DPR Minta Pemerintah Kaji Rencana Penggabungan Badan Geologi dan BMKG

JAKARTA — Wacana penggabungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menuai perhatian parlemen. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Edi Purwanto, menyatakan menyambut baik gagasan tersebut, namun menekankan pentingnya kajian komprehensif sebelum kebijakan integrasi diputuskan oleh pemerintah.

Menurut Edi, penggabungan dua lembaga strategis yang berkaitan erat dengan keselamatan publik dan kebencanaan memerlukan pertimbangan matang. Penataan kelembagaan dinilai harus benar-benar berorientasi pada efisiensi kerja, penguatan mitigasi bencana, dan peningkatan akurasi data teknis di lapangan, bukan sekadar perampingan birokrasi semata.

Wacana Integrasi Lembaga Kebencanaan Mengemuka

Isu penggabungan ini mencuat seiring tuntutan peningkatan efektivitas sistem peringatan dini kebencanaan di Indonesia. Sebagai negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire), Indonesia kerap dihadapkan pada ancaman bencana geologis dan hidrometeorologis yang saling berkaitan.

"Langkah integrasi atau penggabungan kelembagaan harus melalui kajian mendalam dan komprehensif. Kita perlu melihat bagaimana pembagian fungsi, tugas pokok, koordinasi teknis, hingga penganggaran agar tidak menurunkan performa pemantauan kebencanaan," ujar Edi Purwanto dalam keterangannya di Jakarta.

Selama ini, BMKG berperan mengamati parameter atmosfer, iklim, dan geofisika seperti gempa bumi tektonik dan peringatan dini tsunami. Sementara itu, Badan Geologi memiliki wewenang vital dalam pemantauan aktivitas gunung api, mitigasi gerakan tanah atau tanah longsor, pengelolaan air tanah, hingga pemetaan sumber daya mineral dan geologi.

Kronologi dan Urgensi Penataan Struktur Penanganan Bencana

Dinamika koordinasi lintas lembaga kebencanaan sering kali menjadi catatan krusial saat terjadi krisis. Berikut adalah beberapa faktor krusial yang melatarbelakangi pembahasan peleburan kelembagaan ini:

1. Kebutuhan Satu Pintu Informasi Bencana: Publik kerap mengalami kebingungan ketika informasi terkait fenomena alam yang saling terhubung bersumber dari lembaga yang terpisah.
2. Optimalisasi Anggaran dan Riset: Penyatuan sumber daya riset dan teknologi sensor diharapkan mampu menekan duplikasi anggaran infrastruktur pengawasan kebencanaan.
3. Respons Cepat Tanggap Darurat: Integrasi pemantauan gunung api (vulkanologi) dan peringatan gempa/tsunami berpotensi mempercepat rantai komando penanggulangan bencana terpadu.

Kesiapan Teknis dan Tantangan Regulasi

Komisi V DPR RI mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan aspek regulasi undang-undang, status aparatur sipil negara, serta pembagian kewenangan yang sudah mapan. Penataan ulang struktur lembaga harus menjamin kedaulatan data dan keberlanjutan layanan pemantauan 24 jam tanpa ada jeda operasional.

DPR berharap hasil kajian nantinya dapat dipaparkan secara transparan kepada publik dan legislatif. Dengan demikian, keputusan final yang diambil akan memperkokoh sistem ketahanan bencana nasional demi melindungi keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.