BRICS Tegaskan Komitmen Damai Global dan Tolak Pengusiran Warga Gaza

KTT BRICS kembali menegaskan komitmen kolektifnya dalam menjaga stabilitas geopolitik internasional melalui seruan penyelesaian damai atas berbagai konflik global. Dalam pernyataan resminya, aliansi negara-negara berkembang ini memberikan sorotan tajam terhadap eskalasi krisis kemanusiaan di Jalur Gaza serta dinamika keamanan kawasan Timur Tengah yang kian memanas, termasuk kekhawatiran terkait risiko nuklir dan ketegangan di Iran.

Para pemimpin BRICS secara tegas menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk pemindahan paksa masyarakat Palestina dari tanah air mereka. Blok ini menekankan bahwa stabilitas jangka panjang di Timur Tengah hanya dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hukum internasional dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBN).

Kronologi Sikap Bersama Terhadap Krisis Gaza

KTT yang dihadiri oleh anggota inti dan mitra strategis BRICS ini merumuskan sejumlah poin penting mengenai penyelesaian krisis kemanusiaan di Palestina melalui tahapan diplomasi terstruktur:

1. Gencatan Senjata Segera: BRICS mendesak penghentian permusuhan tanpa syarat guna membuka koridor bantuan kemanusiaan seluas-luasnya bagi warga sipil di Gaza.
2. Penolakan Pemindahan Paksa: Seluruh anggota delegasi menyepakati penolakan kategoris terhadap upaya relokasi atau pengusiran warga sipil Palestina yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional.
3. Implementasi Solusi Dua Negara: Menegaskan kembali perlunya realisasi solusi dua negara yang berdaulat dan berdampingan secara damai sesuai batas-batas yang diakui secara internasional.

"Penyelesaian konflik tidak akan pernah tercapai melalui kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Komunitas internasional harus bersatu untuk mencegah bencana kemanusiaan yang lebih dalam di Gaza serta menjamin hak-hak sah rakyat Palestina," bunyi pernyataan resmi deklarasi BRICS.

Sorotan atas Isu Nuklir dan Stabilitas Regional Iran

Selain fokus pada isu Palestina, forum BRICS menyoroti ketegangan politik dan potensi ancaman proliferasi nuklir yang melibatkan kawasan Timur Tengah, khususnya seputar Iran. Blok ini memperingatkan bahwa retorika militeristik serta sanksi sepihak justru meningkatkan risiko eskalasi konflik terbuka.

BRICS mendorong pemulihan jalur diplomasi penuh terkait implementasi perjanjian nuklir, dengan menekankan prinsip transparansi serta pengawasan ketat di bawah kerangka Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Langkah ini dipandang esensial guna mencegah perlombaan senjata pemusnah massal di kawasan yang sudah rentan.

Dorongan Reformasi Tata Kelola Global dan Multilateralisme

Melalui forum ini, BRICS tidak hanya menyoroti konflik fisik, tetapi juga menyerukan perombakan arsitektur keamanan dan ekonomi dunia agar lebih representatif. Beberapa poin penekanan meliputi:

• Penolakan Sanksi Unilateral: Mengkritik penggunaan sanksi ekonomi sepihak yang dianggap merusak tatanan perdagangan multilateral dan membebani masyarakat sipil.
• Penguatan Peran PBB: Mendorong Dewan Keamanan PBB untuk lebih proaktif, adil, dan bebas dari hak veto yang kerap menghambat resolusi perdamaian.
• Penyelesaian Konflik Inklusif: Membuka ruang dialog setara bagi seluruh pihak yang bertikai tanpa hegemoni kekuatan tertentu.

Dengan mengedepankan pendekatan multilateral, BRICS berupaya memposisikan diri sebagai penyeimbang kekuatan global yang berkomitmen memitigasi krisis kemanusiaan serta mencegah eskalasi perang yang dapat merusak tatanan perdamaian dunia.