Gen Z Didorong Perkuat Partisipasi Politik di Ruang Publik

JAKARTA — Ratusan pemuda memenuhi auditorium Pusat Kebudayaan Nusantara, Jakarta Pusat, dalam diskusi publik bertajuk “Suara Generasi Z dalam Demokrasi” yang digelar pada Kamis, 27 Agustus 2026. Forum yang diselenggarakan oleh Konsorsium Pemuda Indonesia itu menghadirkan tiga narasumber, yakni peneliti politik dari Lembaga Survei Indonesia, Ahmad Rizky Pratama; anggota Komisi II DPR RI, Siti Nuraini; serta Ketua Umum Organisasi Mahasiswa Nusantara, Bima Sakti Nugraha. Diskusi berlangsung selama tiga jam dan dihadiri 350 peserta dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Jabodetabek.

Ahmad Rizky Pratama membuka paparannya dengan memaparkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menunjukkan bahwa kelompok pemilih generasi Z dan milenial mencapai 56,45 persen dari total daftar pemilih tetap pada Pemilu 2024. Menurut dia, angka tersebut menempatkan kelompok muda sebagai penentu arah kebijakan nasional dalam setiap kontestasi elektoral.

Peran Strategis Pemilih Muda

Dalam sesi pertama, para narasumber sepakat bahwa keterlibatan generasi Z tidak lagi terbatas pada penggunaan hak suara dalam pemilihan umum. Ahmad Rizky Pratama menegaskan bahwa partisipasi kelompok muda harus diperluas hingga pada pengawasan jalannya pemerintahan dan penyusunan kebijakan publik.

“Partisipasi generasi Z bukan hanya soal memilih pada hari pemungutan suara, tetapi juga mengawal kebijakan yang dihasilkan oleh penyelenggara negara. Berdasarkan data survei yang kami rilis, 78 persen responden berusia 17 hingga 26 tahun menyatakan ingin terlibat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah,” ujar Ahmad Rizky Pratama.

Senada dengan itu, anggota Komisi II DPR RI, Siti Nuraini, menyatakan bahwa fraksinya siap menindaklanjuti aspirasi yang dirumuskan dalam forum tersebut melalui mekanisme rapat kerja dengan kementerian terkait.

“Kami berkomitmen menindaklanjuti aspirasi kelompok muda. Aspirasi yang telah dirumuskan dalam forum ini akan kami bawa dalam Rapat Koordinasi bersama pemerintah,” ujar Siti Nuraini.

Dalam sesi yang dipandu moderator, muncul usulan pembentukan dewan konsultasi pemuda di tingkat kelurahan dan kecamatan. Usulan itu disambut positif oleh Siti Nuraini, yang menilai keterlibatan langsung kelompok muda dalam perencanaan pembangunan daerah dapat mempercepat pemerataan layanan publik.

Tantangan Literasi Digital

Sesi kedua membahas tantangan yang dihadapi generasi Z, khususnya dalam menyikapi arus informasi di media sosial. Bima Sakti Nugraha menyatakan bahwa rendahnya literasi digital menjadi celah utama penyebaran disinformasi dan politik uang di kalangan pemilih muda.

“Hoaks dan narasi provokatif mudah menjangkau anak muda karena mereka menghabiskan waktu berjam-jam di platform digital. Berdasarkan pengalaman kami di lapangan, kampanye hitam justru paling efektif menyasar pemilih pemula,” ujar Bima Sakti Nugraha.

Para narasumber sepakat bahwa penguatan literasi digital harus dimulai dari lingkungan pendidikan. Ahmad Rizky Pratama menambahkan bahwa kurikulum kewarganegaraan perlu diperbarui agar memuat materi identifikasi berita bohong dan etika berdiskusi di ruang digital. Menurut dia, hal itu penting mengingat 63 persen pemilih muda mengaku menerima informasi politik terutama dari media sosial.

Selain itu, forum menyoroti pentingnya peran keluarga dalam menumbuhkan kesadaran politik sejak dini. Ahmad Rizky Pratama menilai kebiasaan berdiskusi di lingkungan keluarga menjadi fondasi utama bagi anak muda sebelum mereka terjun dalam perdebatan publik yang lebih luas.

Rekomendasi Forum

Di penghujung acara, forum merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Kementerian Dalam Negeri. Rekomendasi tersebut mencakup penyediaan kanal konsultasi publik berbasis digital, percepatan pendidikan pemilih di perguruan tinggi, serta penegakan sanksi terhadap pelanggaran kampanye di media sosial.

Siti Nuraini menegaskan bahwa sejumlah rekomendasi itu akan dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat yang dijadwalkan pada September 2026. Ia menyatakan bahwa DPR akan mengundang penyelenggara pemilu dan perwakilan organisasi pemuda untuk membahas langkah tindak lanjut secara konkret.

Komitmen Ke Depan

Diskusi ditutup dengan penandatanganan deklarasi komitmen oleh seluruh peserta untuk menjaga ruang diskusi publik tetap sehat dan berbasis data. Bima Sakti Nugraha menyatakan bahwa organisasinya akan menggelar forum serupa di lima kota besar secara bergilir hingga akhir tahun 2026 sebagai wujud menindaklanjuti keputusan forum.

“Kami berharap forum ini tidak berhenti pada kesimpulan di atas kertas. Melalui Rapat Koordinasi berkala, kami akan memastikan setiap rekomendasi yang disahkan dalam forum ini benar-benar ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan,” ujarnya.