JAKARTA — Pemerintah Gandeng Himbara Pungut Pajak Transaksi Digital Luar Negeri

Langkah tegas diambil pemerintah dalam mengoptimalkan potensi penerimaan negara dari sektor ekonomi digital yang kian melesat. Melalui kebijakan terbaru yang dipimpin oleh Purbaya, pemerintah secara resmi memulai pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri. Pada tahap awal pelaksanaan, pemerintah menggandeng Himpunan Bank Negara (Himbara) sebagai penampung sekaligus pemproses pemotongan pajak tersebut. Kebijakan ini menjadi tonggak baru dalam pengawasan transaksi lintas batas yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terserap secara maksimal ke dalam kas negara.

Penggunaan platform digital asing seperti layanan streaming, penyedia komputasi awan (cloud), aplikasi permainan, hingga perangkat lunak berlangganan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari konsumsi harian masyarakat Indonesia. Kendati demikian, potensi pajak dari transaksi raksasa ini kerap menguap karena mekanisme pemungutan yang belum terintegrasi secara ketat dengan sistem perbankan domestik.

Dengan menggandeng Himbara—yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN—pemerintah memastikan bahwa setiap transaksi pembelian produk atau jasa digital dari luar negeri yang menggunakan fasilitas perbankan pelat merah akan langsung terdeteksi dan dikenakan instrumen perpajakan sesuai regulasi yang berlaku.

Perluasan Jangkauan ke Bank Swasta dan Fintech

Meski diawali dari bank-bank milik negara, langkah ini hanyalah pintu masuk dari strategi besar integrasi pajak digital nasional. Pemerintah telah merancang peta jalan (roadmap) untuk melibatkan penyedia jasa keuangan yang lebih luas dalam waktu dekat demi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Keterlibatan Himbara adalah langkah awal untuk memastikan keandalan sistem penarikan. Ke depannya, seluruh ekosistem keuangan domestik, termasuk bank swasta nasional hingga platform penyedia dompet digital (fintech), wajib terintegrasi dalam sistem pemungutan pajak digital ini," tegas Purbaya dalam keterangan resminya.

Integrasi dengan bank swasta besar serta dompet digital modern dinilai sangat krusial. Hal ini mengingat mayoritas generasi muda dan pelaku UMKM di Indonesia saat ini cenderung menggunakan platform fintech dan kartu kredit bank swasta untuk melakukan pembayaran transaksi internasional.

Mewujudkan Keadilan Iklim Usaha dan Ekonomi Digital

Kebijakan pemungutan pajak transaksi digital luar negeri ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara yang ditargetkan mencapai puluhan triliun rupiah, tetapi juga menciptakan kesetaraan iklim usaha (level playing field). Selama ini, pelaku usaha digital dalam negeri dibebani kewajiban perpajakan yang ketat, sementara penyedia jasa asing menikmati ceruk pasar Indonesia tanpa beban fiskal yang seimbang.

Berikut adalah rincian tahap integrasi penunjukan pemungut pajak digital di Indonesia:

Ekonom dan pengamat perpajakan menyambut positif integrasi bertahap ini. Menurut mereka, penunjukan lembaga keuangan sebagai pemotong pajak (withholding tax agent) merupakan cara paling efisien untuk menekan tingkat ketidakpatuhan (non-compliance rate) dari perusahaan teknologi multinasional yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

Dengan sistem yang transparan dan terotomatisasi, masyarakat konsumen diharapkan tidak terbebani secara berlebihan, melainkan mendapatkan kepastian hukum atas transaksi yang mereka lakukan. Pemerintah optimistis bahwa transformasi pemungutan pajak digital ini akan memperkuat ketahanan fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.