JAKARTA — Kementerian ESDM Percepat Program BPBL Targetkan 400 Ribu Rumah

Terang lampu di malam hari masih menjadi kemewahan yang belum sepenuhnya dinikmati oleh sebagian keluarga di Indonesia. Menyadari ketimpangan tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengambil langkah cepat untuk mengakselerasi penetapan penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Program strategis ini dirancang demi memastikan masyarakat berpenghasilan rendah segera mendapatkan akses energi listrik yang menjadi hak dasar mereka tanpa terhambat penundaan birokrasi.

Langkah percepatan ini menjadi salah satu fokus utama dalam Rapat Kerja pembahasan anggaran Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2027 bersama Komisi XII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu, 16 September 2026. Pemerintah mematok target ambisius untuk menjangkau hingga 400 ribu rumah tangga di seluruh penjuru Tanah Air hingga tahun 2027 mendatang.

Mendorong Pemerataan Energi dan Memangkas Hambatan Birokrasi

Dalam forum legislatif tersebut, jajaran Komisi XII DPR RI memberikan apresiasi sekaligus catatan kritis terhadap implementasi program BPBL. Salah satu perhatian utama tertuju pada mekanisme verifikasi data penerima manfaat yang dinilai sering kali memperlambat eksekusi di lapangan. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, secara tegas menyoroti penggunaan variabel data desil yang belum sepenuhnya rampung dan terintegrasi.

"Desil ini dilaksanakan tahun depan, begitu. Karena urusannya panjang. Ini urusannya dengan hak-hak masyarakat yang harusnya mendapatkan menjadi terhambat," ujar Ratna Juwita Sari dalam rapat kerja tersebut.

Ratna menggarisbawahi bahwa pemenuhan penerangan listrik bagi warga berpenghasilan rendah merupakan urusan yang sangat mendesak. Penerapan kriteria desil kemiskinan yang terlampau rumit dinilai berpotensi menyandera hak-hak dasar warga negara yang hidup dalam kegelapan malam tanpa akses penerangan yang layak. Oleh sebab itu, survei lapangan yang fleksibel dan tepat sasaran diusulkan sebagai instrumen verifikasi utama agar percepatan target tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.

Strategi Pendataan dan Target Capaian BPBL

Merespons dinamika tersebut, Kementerian ESDM menyusun formulasi yang seimbang antara ketepatan data dan kecepatan pelayanan. Akurasi data berbasis desil tetap dipertimbangkan untuk menjaga ketepatan sasaran, tetapi prosesnya disederhanakan agar tidak menghentikan arus bantuan yang sedang berjalan.

Berikut adalah ringkasan peta jalan penetapan target dan fokus implementasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk periode mendatang:

Menjaga Ketepatan Sasaran Tanpa Mengabaikan Kebutuhan Dasar

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pihak kementerian terus mematangkan integrasi data tanpa mengorbankan masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah berkomitmen penuh agar tidak ada warga yang tertunda hak listriknya hanya karena menunggu kelengkapan berkas administratif desil.

"Desil itu tetap menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas penerima bantuan. Namun, percepatan pelayanan juga harus berjalan seiring supaya kebutuhan dasar berupa akses listrik tidak mengalami penundaan," tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Implementasi BPBL ini tidak sekadar menghadirkan kabel dan meteran listrik di dinding rumah warga. Lebih dari itu, hadirnya listrik menjadi stimulus utama bagi peningkatan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi lokal, serta membuka pintu masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak di daerah pelosok untuk belajar pada malam hari.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan PT PLN (Persero), penetapan penerima BPBL secara cepat dan akurat diharapkan mampu mempercepat pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen di Indonesia. Target 400 ribu rumah tangga pada 2027 kini menjadi tolok ukur nyata komitmen negara dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat.