JAKARTA — Indonesia Perlu Dorong BRICS Jadi Forum Moderat dan Demokratis

JAKARTA — Indonesia dinilai memiliki posisi tawar yang sangat strategis untuk memengaruhi arah kebijakan dan dinamika kelompok ekonomi berkembang BRICS. Pengamat hubungan internasional menegaskan pentingnya peran aktif diplomasi Indonesia agar forum multilateral tersebut tidak terjebak dalam dikotomi atau konfrontasi blok geopolitik yang kaku. Sebaliknya, Indonesia harus secara konsisten mendorong BRICS menjadi wadah yang lebih moderat, inklusif, dan demokratis dengan indikator kinerja ekonomi yang terukur nyata.

Kehadiran Indonesia dalam lingkaran BRICS membawa angin segar bagi komitmen politik luar negeri bebas dan aktif. Di tengah persaingan sengit antara kekuatan Barat dan Timur, posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memberikan legitimasi moral untuk menjembatani berbagai kepentingan. Penekanan pada asas keterbukaan dan moderasi menjadi kunci utama agar kerja sama yang terjalin di dalam forum tersebut mampu memberikan dampak pertumbuhan ekonomi konkret bagi masyarakat luas.

Urgensi Moderasi dan Reformasi Kelembagaan

"Indonesia tidak boleh hanya sekadar menjadi pengikut, melainkan harus tampil sebagai penyeimbang yang mampu mengarahkan BRICS agar berfokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif," ujar pakar diplomasi internasional saat menyoroti arah kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya, penguatan kelembagaan BRICS perlu mengedepankan prinsip transparansi serta mekanisme pengambilan keputusan yang demokratis demi menghindari dominasi oleh beberapa negara anggota tertentu saja.

Langkah diplomasi Indonesia dalam mengawal dinamika ini dapat dirinci melalui garis waktu strategis sebagai berikut:

1. Tahap Pembukaan Diplomasi: Menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara pendiri dan anggota baru BRICS guna menyelaraskan agenda pembangunan global.
2. Tahap Penegasan Posisi Strategis: Menyampaikan narasi diplomasi bebas aktif di meja perundingan guna menolak sentimen anti-Barat dan mengedepankan kerja sama multilateral.
3. Tahap Implementasi Kemitraan: Mendorong kerja sama konkret di bidang perdagangan, investasi energi bersih, dan reformasi arsitektur keuangan global.

Analisis Perbandingan BRICS dan Kerja Sama Multilateral

Untuk memahami potensi serta jangkauan pengaruh BRICS dalam peta ekonomi dunia, berikut adalah perbandingan indikator utama BRICS dengan blok kerja sama ekonomi internasional lainnya:

Berdasarkan data perbandingan di atas, kekuatan ekonomi BRICS yang menguasai sekitar 36 persen PDB global berdasarkan purchasing power parity (PPP) menunjukkan potensi pasar yang sangat masif. Namun, tanpa kepemimpinan yang mendorong moderasi dan keterbukaan, kekuatan ekonomi tersebut berisiko terdistorsi oleh agenda politik unilateral yang berpotensi merugikan keseimbangan global.

Kinerja Terukur dan Dampak Ekonomi Nasional

Penilaian kinerja BRICS ke depan harus didasarkan pada parameter konkret yang terukur. Indonesia perlu memastikan bahwa setiap komitmen kerja sama perdagangan, pendanaan proyek infrastruktur melalui New Development Bank (NDB), hingga fasilitasi rantai pasok global dapat memberikan nilai tambah bagi industri dalam negeri.

"Diplomasi yang efektif bukan hanya soal kehadiran di forum internasional, tetapi bagaimana kehadiran tersebut menghasilkan kemanfaatan nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat,"

Guna mencapai target kinerja terukur tersebut, pakar menyarankan Indonesia untuk menyoroti tiga agenda utama:

• Mendorong penguatan transaksi menggunakan mata uang lokal (local currency transaction) tanpa mengisolasi sistem keuangan global yang ada.
• Memastikan adanya transfer teknologi hijau guna mendukung target net-zero emission di negara-negara berkembang.
• Mengamankan kepastian hukum dan perlindungan investasi bagi pelaku usaha domestik yang merambah pasar anggota BRICS.