Delapan Terdakwa Korupsi Pembiayaan Ekspor LPEI Dituntut hingga 13 Tahun

Jaksa Penuntut Umum menuntut delapan terdakwa kasus dugaan korupsi dalam penyaluran pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) pada periode 2014–2015 dengan pidana penjara 8,5 tahun hingga 13 tahun. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jumat, 21 Agustus 2026, dalam perkara yang menyeret kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp992 miliar.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan di hadapan majelis hakim, jaksa menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Besaran tuntutan yang diajukan bervariasi, disesuaikan dengan peran, kedudukan, serta keterlibatan masing-masing terdakwa dalam proses penyaluran fasilitas pembiayaan tersebut.

Kronologi Perkara Pembiayaan Ekspor LPEI

Perkara ini berawal dari penyaluran pembiayaan ekspor yang dilakukan LPEI sepanjang 2014 hingga 2015. Berdasarkan fakta persidangan, jaksa menduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada sejumlah debitur, mulai dari tahap analisis kelayakan, penetapan plafon pembiayaan, hingga proses pencairan dana. Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum menemukan sejumlah dokumen dan keterangan saksi yang menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan pemberian fasilitas pembiayaan.

Para terdakwa yang berstatus pejabat dan pegawai LPEI diduga tidak menjalankan prosedur internal secara berjenjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan lembaga. Jaksa menegaskan bahwa penyimpangan tersebut dilakukan secara bersama-sama, sehingga memenuhi unsur penyertaan dalam perbuatan pidana. Akibatnya, dana pembiayaan yang seharusnya disalurkan untuk mendorong ekspor nasional justru menimbulkan kerugian pada keuangan negara yang ditaksir mencapai Rp992 miliar.

Sebagai lembaga keuangan khusus milik negara, LPEI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dalam menjalankan mandatnya, lembaga ini bertugas memberikan pembiayaan, penjaminan, dan asuransi bagi kegiatan ekspor nasional. Penyaluran pembiayaan tersebut wajib mengikuti prinsip kehati-hatian serta analisis risiko yang ketat terhadap setiap calon debitur.

Tuntutan Jaksa dan Ketentuan yang Dijeratkan

Dalam perkara ini, jaksa menjerat para terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun bagi pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Atas dasar itu, jaksa menuntut para terdakwa dengan pidana penjara bervariasi, yakni 8,5 tahun hingga 13 tahun. Perbedaan besaran tuntutan tersebut, menurut jaksa, mencerminkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing terdakwa dalam rangkaian perkara. Jaksa juga menyatakan tuntutan diajukan berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan berlangsung.

Respons dan Agenda Sidang Berikutnya

Setelah tuntutan dibacakan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan tim penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan. Agenda persidangan berikutnya akan mendengarkan nota pembelaan dari kedelapan terdakwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari tim penasihat hukum mengenai materi pembelaan yang akan disampaikan.

Perkara ini turut menjadi perhatian Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang membidangi keuangan dan perbankan. Dalam rapat kerja bersama LPEI, Komisi XI menindaklanjuti perkembangan penanganan perkara tersebut dengan meminta lembaga memperkuat tata kelola penyaluran pembiayaan. Fraksi-fraksi di DPR juga mendorong agar proses hukum berjalan transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pengawasan terhadap lembaga keuangan milik negara.

Di sisi internal, LPEI disebut telah melakukan langkah perbaikan sistem melalui Rapat Koordinasi, termasuk memperketat proses analisis kelayakan dan pengawasan dalam penyaluran pembiayaan. Keputusan perbaikan tata kelola tersebut diambil sebagai tindak lanjut atas temuan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan perkara ini.

Hingga berita ini ditulis, proses persidangan masih berlangsung dan belum ada putusan yang disahkan oleh majelis hakim. Publik diharapkan menghormati asas praduga tak bersalah selama proses hukum berjalan, serta menunggu keputusan final pengadilan yang akan ditetapkan dalam sidang putusan. Keputusan majelis hakim nantinya akan menjadi dasar hukum bagi langkah selanjutnya, termasuk potensi upaya hukum banding oleh para pihak yang tidak menerima putusan.