Gubernur Koster Paparkan Neraca Pertanian Bali: Surplus Beras, Defisit Bawang Putih

DENPASAR — Gubernur Bali I Wayan Koster memaparkan secara terperinci kondisi terkini sektor pertanian daerahnya dalam sebuah forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan sektor agraris di Pulau Dewata. Pemaparan tersebut disampaikan dalam rangkaian acara pelantikan kepengurusan baru organisasi tani yang digelar di Denpasar pada pekan ini, menandai momentum penting bagi konsolidasi petani Bali menghadapi tantangan pangan tahun 2026. Data yang diungkap menunjukkan adanya kesenjangan mencolok antara capaian swasembada pada komoditas strategis tertentu dengan ketergantungan impor yang masih akut pada komoditas esensial lainnya.

Dalam forum tersebut, Gubernur Koster menyampaikan bahwa kinerja produksi beras di Provinsi Bali menunjukkan tren positif yang patut diapresiasi. "Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali per triwulan pertama 2026, produksi gabah kering giling mencapai angka yang melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat," ujar Koster menjelaskan. Keberhasilan ini, menurutnya, tidak terlepas dari implementasi sistem irigasi subak yang dikombinasikan dengan program intensifikasi pertanian yang dijalankan secara berkelanjutan selama lima tahun terakhir. Gubernur menekankan bahwa surplus beras ini merupakan fondasi penting bagi kedaulatan pangan Bali sekaligus menjadi bukti bahwa kearifan lokal dalam tata kelola air mampu bersinergi dengan pendekatan pertanian modern.

Surplus Beras dan Kinerja Subak

Lebih lanjut, Gubernur Koster mengungkapkan bahwa capaian surplus beras di Bali bukanlah fenomena musiman semata, melainkan hasil dari kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dijalankan secara konsisten. Pemerintah Provinsi Bali telah menetapkan sekitar 81 ribu hektare sawah sebagai kawasan lindung pertanian melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023. Kebijakan ini membendung laju alih fungsi lahan yang dalam dua dekade terakhir menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan daerah. "Kita berhasil menjaga produktivitas rata-rata di angka 6,2 ton per hektare, dengan beberapa sentra produksi di Kabupaten Tabanan dan Gianyar bahkan mampu menembus 7,5 ton per hektare," rinci Koster di hadapan peserta yang hadir.

Keberhasilan ini juga didukung oleh sistem subak yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO. Gubernur menjelaskan bahwa dari total 1.600 subak yang tersebar di sembilan kabupaten/kota, sebanyak 85 persen di antaranya masih berfungsi optimal dalam mengelola distribusi air secara adil dan merata. Pemerintah provinsi juga mengalokasikan anggaran khusus untuk revitalisasi jaringan irigasi tersier pada 247 titik yang tersebar di seluruh Bali selama periode 2023 hingga 2026. "Ini adalah investasi jangka panjang yang hasilnya mulai kita nikmati sekarang," tambahnya.

Defisit Bawang Putih yang Mengkhawatirkan

Namun, di tengah capaian positif pada komoditas beras, Gubernur Koster menyampaikan keprihatinan mendalam terkait kondisi produksi bawang putih yang masih sangat jauh dari target. Berdasarkan paparan yang disampaikan, dari total kebutuhan bawang putih masyarakat Bali yang mencapai sekitar 28 ribu ton per tahun, produksi lokal hanya mampu memenuhi kurang dari 8 persen. "Ini angka yang sangat timpang. Kita masih bergantung hampir sepenuhnya pada pasokan dari luar daerah, bahkan impor dari Tiongkok dan India," tegas Koster dengan nada serius.

Permasalahan ini, menurut Gubernur, bersifat struktural dan memerlukan penanganan lintas sektoral. Budidaya bawang putih di Bali terkendala oleh beberapa faktor fundamental, antara lain keterbatasan lahan yang sesuai secara agroklimat, tingginya biaya produksi terutama untuk benih bersertifikat, serta rantai distribusi yang masih dikuasai oleh tengkulak besar. Dinas Pertanian Provinsi Bali mencatat bahwa dari target penanaman 1.500 hektare pada tahun 2025, realisasinya hanya mencapai 620 hektare dengan tingkat produktivitas yang masih rendah. "Kami akan mendorong kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mendatangkan benih unggul dan memberikan insentif bagi petani yang bersedia mengembangkan komoditas ini," ujar Koster.

Komitmen Pemerintah dan Peran Strategis Organisasi Tani

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga menyoroti pentingnya kelembagaan petani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam menjembatani kepentingan petani dengan kebijakan pemerintah. Kepengurusan baru HKTI yang baru dilantik diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam mengakselerasi program-program ketahanan pangan, khususnya dalam menghadapi tantangan defisit komoditas hortikultura seperti bawang putih, cabai, dan kedelai. Gubernur menegaskan bahwa tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah, organisasi tani, dan pelaku usaha, upaya mencapai kedaulatan pangan akan berjalan lambat dan tidak efektif.

Lebih lanjut, Koster memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah menyusun peta jalan ketahanan pangan untuk periode 2026-2030 yang mencakup strategi diversifikasi pangan, penguatan rantai pasok, dan pengembangan teknologi tepat guna di sektor pertanian. Dokumen ini nantinya akan menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan strategis. "Kita tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua komoditas. Harus ada keseimbangan antara tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan," paparnya.

Proyeksi dan Langkah Strategis ke Depan

Terkait proyeksi ke depan, Gubernur Koster optimistis surplus beras dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui perluasan areal tanam dan optimalisasi indeks pertanaman. Pemerintah provinsi menargetkan penambahan 2.000 hektare lahan sawah baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Buleleng dan Jembrana yang akan dimulai pada tahun anggaran 2026. Sementara untuk mengatasi defisit bawang putih, strategi yang disiapkan mencakup pengembangan sentra produksi di dataran tinggi Bedugul dan Kintamani dengan melibatkan petani milenial melalui skema kemitraan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Forum yang berlangsung hingga sore hari itu ditutup dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Bali, HKTI, dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Bali untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani kecil. "Petani tidak boleh lagi terjebak dalam jerat rentenir. Akses kredit usaha rakyat dengan bunga rendah harus benar-benar sampai ke lapangan," pungkas Koster menutup pidatonya yang disambut tepuk tangan para peserta yang memadati ruangan.