JAKARTA — Ibrahim Arief Ajukan Kasasi Usai Vonis Kasus Chromebook Diperberat

Mantan Konsultan Teknologi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Ibrahim Arief alias Ibam, resmi mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memutuskan untuk memperberat hukuman pidana penjara terhadap dirinya dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Permohonan kasasi ini diajukan secara resmi melalui panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk diteruskan ke MA. Tim penasihat hukum Ibrahim Arief menilai pertimbangan majelis hakim tingkat banding mengabaikan sejumlah fakta penting yang terungkap di persidangan.

Kronologi Perjalanan Hukum Perkara Ibrahim Arief

Proses hukum yang menjerat mantan konsultan teknologi Kemendikbudristek ini telah berjalan cukup panjang dari tingkat pertama hingga pengajuan upaya hukum luar biasa. Berikut alur penanganan perkaranya secara berurutan:

1. Penetapan Tersangka: Kejaksaan menetapkan Ibrahim Arief sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan teknis dalam proyek pengadaan infrastruktur teknologi di Kemendikbudristek.
2. Persidangan Pengadilan Tipikor: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara dan denda karena menilai Ibam terbukti menyalahgunakan kewenangan dalam penentuan spesifikasi perangkat.
3. Upaya Hukum Banding: Pihak terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sama-sama melayangkan memori banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas vonis tingkat pertama tersebut.
4. Putusan Banding Memperberat Hukuman: Majelis Hakim PT DKI Jakarta mengabulkan permohonan JPU dan memperberat durasi vonis pidana penjara bagi Ibrahim Arief.
5. Pernyataan Kasasi ke Mahkamah Agung: Merasa keputusan banding tidak adil dan keliru secara penerapan hukum, Ibam resmi mendaftarkan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung.

Alasan Pembelaan dan Keberatan Pihak Terdakwa

Tim kuasa hukum Ibrahim Arief menegaskan bahwa peran kliennya dalam proyek pengadaan Chromebook semata-mata sebatas pemberi masukan teknis independen. Kedudukan tersebut dinilai sangat berbeda dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pengambil keputusan anggaran di kementerian.

"Klien kami hanya bekerja memberikan analisis teknis sesuai kapasitasnya sebagai konsultan. Penjatuhan vonis yang lebih berat di tingkat banding merupakan bentuk kekhilafan hakim dalam memahami posisi penugasan Ibam. Kami berharap Mahkamah Agung dapat memberikan keadilan yang objektif," ujar tim penasihat hukum.

Selain keberatan atas pidana pokok, tim penasihat hukum juga menyoroti penentuan kerugian keuangan negara dan pembayaran uang pengganti. Pihaknya mengklaim tidak ada aliran dana tidak sah yang masuk ke kantong pribadi Ibrahim Arief dari proyek tersebut.

Dampak Kasus Pengadaan Chromebook Kemendikbudristek

Kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dan sarana teknologi informasi di Kemendikbudristek menjadi salah satu perkara yang menyita perhatian publik. Proyek skala nasional yang ditujukan untuk mempercepat digitalisasi pendidikan tersebut dinilai bermasalah sejak tahap perencanaan.

Poin penting yang menjadi catatan publik dalam pengusutannya meliputi:

• Anggaran Berjumlah Besar: Program pengadaan TIK sekolah ini menggunakan alokasi anggaran APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai triliunan rupiah.
• Dugaan Pengarahan Spesifikasi: Penyidik menemukan indikasi penguncian spesifikasi teknis yang mengarah pada perangkat Chromebook tertentu sehingga menutup persaingan vendor lain.
• Kerugian Negara: Hasil audit menunjukkan adanya penyimpangan harga dan kerugian negara yang cukup besar dalam realisasi pengadaan perangkat di lapangan.

Saat ini, berkas kasasi Ibrahim Arief masih menunggu proses penyusunan tanggapan memori kasasi dari jaksa sebelum diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk diputus.