Filipina — Sara Duterte Diduga Sembunyikan Nilai Saham di LHKPN

MANILA — Tim jaksa penuntut dalam sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, berupaya membuktikan adanya dugaan manipulasi laporan harta kekayaan. Dalam persidangan yang digelar Selasa (15/9), jaksa membeberkan bahwa meski berbagai entitas bisnis baru terus bermunculan dalam Laporan Harta Kekayaan dan Kewajiban Bersih (Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth/SALN) miliknya, Sara Duterte tidak pernah mencantumkan nilai kepemilikan saham dari bisnis-bisnis tersebut.

Fakta tersebut memicu pertanyaan krusial dari Senator-Hakim Win Gatchalian kepada tim jaksa mengenai potensi undervalued atau pelaporan harta kekayaan yang sengaja dibuat lebih rendah dari nilai sebenarnya. Menanggapi hal itu, jaksa penuntut menyatakan bahwa kemungkinan adanya penyamaran nilai kekayaan bersih tersebut sangat terbuka lebar.

Temuan Ombudsman dan Gurita Bisnis 20 Tahun

Petugas Arsip Kantor Ombudsman Filipina, Karen Batu, yang hadir sebagai saksi menegaskan bahwa berdasarkan dokumen SALN, Sara Duterte tidak pernah mencantumkan biaya perolehan (acquisition cost) dari aset bisnisnya sejak pertama kali menduduki jabatan publik sebagai Wakil Wali Kota Davao City pada tahun 2007.

Pengadilan pemakzulan berhasil menghimpun catatan keuangan komprehensif terkait aktivitas komersial sang Wakil Presiden:

1. Periode 2007–2025: Terdata sedikitnya 20 entitas bisnis yang terafiliasi langsung dengan Sara Duterte selama dua dekade terakhir.
2. Status Kepemilikan Terkini: Hingga tahun 2025, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte ini tercatat masih aktif memegang saham di sejumlah korporasi, termasuk Metrochow dan Gencorp.
3. Pengabaian Kolom Nilai: Seluruh kepemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut dicatat tanpa menyertakan nominal harga akuisisi maupun nilai pasar saham.

Perdebatan Sengit Format Formulir vs Amanat Hukum

Ketua Majelis Sidang Pemakzulan, Chiz Escudero, sempat mempertanyakan apakah kelalaian tersebut disebabkan oleh format baku formulir SALN yang dinilai tidak secara eksplisit menyediakan kolom biaya akuisisi dalam tabel kepentingan bisnis.

"Mengapa formulir pro forma ini tidak menyertakan baris atau kolom untuk biaya akuisisi bisnis jika hal tersebut merupakan amanat undang-undang?" tanya Escudero kepada tim penuntut.

Menjawab pertanyaan tersebut, Jaksa Penuntut James Bryan Ibrahim Alih menegaskan bahwa secara hukum, saham merupakan kategori aset bergerak atau properti pribadi. Oleh karena itu, wajib hukumnya dicantumkan pada bagian properti pribadi lengkap dengan nilai perolehannya.

"Saham dianggap sebagai properti pribadi (personal property), sehingga wajib dicantumkan pada bagian kolom properti pribadi," tegas Alih di hadapan majelis hakim.

Jaksa Alih merujuk pada ketentuan Pasal 8 Republic Act (RA) 6713 atau Undang-Undang Kode Etik Pejabat Publik Filipina. Regulasi tersebut mewajibkan setiap aparatur negara mendeklarasikan seluruh properti pribadi beserta biaya akuisisi dan aset lainnya, termasuk portofolio saham.

Pandangan jaksa didukung oleh Senator Kiko Pangilinan. Ia menggarisbawahi bahwa ketiadaan kolom khusus pada bagian kepentingan bisnis tidak menggugurkan kewajiban hukum untuk mencantumkan nilai saham pada bagian aset properti pribadi.

Implikasi terhadap Proses Pemakzulan

Dugaan ketidakjujuran pengisian SALN ini menjadi salah satu pilar utama materi dakwaan pemakzulan Sara Duterte. Ketidaksesuaian laporan kekayaan dengan nilai aset riil dianggap melanggar prinsip transparansi pejabat publik dan berpotensi masuk ke dalam kategori pelanggaran berat konstitusi apabila terbukti dilakukan secara sengaja demi menyembunyikan asal-usul harta.