Bupati Nduga Ancam Tahan Gaji ASN yang Mangkir Bekerja

KENYAM, APABERITA.COM — Pemerintah Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, mengambil langkah tegas guna membenahi kedisiplinan aparatur birokrasi di wilayahnya. Bupati Nduga Yoas Beon secara terbuka memperingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kerap meninggalkan pos penugasan tanpa izin resmi bahwa hak gaji mereka akan ditangguhkan hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Instruksi ini dikeluarkan menyusul banyaknya laporan terkait lambatnya roda pelayanan publik di Kenyam, ibu kota Kabupaten Nduga, akibat minimnya kehadiran pegawai di kantor-kantor dinas. Yoas menegaskan bahwa status sebagai abdi negara menuntut tanggung jawab penuh untuk hadir dan melayani masyarakat secara langsung di lapangan.

"Gaji dan tunjangan bersumber dari uang rakyat. Jika ASN tidak berada di tempat tugas dan membiarkan kantor pelayanan kosong, kami tidak akan segan-segan menahan hak keuangan mereka sampai ada kepatuhan nyata," tegas Yoas Beon saat memberikan arahan kepada jajaran pejabat daerah.

Kronologi dan Langkah Penertiban Kedisiplinan Pegawai

Untuk memastikan instruksi ini berjalan efektif dan bukan sekadar peringatan formalitas, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nduga bersama Inspektorat Daerah telah menyusun tahapan penertiban berbasis evaluasi berkala:

1. Inspeksi Mendadak dan Rekapitulasi Absensi: Tim terpadu diterjunkan untuk mencatat tingkat kehadiran harian ASN di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kantor distrik di Kenyam.
2. Pemberian Surat Peringatan: Pegawai yang tercatat mangkir selama lebih dari masa toleransi tanpa surat tugas resmi langsung menerima Surat Peringatan (SP) pertama dari pimpinan OPD masing-masing.
3. Pemblokiran Rekening Pembayaran Gaji: BPKAD berkoordinasi dengan bank penyalur untuk menunda transfer gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN yang namanya masuk dalam daftar mangkir.
4. Pemeriksaan Etik dan Sanksi Berat: Bagi ASN yang tidak kembali ke Kenyam setelah pemblokiran hak keuangan, perkara akan diproses menuju pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sesuai regulasi kepegawaian nasional.

Fokus Pemulihan Pelayanan Publik dan Stabilitas Daerah

Pemerintah Kabupaten Nduga memprioritaskan pemulihan sektor-sektor esensial, terutama layanan kesehatan, pendidikan dasar, serta administrasi kependudukan. Kondisi geografis dan tantangan keamanan kerap dijadikan alasan oleh sebagian oknum pegawai untuk berdomisili di luar Nduga, seperti di Timika atau Jayapura.

Namun, Bupati Yoas Beon menegaskan bahwa situasi di Kenyam kini semakin kondusif dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Oleh sebab itu, tidak ada lagi pembenaran logis bagi ASN untuk tidak berkantor di Nduga.

• Sektor Pendidikan: Guru dan tenaga kependidikan diwajibkan mengajar tepat waktu untuk mencegah hilangnya hak belajar anak-anak pedalaman.
• Sektor Kesehatan: Puskesmas dan RSUD Pratama harus beroperasi 24 jam dengan ketersediaan dokter serta tenaga medis yang siaga.
• Sektor Pemerintahan: Pelayanan perizinan, kependudukan, dan koordinasi distrik harus berpusat di Kenyam tanpa hambatan birokrasi.

Yoas Beon berharap ultimatum penahanan gaji ini dapat memicu efek jera sekaligus memulihkan etos kerja seluruh jajaran Pemkab Nduga demi percepatan pembangunan daerah.