.

"Berdasarkan hasil pendataan di lapangan, terdapat 42 desa di 15 kecamatan yang warganya kesulitan air bersih. Total warga terdampak mencapai 24 ribu jiwa," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima redaksi, Jumat (21/8/2026).

Krisis Air Meluas di Wilayah Selatan dan Timur

Kecamatan yang terdampak antara lain berada di kawasan selatan Pandeglang yang dikenal memiliki kontur tanah berbatu dan minim sumber mata air. Pada musim kemarau, sumur-sumur warga mengalami penurunan debit secara signifikan, bahkan sebagian di antaranya mengering total.

Kondisi serupa juga dilaporkan terjadi di sejumlah kecamatan bagian timur yang mengandalkan pasokan dari sumur dangkal. Para petani di wilayah tersebut turut merasakan dampaknya, meskipun sektor pertanian belum dilaporkan mengalami gagal panen secara menyeluruh.

BPBD mencatat kebutuhan air bersih harian warga terdampak mencapai ratusan ribu liter. Angka tersebut dihitung berdasarkan standar kebutuhan minimal air bersih per orang per hari yang ditetapkan dalam ketentuan nasional.

"Kami terus memutakhirkan data. Bisa saja jumlah desa terdampak bertambah mengingat puncak kemarau diperkirakan masih akan berlangsung beberapa pekan ke depan," kata pejabat BPBD tersebut menegaskan.

Dropping Air Bersih Digelar Tiap Hari

Sebagai langkah penanganan darurat, pemerintah kabupaten bersama BPBD menindaklanjuti kondisi tersebut dengan menggelar distribusi air bersih secara bertahap ke seluruh desa terdampak. Armada tangki air dikerahkan setiap hari menuju titik-titik pengaduan yang telah dipetakan sebelumnya.

Penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan mendahulukan wilayah yang paling kritis dan memiliki jumlah penduduk terbanyak. Setiap desa menerima jadwal pengiriman yang telah diatur dalam rapat koordinasi penanganan kekeringan tingkat kabupaten.

Dalam rapat koordinasi tersebut, ditetapkan pula pembagian tugas antara pemerintah kecamatan, desa, dan instansi terkait. Kepala desa diminta menyiapkan lokasi penampungan air serta memastikan distribusi berjalan tertib dan tepat sasaran.

"Prioritas kami adalah memastikan seluruh warga terdampak mendapatkan air bersih. Distribusi akan terus berjalan sampai kondisi normal kembali," ujarnya.

Imbauan Hemat Air dan Antisipasi Jangka Panjang

Pemerintah daerah mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air bersih secara bijak dan mengutamakan kebutuhan pokok seperti minum, memasak, dan mandi. Warga juga diminta segera melaporkan keluhan kekeringan melalui perangkat desa agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Untuk jangka panjang, pemerintah kabupaten berencana memperbanyak pembangunan sumur bor dan embung di titik-titik rawan kekeringan. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan warga pada pasokan air dari luar wilayah.

Fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Pandeglang turut menyoroti persoalan ini. Sejumlah fraksi mendorong agar anggaran penanganan kekeringan dan pembangunan infrastruktur air baku ditingkatkan pada perubahan APBD mendatang.

"Ini bukan persoalan musiman semata, melainkan persoalan infrastruktur. Kami mendorong pemerintah daerah menyiapkan skema jangka panjang agar setiap tahun warga tidak kembali mengeluhkan hal yang sama," kata salah satu anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dalam rapat paripurna.

Hingga berita ini diturunkan, BPBD Kabupaten Pandeglang masih melakukan pendataan lanjutan di sejumlah kecamatan lain. Masyarakat diimbau tetap waspada dan memantau informasi resmi dari pemerintah daerah terkait jadwal distribusi air bersih.