DPR Desak Investigasi Kebakaran Bromo, Jangan Henti di Pemadaman

JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Rajiv, mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas penyebab kebakaran hutan yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Ia menegaskan bahwa upaya pemadaman api saja tidak cukup, melainkan harus diikuti dengan investigasi menyeluruh dan langkah pencegahan yang lebih efektif ke depan.

Desakan tersebut disampaikan Rajiv menyusul meluasnya kebakaran yang menghanguskan sejumlah area di kawasan konservasi tersebut. Dalam pernyataannya, ia menyatakan keprihatinan mendalam atas dampak ekologis yang ditimbulkan, mengingat TNBTS merupakan salah satu taman nasional dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan menjadi ikon pariwisata nasional.

Investigasi Menyeluruh Diperlukan

Rajiv menekankan bahwa proses investigasi harus mencakup seluruh aspek, mulai dari pendataan titik api, analisis cuaca, hingga pemeriksaan aktivitas manusia di sekitar kawasan hutan. "Saya meminta agar aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan investigasi menyeluruh. Jangan berhenti hanya pada pemadaman api, karena akar masalahnya harus ditemukan," ujar Rajiv dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (6/8/2026).

"Saya meminta agar aparat penegak hukum dan instansi terkait melakukan investigasi menyeluruh. Jangan berhenti hanya pada pemadaman api, karena akar masalahnya harus ditemukan."

Menurut politikus tersebut, hasil investigasi sangat penting untuk menentukan langkah hukum bagi pihak-pihak yang terbukti lalai atau sengaja menyebabkan kebakaran. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam proses penyelidikan agar publik dapat memantau perkembangan penanganan kasus ini.

Pencegahan Jangka Panjang

Selain investigasi, Rajiv juga menyoroti perlunya penguatan sistem pencegahan kebakaran hutan di TNBTS. Ia menilai bahwa kejadian serupa yang berulang setiap tahun di musim kemarau menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen pengelolaan kawasan. "Kita perlu mengevaluasi sistem peringatan dini, patroli terpadu, dan kesiapan sarana prasarana pemadaman. Ini harus menjadi prioritas dalam Rapat Koordinasi lintas kementerian," tegasnya.

Ia mengusulkan agar Balai Besar TNBTS bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk tim khusus yang bertugas memantau titik rawan kebakaran secara berkala. Tim tersebut juga diharapkan dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan wisatawan mengenai bahaya membuka lahan atau membuang puntung rokok sembarangan di area hutan.

Dampak Ekologis dan Ekonomi

Kebakaran yang terjadi di kawasan Gunung Bromo ini tidak hanya mengancam kelestarian flora dan fauna, tetapi juga berpotensi merugikan sektor pariwisata yang menjadi sumber pendapatan utama masyarakat setempat. Rajiv mengingatkan bahwa pemulihan ekosistem pasca-kebakaran membutuhkan waktu bertahun-tahun dan biaya yang tidak sedikit.

"Kerugian ekologisnya sangat besar. Selain itu, citra wisata Bromo yang mendunia bisa tercoreng jika penanganan kebakaran ini tidak serius," kata Rajiv. Ia mendesak pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran khusus dalam APBN untuk rehabilitasi lahan terdampak dan penguatan kapasitas petugas di lapangan.

Dalam kesempatan itu, Rajiv juga mengapresiasi kerja cepat petugas gabungan yang telah berupaya memadamkan api. Namun, ia mengingatkan bahwa kerja pemadaman harus diimbangi dengan kerja intelektual untuk mencegah terulangnya bencana serupa. "Kita tidak boleh lengah. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan," pungkasnya.

Kebakaran hutan di kawasan TNBTS menjadi perhatian nasional mengingat statusnya sebagai warisan dunia yang dilindungi. Berbagai pihak berharap agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada upaya restorasi dan penguatan tata kelola kawasan konservasi secara berkelanjutan.