Cianjur — Pemkab Terima 500 Aduan Warga, Waspadai Longsor dan Banjir

CIANJUR — Dua kabar penting mewarnai roda pemerintahan Kabupaten Cianjur di tengah kesibukan pelayanan publik. Di satu sisi, Posko Pengaduan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur mencatat hampir 500 laporan warga sejak dibuka pada awal 2025. Di sisi lain, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengingatkan ancaman tanah longsor dan banjir yang mulai mengintai sejumlah jalur rawan menyusul berakhirnya musim kemarau panjang.

Kedua isu itu menjadi perhatian serius Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, beserta jajaran aparatur daerah. Bagi warga, keberadaan posko pengaduan menjadi jembatan penyampaian suara kepada pemerintah, sementara kesiapsiagaan bencana menjadi penentu keselamatan di tengah perubahan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Dua perhatian ini menunjukkan bahwa pelayanan publik dan mitigasi risiko berjalan beriringan di kabupaten yang memiliki kontur geografis perbukitan hingga pesisir.

Posko Pengaduan Terima 500 Laporan, Kesehatan Mendominasi

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, mengonfirmasi jumlah akumulasi laporan warga yang masuk ke register resmi pemerintah daerah telah mencapai hampir 500 pengaduan. Dari ratusan laporan tersebut, sektor pelayanan kesehatan menjadi komoditas keluhan yang paling dominan diajukan warga.

"Pengaduan kurang lebih ada 500 orang. Terakhir saya lihat bukunya itu kurang lebih sekian. Paling banyak pengaduan soal kesehatan," ujar Wahyu saat ditemui di Kampung Maleber, Desa Ciherang, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Rabu (19/8/2026).

Dominasi keluhan di sektor kesehatan mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap perbaikan layanan fasilitas kesehatan daerah. Catatan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemda, mulai dari mutu layanan puskesmas di pelosok hingga akses rumah sakit rujukan. Jika keluhan kesehatan terus mendominasi, pemerintah daerah dituntut bergerak cepat memperbaiki kualitas layanan yang paling dekat dengan kebutuhan dasar warga.

Posko Dipindah ke Balai Wiwaha agar Lebih Terlihat

Guna meningkatkan keterjangkauan dan kemudahan akses masyarakat, Pemkab Cianjur memindahkan lokasi fisik posko pengaduan dari area lantai bawah Balai Praja menuju Balai Wiwaha yang dinilai lebih strategis di kompleks Pendopo Kabupaten. Pemindahan ini didasari pertimbangan visibilitas posko bagi warga yang berkunjung ke kantor bupati.

"Asalnya itu di lantai bawah Balai Praja, karena kami lihat itu kurang visibel oleh masyarakat yang masuk ke pendopo. Sehingga saat ini dipindahkan ke Balai Wiwaha. Sekarang lebih visibel, lebih terlihat, sehingga masyarakat tidak perlu bertanya lagi," jelas Wahyu.

Dengan penempatan baru ini, masyarakat pemohon pelayanan diharapkan dapat langsung menemukan lokasi posko tanpa kendala navigasi. Posko pengaduan pun beroperasi secara rutin setiap hari kerja untuk menginventarisasi sekaligus menindaklanjuti setiap aspirasi publik.

"Posko pengaduan itu sudah dibuka sejak awal tahun 2025 dan setiap hari pun sebetulnya sudah ada," tuturnya.

• Hampir 500 laporan masuk sejak awal 2025
• Keluhan kesehatan menjadi yang paling dominan
• Posko dipindah dari Balai Praja ke Balai Wiwaha
• Layanan pengaduan dibuka setiap hari kerja

BPBD Ingatkan Ancaman Longsor dan Banjir Pascakemarau

Di tengah pelayanan pengaduan yang terus berjalan, BPBD Kabupaten Cianjur mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tanah longsor dan banjir di masa transisi usai musim kemarau panjang. Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Sudrajat, menjelaskan pemetaan wilayah rawan bencana difokuskan pada sejumlah koridor jalan dan kawasan pemukiman, terutama akses menuju Cianjur Selatan serta perbatasan Jonggol.

"Untuk warga Cianjur keseluruhannya biasanya longsor dan banjir. Khususnya jalur-jalur jalan ke arah selatan dan jalur Jonggol," ujar Asep saat dihubungi, Kamis (20/8/2026).

Titik perlintasan yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi adalah jalur Naringgul-Ciwidey dan jalur Jonggol untuk potensi longsor. Sementara itu, risiko banjir diproyeksikan mengintai area Sindangbarang, Sukanagara, hingga kawasan perkotaan di Karangtengah.

"Jalan Naringgul Ciwidey yang jalur Jonggol itu rawan longsor. Dan banjir itu di Cianjur Selatan seperti Sindangbarang, Sukanagara, terus Cianjur kota juga di Karangtengah," jelasnya.

Mekanisme Longsor: Tanah Retak Akibat Kemarau

Asep menguraikan mekanisme teknis timbulnya ancaman longsor. Cuaca panas ekstrem selama kemarau menyebabkan struktur tanah perbukitan mengalami peregangan hingga membentuk retakan. Ketika intensitas hujan mulai tinggi, resapan air memicu pergeseran material tanah secara mendadak.

"Biasanya tanah-tanah yang kena kemarau itu retak-retak, pecah-pecah di bukit-bukit. Kalau kedatangan air jadi terbawa arus, akhirnya menyebabkan longsor," paparnya.

Fenomena ini menuntut kewaspadaan ekstra, terutama bagi warga yang bermukim di lereng perbukitan dan pengguna jalan yang melintasi jalur rawan saat hujan deras. Untuk mengantisipasi dampak luapan air atau banjir genangan, BPBD terus memetakan titik rawan dan menggencarkan sosialisasi mitigasi kepada masyarakat setempat.

Sinergi Pelayanan dan Kesiapsiagaan

Kedua langkah Pemkab Cianjur ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam dua hal sekaligus: mendengar aspirasi warga melalui posko pengaduan dan melindungi masyarakat dari ancaman bencana hidrometeorologi. Posko yang mudah ditemukan diharapkan mendorong lebih banyak warga menyampaikan keluhan, sementara edukasi mitigasi bencana diharapkan menekan risiko korban jiwa saat musim hujan tiba.

Masyarakat pun diimbau proaktif melapor melalui posko pengaduan serta mematuhi arahan petugas ketika memasuki musim hujan. Kesiapsiagaan sejak dini adalah kunci untuk meminimalkan dampak bencana, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik tetap berjalan di Kabupaten Cianjur.