dimas-permana
Keanekaragaman budaya dan agama di kawasan Asia Pasifik dinilai menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga yang inklusif dan berkelanjutan. Gagasan tersebut mengemuka dalam Konferensi Keluarga Asia Pasifik yang berlangsung di Jakarta pada Sabtu, 12 September 2026. Konferensi internasional ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan sosial.
Salah satu agenda krusial berada pada Komisi 8 yang mengusung tema "Bingkai Komparatif Praktik Baik Kawasan". Forum panel ini dimoderatori oleh pakar studi kawasan, Yuherina Gusman, Ph.D., serta menghadirkan perwakilan dari **4 negara** utama, yakni Brunei Darussalam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Para narasumber memaparkan kebijakan publik serta praktik terbaik yang terbukti efektif menguatkan institusi keluarga sekaligus memberdayakan perempuan.
Inisiatif Strategis dan Pendekatan Kawasan
Dalam pemaparannya, perwakilan Brunei Darussalam, Prof. Rose Abdullah, menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai keagamaan dalam sistem pendidikan nasional. Sejak tahun 2013, Brunei telah mewajibkan pendidikan agama selama **7 tahun** di luar sekolah formal, dan kini berupaya menyatukannya ke dalam kurikulum reguler.
"Pendidikan perempuan menjadi prioritas utama di Brunei. Kami membuktikan bahwa pendidikan keluarga yang menonjolkan nilai-nilai Islam dapat menjadi pilar utama kemajuan bangsa," ujar Prof. Rose Abdullah di hadapan peserta konferensi.
Sementara itu, Thailand melalui Mrs. Masitoh Borsu menekankan pendekatan pemenuhan hak dasar kesehatan. Thailand fokus pada kebijakan perlindungan ibu dan anak serta program kecukupan gizi sebagai modal dasar pembentukan keluarga berkualtas. Di sisi lain, perwakilan Malaysia, Prof. Dr. Norhasmah Sulaiman, serta utusan Indonesia, Wirianingsih, M.Si., menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi keluarga tanpa mengabaikan fungsi pengasuhan anak.
Perbandingan Fokus Kebijakan Ketahanan Keluarga
Untuk memahami efektivitas program di masing-masing negara, berikut adalah matriks perbandingan praktik terbaik yang diterapkan di kawasan Asia Pasifik:
| Negara | Fokus Utama Kebijakan | Program Unggulan | Target Capaian |
|---|---|---|---|
| Brunei Darussalam | Pendidikan berbasis nilai keagamaan | Wajib belajar agama 7 tahun & integrasi kurikulum | Penguatan karakter & kesetaraan akses pendidikan perempuan |
| Thailand | Kesehatan ibu, anak, dan gizi | Perlindungan kesehatan maternal & bantuan nutrisi anak | Penurunan angka kematian ibu & stunting |
| Malaysia | Penguatan ekonomi keluarga | Pelatihan kewirausahaan perempuan & konseling keluarga | Kemandirian finansial rumah tangga |
| Indonesia | Ketahanan keluarga berbasis komunitas | Program pemberdayaan perempuan & edukasi pola asuh | Peningkatan peran ganda perempuan yang seimbang |
Integrasi Kebijakan dan Rekomendasi Masa Depan
Diskusi interaktif dalam panel ini menghasilkan pemikiran bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang bisa diterapkan di seluruh negara. Namun, sinergi antara kebijakan pemerintah, pendidikan karakter, dan jaminan kesehatan dasar menjadi formula kunci keberhasilan. Para ahli menyepakati bahwa pemberdayaan perempuan memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
"Keragaman budaya di Asia Pasifik bukanlah hambatan, melainkan kekayaan modal sosial. Ketika perempuan diberikan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai, ketahanan keluarga akan tercipta secara alamiah," pukas moderator Yuherina Gusman, Ph.D.
Sebagai penutup sesi Komisi 8, para delegasi merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bagi pemerintah di kawasan Asia Pasifik:
- Harmonisasi Kurikulum: Memasukkan nilai moral dan ketahanan keluarga ke dalam sistem pendidikan formal sejak dini.
- Penguatan Akses Kesehatan: Menjamin perlindungan kesehatan maternal dan gizi anak hingga tingkat desa/komunitas terkecil.
- Dukungan Regulasi Kerja: Mendorong kebijakan tempat kerja yang ramah keluarga bagi pekerja perempuan.
Comments (0)