Hakim AS Pertimbangkan Trump Jual Akses Dini Truth Social Rp1,6 M

WASHINGTON — Sebuah persidangan federal di Amerika Serikat kembali menyoroti potensi konflik kepentingan terbesar dalam sejarah modern Gedung Putih. Dalam beberapa pekan ke depan, seorang hakim federal dijadwalkan memutuskan apakah Donald Trump boleh menjadi presiden pertama yang secara pribadi meraup keuntungan dari penjualan akses awal terhadap informasi pemerintah yang ia publikasikan melalui platform media sosialnya, Truth Social.

Pada sidang yang berlangsung Rabu waktu setempat, kuasa hukum sipil dari Departemen Kehakiman (DOJ), Brantley Mayers, berargumen bahwa skema tersebut sama sekali tidak mengandung konflik kepentingan. Menurut Mayers, Trump berhak menentukan harga layanan API (antarmuka pemrograman aplikasi) milik perusahaannya karena Truth Social merupakan entitas bisnis swasta yang sah.

Namun, fakta menunjukkan bahwa Trump adalah pemegang saham terbesar sekaligus pemilik mayoritas Trump Media & Technology Group, perusahaan induk yang menaungi Truth Social. Nilai jual akses API tersebut — yang dibanderol hingga US$100.000 per bulan atau setara Rp1,6 miliar — hampir seluruhnya bersumber dari posisi Trump sebagai presiden Amerika Serikat.

Kronologi Persidangan dan Pokok Sengketa

Untuk memahami kompleksitas perkara ini, berikut urutan kejadian yang menjadi dasar gugatan terhadap skema monetisasi Truth Social:

1. Peluncuran skema API. Trump Media & Technology Group menawarkan akses instan ke unggahan Truth Social dengan tarif hingga US$100.000 per bulan bagi pelanggan korporat dan media.
2. Kontroversi konflik kepentingan. Penggugat menilai skema ini menciptakan pasar eksklusif atas informasi pemerintah, karena unggahan Trump kerap menjadi kanal pertama pengumuman kebijakan resmi.
3. Gugatan diajukan. Sejumlah pihak menggugat dengan dalih bahwa praktik tersebut melanggar etika pejabat publik dan prinsip akses setara terhadap informasi.
4. Sidang Rabu. Hakim mempertanyakan apakah penundaan akses terhadap unggahan Truth Social selama satu detik saja sudah cukup menimbulkan kerugian bagi pers.
5. Putusan dijadwalkan. Hakim federal diperkirakan menjatuhkan keputusan dalam beberapa pekan ke depan.

Pertanyaan kunci hakim tersebut menjadi titik senting perkara. Jika penundaan satu detik dinilai tidak merugikan pers, maka argumen konflik kepentingan akan melemah secara hukum. Sebaliknya, jika hakim menilai setiap detik keterlambatan informasi publik memiliki nilai ekonomi dan demokratis, maka skema itu berpotensi dinyatakan melanggar hukum.

Analisis: Ketika Informasi Publik Jadi Komoditas

Secara struktural, perkara ini menyentuh fondasi etika pemerintahan. Informasi mengenai kebijakan pemerintah — mulai dari tarif impor, sanksi diplomatik, hingga perintah eksekutif — secara tradisional disampaikan melalui kanal resmi dan dapat diakses semua media secara bersamaan. Dengan skema berbayar, hanya outlet yang mampu membayar US$100.000 per bulan yang memperoleh akses lebih cepat, menciptakan ketimpangan informasi yang tajam antara media besar dan kecil.

"Ini bukan sekadar soal bisnis. Ini soal apakah seorang presiden boleh menjual keunggulan waktu atas informasi yang dihasilkan oleh mesin pemerintahan yang ia pimpin," ujar seorang pengamat etika pemerintahan yang enggan disebut namanya.

Sejumlah pakar hukum tata negara menilai bahwa praktik ini berpotensi melanggar klausul emolumen dalam Konstitusi AS, yang melarang pejabat federal menerima keuntungan dari pemerintah asing maupun domestik tanpa persetujuan Kongres. Argumen itu diperkuat oleh fakta bahwa Trump tidak melepaskan kepemilikan sahamnya di Trump Media saat menjabat.

Di sisi lain, pembela Trump berpendapat bahwa media sosial pribadi bukanlah kanal resmi pemerintah, sehingga tidak ada kewajiban hukum untuk menyediakan akses gratis. Mereka juga menegaskan bahwa platform swasta bebas menentukan model bisnisnya.

Terlepas dari putusan hakim nanti, perkara ini telah membuka kotak Pandora tentang batas antara kepemilikan bisnis pribadi dan jabatan publik tertinggi. Bila Trump menang, presiden-presiden berikutnya berpotensi mengikuti jejak serupa. Bila ia kalah, preseden baru akan lahir: informasi pemerintah tidak boleh diperjualbelikan, bahkan oleh orang yang menuliskannya sendiri.