Jakarta - Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Abdul Ghani, secara tegas membantah isu yang beredar mengenai adany

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Abdul dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR pada Senin (6/7/2026). Ia menekankan bahwa langkah strategis perusahaan bertolak belakang dengan rumor PHK yang santer terdengar.

"Ini informasi penting bahwa Agrinas itu bukan melakukan PHK, justru kami akan merekrut banyak pekerja, karena untuk meningkatkan produktivitas kami harus memastikan seluruh tanaman dikelola dengan baik," ujar Abdul menegaskan di hadapan para anggota dewan.

Abdul merinci, dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 2026, Agrinas akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dalam jumlah masih, mulai dari tenaga manajerial hingga pekerja lapangan. Total rencana rekrutmen yang disiapkan mencapai angka fantastis, yaitu lebih dari 20.000 orang.

Fokus pada Peningkatan Produktivitas

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, langkah rekrutmen ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan lahan perkebunan. Dengan penambahan puluhan ribu tenaga kerja, Agrinas menargetkan peningkatan produktivitas yang signifikan di seluruh lini operasionalnya. Prioritas utama disebutkan adalah memastikan seluruh tanaman perusahaan terkelola dengan standar terbaik, yang pada gilirannya diharapkan mampu mendorong kinerja bisnis secara keseluruhan.

Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi yang meredakan spekulasi liar di kalangan pekerja dan publik mengenai kondisi ketenagakerjaan di perusahaan. Isu PHK yang sebelumnya mencuat kini terbantahkan dengan rencana ekspansi tenaga kerja yang justru menunjukkan geliat positif perusahaan.

Dengan total rekrutmen yang mencapai lebih dari 20.000 orang, program ini diproyeksikan menjadi salah satu penyerapan tenaga kerja terbesar yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan pada tahun ini. Langkah ini juga dinilai sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong penciptaan lapangan kerja baru di tengah dinamika ekonomi nasional.