Ibu Hamil Tewas Kena Peluru OPM, Komnas Perempuan Minta Pengusutan Independen

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang ibu hamil berinisial MD di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, akibat terkena peluru nyasar. Peristiwa tragis ini mendorong Komnas Perempuan untuk mendesak aparat penegak hukum melakukan pengusutan secara profesional dan independen, tanpa tekanan dari pihak mana pun.

“Peristiwa ini merupakan dugaan pelanggaran serius terhadap hak perempuan atas hidup, rasa aman, dan kesehatan. Komnas Perempuan menegaskan kewajiban negara untuk menjamin penyelidikan yang independen, imparsial, menyeluruh, dan transparan guna mengungkap fakta, memastikan akuntabilitas dan pemulihan bagi keluarga korban, serta menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum,” kata Komisioner Komnas Perempuan Yuni Asriyanti dalam keterangan tertulis yang diterima Apaberita.com, Senin (6/6/2026).

Kronologi Kejadian dan Identifikasi Asal Tembakan

Berdasarkan laporan yang dihimpun media kami, MD tengah berada di rumahnya saat insiden penembakan terjadi. Peluru yang diduga berasal dari aksi bersenjata kelompok sipil menembus dinding dan mengenai tubuhnya. Upaya pertolongan telah dilakukan, namun nyawa ibu hamil tersebut tidak tertolong. Ia meninggal di lokasi kejadian bersama janin yang dikandungnya.

Pihak TNI melalui keterangan resmi menjelaskan bahwa peluru yang menewaskan MD berasal dari tembakan yang dilancarkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut analisis balistik dan posisi kontak tembak, proyektil tersebut merupakan bagian dari serangan sporadis yang dilakukan kelompok separatis bersenjata di wilayah pedalaman Intan Jaya. TNI memastikan bahwa tidak ada operasi militer yang menggunakan jenis amunisi serupa di sekitar permukiman warga pada waktu kejadian.

Desakan Penyelidikan Transparan

Komnas Perempuan menekankan bahwa kasus ini harus dilihat dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak perempuan sipil yang kerap menjadi korban dalam situasi konflik. Lembaga tersebut mendorong pembentukan tim investigasi gabungan independen yang melibatkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan unsur masyarakat sipil Papua guna memastikan proses penyelidikan berjalan objektif dan bebas dari intervensi.

Selain pengusutan pidana, Komnas Perempuan juga mendesak negara memberikan jaminan keamanan bagi warga sipil di daerah rawan konflik. “Kejadian ini membuktikan bahwa perempuan dan anak-anak adalah pihak paling rentan di tengah eskalasi kekerasan. Negara harus hadir dengan kebijakan perlindungan yang efektif, serta program pemulihan trauma bagi keluarga korban,” tegas Yuni.

Sementara itu, aparat keamanan setempat dikabarkan tengah memperkuat patroli di sejumlah distrik di Intan Jaya guna mencegah meluasnya dampak konflik terhadap masyarakat sipil. Penegakan hukum yang adil dan transparan diharapkan mampu memberi efek jera dan menjadi langkah awal penyelesaian damai di Tanah Papua.