Karhutla Hanguskan 107 Ribu Hektare Hutan dan Lahan Sepanjang 2026

Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla telah merusak lebih dari 107.000 hektar kawasan hutan dan lahan di wilayah Indonesia sepanjang tahun 2026. Data tersebut berdasarkan catatan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dirilis pertengahan Agustus 2026, menunjukkan bahwa kerusakan akibat karhutla tersebar di多个 provinsi dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran.

Sebaran Kebakaran di Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah oleh karhutla pada periode tersebut. District Kubu Raya di Kalimantan Barat mencatat ratusan titik panas yang memicu kebakaran lahan gambut yang sulit dipadamkan. Api dengan cepat melalap tutupan lahan gambut yang kering akibat musim kemarau berkepanjangan, sehingga proses pemadaman memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.

Kepala Badan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (BPHD) Kalimantan Barat dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa kondisi cuaca ekstrem menjadi faktor utama meningkatnya risiko kebakaran di wilayah tersebut. "Kami telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat proses pemadaman dan mencegah meluasnya kebakaran," tegas Kepala BPHD Kalimantan Barat.

Dukungan Pemadaman dari Berbagai Pihak

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB turut turun tangan dalam penanganan karhutla di Kalimantan Barat. Tim reaksi cepat BNPB diterjunkan ke lapangan untuk mendukung operasi pemadaman yang dilakukan oleh petugas daerah. Selain itu, dukungan alat berat dan pesawat Hercules milik TNI AU dikerahkan untuk membantu proses pendinginan lahan gambut yang terbakar.

"Kami terus memantau perkembangan situasi di lapangan dan siap memberikan bantuan tambahan apabila diperlukan," ucap Kepala BNPB dalam jumpa pers di Jakarta, belum lama ini.

Provinsi lain yang juga mengalami karhutla dalam skala signifikan meliputi Riau, Jambi, dan Kalimantan Tengah. Kerusakan lahan di wilayah-wilayah tersebut sebagian besar terjadi di kawasan konsesi perkebunan dan hutan alam yang memiliki tutupan lahan gambut tebal.

Upaya Pencegahan dan Mitigasi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya bersifat reaktif melalui operasi pemadaman, tetapi juga mencakup upaya pencegahan yang lebih sistematis. Pembuatan sekat bakar di sekitar kawasan hutan dan lahan gambut menjadi salah satu strategi yang diterapkan untuk menghambat pergerakan api apabila kebakaran terjadi.

Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran lahan untuk keperluan pertanian. Pelanggaran terhadap ketentuan larangan membakar lahan akan ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan diancam sanksi pidana.

Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menunjukkan bahwa indeks Kekeringan Kebakaran atau Fire Weather Index di beberapa wilayah Indonesia masih berada pada kategori tinggi hingga akhir Agustus 2026. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi karhutla masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan apabila tidak ada penurunan signifikan curah hujan.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan aktivitas pembakaran dalam bentuk apa pun dan melaporkan segera temuan titik api kepada pihak berwenang. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menekan kerugian akibat karhutla yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat dan ekonomi nasional.