JAKARTA — Beras Fortifikasi Terlarang Masih Dijual Bebas di Toko Daring

Di tengah keresahan masyarakat akan kualitas dan keamanan pangan nasional, keputusan tegas pemerintah untuk menarik 25 merek beras fortifikasi dari peredaran justru menyisakan celah pengawasan yang mencemaskan. Kendati di jaringan ritel modern penarikan telah dilakukan secara masif, komoditas pangan olahan ini terpantau masih beredar luas dan diperjualbelikan secara bebas di berbagai platform belanja daring (e-commerce). Konsumen yang tak terpapar informasi secara utuh kerap menjadi pihak yang paling dirugikan dalam situasi ini.

Berdasarkan penelusuran di sejumlah platform digital ternama, puluhan lapak pedagang perorangan masih aktif melayani pemesanan produk-produk yang sejatinya telah masuk dalam daftar hitam regulator. Kebingungan masyarakat pun tak terelakkan, mengingat label "fortifikasi" yang selama ini dipersepsikan sebagai jaminan gizi tambahan—seperti vitamin dan mineral—justru berbalik menjadi ancaman potensi gangguan kesehatan akibat tidak terpenuhinya standar mutu nasional yang ditetapkan.

Resah Konsumen di Tengah Ketidaktahuan Informasi

Bagi sebagian besar masyarakat urban, keberadaan beras berlabel fortifikasi sempat menjadi pilihan utama untuk menunjang kebutuhan gizi keluarga. Namun, keputusan penghentian edar yang tidak diimbangi dengan pembersihan menyeluruh di lapak siber membuat konsumen berada dalam posisi yang serba salah dan rentan.

"Saya baru tahu dari pemberitaan kalau merek beras yang biasa keluarga kami konsumsi ternyata masuk daftar tarik pemerintah. Tapi anehnya, saat saya cek di aplikasi toko daring, barangnya masih bisa dipesan dengan mudah," ujar Rina (34), warga Jakarta Selatan saat diwawancarai. "Kami sebagai rakyat kecil tentu merasa sangat khawatir, apakah pangan yang kami beli selama ini aman atau justru membawa dampak buruk bagi kesehatan anak-anak?" tambahnya penuh kecemasan.

Celah Pengawasan dan Dinamika Pasar Digital

Langkah Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama **BPOM** dalam menertibkan **25 merek beras fortifikasi** bermasalah sejatinya merupakan upaya perlindungan publik yang krusial. Kendati demikian, karakter ekosistem digital yang dinamis dan terdesentralisasi kerap kali menyulitkan proses eksekusi penindakan secara real-time. Penjual perorangan disinyalir sengaja memanipulasi judul produk atau memanfaatkan alogoritma pencarian guna mengelabui sistem penyaringan otomatis milik pengelola platform e-commerce.

Mendorong Tindakan Masif dan Ketegangan Regulasi

Para pengamat perlindungan konsumen mendesak agar penyedia platform marketplace tidak bersikap pasif atau sekadar menunggu aduan masuk. Tanggung jawab legal dan moral harus ditegakkan secara penuh demi memastikan produk-produk pangan yang tidak memenuhi standar mutu tidak sampai meluncur ke meja makan masyarakat.

"Regulator tidak boleh hanya berhenti pada penerbitan surat imbauan atau daftar tarik semata. Pemerintah harus melayangkan perintah takedown resmi yang mengikat kepada seluruh pengelola platform digital agar pemblokiran dilakukan hingga ke tingkat kata kunci pencarian," tegas seorang peneliti kebijakan publik dan perlindungan konsumen.

Sinergi yang erat antara regulator, asosiasi e-commerce, dan kesadaran masyarakat menjadi kunci utama penyelesaian polemik ini. Konsumen kini diimbau untuk lebih cermat memeriksa legalitas produk pangan sebelum bertransaksi, serta tidak ragu melaporkan lapak-lapak nakal yang masih membandel menjual produk beras fortifikasi terlarang tersebut demi menjamin keselamatan bersama.