Karhutla Capai 107 Ribu Hektare, Pemerintah Percepat Penanganan Darurat

JAKARTA — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) nasional telah menghanguskan 107 ribu hektare kawasan hutan dan lahan hingga Selasa, 11 Agustus 2026, dengan Kalimantan Barat mencatat luasan terdampak terbesar. Ribuan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap lahan gambut di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang menjadi episentrum karhutla pada musim kemarau tahun ini.

Kondisi tersebut menegaskan tingginya kerentanan kawasan gambut terhadap api di tengah kemarau panjang yang melanda sebagian besar wilayah Indonesia. Pemerintah menindaklanjuti perkembangan ini dengan mempercepat operasi penanganan darurat, mencakup pemadaman darat dan udara, patroli terpadu, serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti membakar lahan.

Luas Karhutla Capai 107 Ribu Hektare

Angka 107 ribu hektare tersebut merupakan akumulasi luasan hutan dan lahan yang terbakar di berbagai provinsi sejak awal tahun 2026. Selain Kalimantan Barat, sejumlah provinsi di Sumatera, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan juga mencatat peningkatan titik panas (hotspot) dalam dua pekan terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan status siaga darurat karhutla di beberapa kabupaten/kota sebagai respons atas meluasnya kebakaran.

"Kami menetapkan status siaga darurat untuk mempercepat mobilisasi personel, peralatan, dan anggaran penanganan," kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB dalam keterangan resminya, Selasa. Menurut dia, puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026, sehingga potensi perluasan kebakaran masih terbuka lebar.

Data satelit yang dipantau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan mayoritas kebakaran terjadi pada lahan gambut dangkal dan sedang yang telah dibuka untuk aktivitas pertanian. Kementerian mencatat 85 persen titik api berasal dari lahan milik masyarakat dan korporasi, sementara sisanya terdeteksi di kawasan hutan lindung dan taman nasional.

Pemadaman Gambut di Kubu Raya

Di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, petugas pemadam kebakaran terus menyemprotkan air ke titik-titik api yang melalap lapisan gambut. Karakteristik api gambut yang menjalar di bawah permukaan membuat proses pemadaman berlangsung lambat dan menuntut penyiraman berulang secara intensif. Regu pemadam bekerja bergantian siang dan malam untuk memastikan api tidak kembali menyala setelah area dinyatakan padam.

Petugas juga membangun sekat kanal (canal blocking) guna membasahi kembali gambut yang telah mengering. Upaya ini dinilai efektif menekan kedalaman api sekaligus memulihkan tingkat kelembapan lahan. Di samping itu, operasi pemadaman udara melalui water bombing dan teknologi modifikasi cuaca diarahkan ke wilayah yang sulit dijangkau jalur darat.

Koordinasi Penanganan Darurat

Pemerintah pusat dan daerah menggelar Rapat Koordinasi penanganan karhutla yang dihadiri perwakilan BNPB, KLHK, TNI, Polri, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Dalam rapat tersebut disepakati penguatan patroli terpadu di titik rawan serta percepatan pengiriman bantuan logistik ke daerah terdampak. Fraksi-fraksi di DPR juga mendorong agar anggaran penanggulangan bencana dicairkan tanpa menunggu penetapan status bencana nasional.

"Penanganan karhutla memerlukan kerja bersama lintas lembaga. Kami meminta seluruh daerah mempercepat pelaporan luasan terdampak agar intervensi pemerintah pusat dapat tepat sasaran," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam keterangan pers usai rapat. Pemerintah, lanjutnya, akan menindak tegas korporasi yang terbukti melakukan pembakaran lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dampak Kabut Asap dan Imbauan

Kabut asap akibat karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, menurunkan kualitas udara hingga kategori tidak sehat. Dinas Kesehatan setempat mengimbau masyarakat membatasi aktivitas luar ruangan dan menggunakan masker, terutama bagi anak-anak, lansia, serta penderita gangguan pernapasan. Sejumlah sekolah di daerah terdampak juga diliburkan sementara sebagai langkah antisipasi.

BMKG memprakirakan curah hujan baru akan turun secara merata pada pertengahan Oktober 2026, sehingga periode kritis penanganan karhutla masih berlangsung sekitar dua bulan ke depan. Pemerintah daerah diminta mengaktifkan pos komando karhutla di tingkat desa dan memastikan ketersediaan air untuk pemadaman. Masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar, baik untuk pertanian maupun perkebunan, karena dapat berujung pada sanksi pidana.

Sampai berita ini diturunkan, operasi pemadaman di Kubu Raya dan sejumlah kabupaten lain masih berlangsung. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menekan luasan karhutla hingga akhir musim kemarau melalui kombinasi pemadaman, pencegahan, dan penegakan hukum yang konsisten.