Gempa M 7,7 Guncang Manggarai Timur, Pemerintah Menindaklanjuti Darurat

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada hari Minggu, 16 Agustus 2026, sekitar pukul 04.30 Wita. Akibat guncangan berkekuatan tinggi tersebut, puluhan unit rumah warga dan sejumlah bangunan publik di pusat kecamatan mengalami kerusakan parah hingga tingkat runtuh total. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa peristiwa ini berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah memenuhi kriteria bencana nasional yang memerlukan respons cepat dan terkoordinasi dari seluruh tingkatan pemerintahan. Tidak ada laporan korban jiwa dalam hitungan jam pertama, namun proses evakuasi terhadap warga yang terjebak reruntuhan langsung ditetapkan sebagai prioritas utama oleh pemerintah daerah.

Kerusakan Infrastruktur dan Evakuasi Warga

Di pusat Kecamatan Borong, sejumlah bangunan bertingkat yang berdiri di dekat jalur utama poros kota ambruk akibat guncangan yang berlangsung selama lebih dari 60 detik. Sebuah sepeda motor yang melintas di dekat bangunan komersial milik warga setempat terhenti mendadak setelah pengendara menyelamatkan diri menuju ruang terbuka. Selain itu, Balai Desa Borong dan sebuah pasar tradisional di sekitar Jalan Bhayangkara mengalami retak berat pada bagian tiang penyangga utama. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Bangke, menyatakan bahwa tim gabungan dari Basarnas, TNI, dan Polri telah dikerahkan ke lokasi terdampak paling parah.

"Kami menegaskan bahwa seluruh personel yang ditugaskan beroperasi penuh selama 24 jam untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal di bawah puing-puing bangunan,"

Tim SAR gabungan yang tiba pada pukul 06.15 Wita langsung membuka posko darurat di halaman Kantor Bupati Manggarai Timur. Dari posko tersebut, dilakukan pemetaan terhadap 47 rumah warga yang dilaporkan rusak berat dan 12 bangunan yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan potensi gempa susulan yang masih berpeluang tinggi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Manggarai Timur, Fransiskus Laba, menegaskan bahwa seluruh bangunan yang berstatus rusak berat akan segera dipasangi garis polisi untuk mencegah pendekatan warga.

"Keputusan pembatasan zona berbahaya ini disahkan dalam rapat koordinasi darurat yang digelar pukul 07.00 Wita di aula gedung sekretariat daerah,"

Rapat Koordinasi Penanganan Bencana

Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Bungtilu Laiskodat, memimpin Rapat Koordinasi khusus penanganan dampak gempa bumi yang berlangsung pada pukul 09.00 Wita di Ruang Rapat Paripurna Kantor Gubernur NTT. Dalam rapat tersebut, Gubernur Viktor menindaklanjuti instruksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi selama masa tanggap darurat. Ditetapkan bahwa masa tanggap darurat untuk wilayah Kabupaten Manggarai Timur berlaku selama 14 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2026. Seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran tak terduga sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah saat bencana.

Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, yang hadir secara virtual dalam Rapat Koordinasi tersebut, menyatakan bahwa pusat telah mengirimkan bantuan logistik berupa 500 paket keluarga, 100 unit tenda darurat, dan 2.000 masker melalui pangkalan udara terdekat. Suharyanto menegaskan bahwa pendataan kerusakan harus dilakukan secara detail untuk menentukan alokasi bantuan perbaikan rumah melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya.

"Data kerusakan yang disusun tim terpadu harus akurat dan valid agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah,"

Dukungan Fraksi di DPRD dan Kebijakan Darurat

Di tengah upaya penanganan darurat, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Pleno Istimewa pada pukul 13.00 Wita di Ruang Sidang Utama DPRD NTT. Rapat Pleno tersebut dihadiri oleh perwakilan dari seluruh fraksi, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, dan Fraksi Gerindra. Ketua DPRD Provinsi NTT, Anwar Pua Geno, menyatakan bahwa rapat tersebut bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan legislatif dengan eksekutif dalam penanggulangan bencana.

"Seluruh Fraksi sepakat untuk menindaklanjuti penetapan status darurat bencana dengan mengesahkan perubahan prioritas anggaran pembangunan pada sesi paripurna mendatang,"

Fraksi PDI Perjuangan yang memiliki jumlah kursi terbanyak di DPRD NTT menegaskan komitmennya untuk mengawal distribusi bantuan agar tepat sasaran. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTT, Yoseph Dariyo, menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan anggota dewan ke lokasi untuk memastikan proses evakuasi dan distribusi logistik berjalan transparan. Sementara itu, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur dalam menangani dampak gempa dan meminta pemerintah daerah untuk segera memperbaiki jaringan komunikasi yang sempat terputus di beberapa titik. Hingga pukul 16.00 Wita, proses evakuasi terhadap warga di sekitar Kecamatan Borong masih terus dilakukan, sementara warga yang mengungsi di titik-titik aman telah mencapai 312 jiwa yang tersebar di tiga lokasi pengungsian yang telah disiapkan pemerintah kabupaten.