BPKN Desak Pemerintah Percepat Modernisasi Sistem Keselamatan Transportasi Laut

JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Republik Indonesia secara tegas mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk segera mempercepat transformasi sistem keselamatan pelayaran nasional berbasis teknologi digital. Langkah strategis ini dinilai mendesak guna meminimalisir risiko kecelakaan kapal penyeberangan serta memastikan perlindungan optimal bagi jutaan pengguna transportasi laut di seluruh Nusantara.

Desakan tersebut mengemuka menyusul sejumlah evaluasi operasional kapal penumpang dan barang antarpulau yang masih kerap menghadapi kendala keselamatan klasik, mulai dari ketidaksesuaian manifes penumpang, kelebihan muatan (overcapacity), hingga minimnya pemanfaatan sistem deteksi dini terintegrasi di atas armada kapal.

Kronologi dan Urutan Prioritas Pembenahan Moda Pelayaran

BPKN merumuskan sejumlah tahapan krusial yang harus segera dijalankan oleh regulator dan operator transportasi laut dalam mengadopsi standarisasi keselamatan berbasis teknologi mutakhir:

1. Digitalisasi Manifes dan Tiket Terpadu: Penerapan sistem e-ticketing wajib yang terhubung langsung dengan sistem identitas kependudukan nasional untuk mencegah penumpang gelap serta memastikan validitas data asuransi.
2. Inspeksi Kelaikan Kapal Berbasis IoT: Penggunaan sensor digital dan Internet of Things (IoT) untuk memantau stabilitas lambung kapal, distribusi beban kendaraan di geladak, serta fungsi mesin secara real-time sebelum kapal diizinkan bertolak dari dermaga.
3. Integrasi Pelacak Satelit Cuaca: Menghubungkan sistem navigasi kapal secara otomatis dengan radar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) guna memitigasi risiko cuaca buruk di tengah jalur pelayaran.
4. Audit Rutin Fasilitas Darurat: Pengawasan ketat terhadap ketersediaan serta kelayakan jaket pelampung (life jacket), sekoci penolong, dan sistem peringatan darurat kapal.

"Konsumen berhak atas keamanan, keselamatan, dan kenyamanan saat menggunakan fasilitas transportasi publik. Transformasi teknologi keselamatan pelayaran bukan lagi sekadar opsi tambahan, melainkan keharusan mutlak untuk mencegah jatuhnya korban jiwa di laut," tegas perwakilan BPKN RI dalam keterangannya.

Pengawasan Manifes Ketat dan Perlindungan Hak Konsumen

BPKN menyoroti bahwa faktor kelalaian manusia (human error) dan kelemahan pencatatan administratif di pelabuhan rakyat maupun komersial masih menjadi celah kritis. Tanpa sistem digital yang transparan, hak-hak konsumen sering kali terabaikan, terutama saat proses evakuasi darurat serta klaim santunan kecelakaan.

Melalui integrasi data antara Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, dan operator kapal, pengawasan kapasitas muat dapat dikunci secara otomatis oleh sistem perizinan berlayar elektronik (E-SPB). Jika sensor mendeteksi kelebihan bobot muatan atau data penumpang melebihi kapasitas resmi, izin berlayar secara otomatis tidak dapat diterbitkan.

Langkah Penguatan Regulasi Antar-Lembaga

Guna merealisasikan ekosistem pelayaran yang aman, BPKN merekomendasikan sinergi lintas sektoral yang melibatkan:

• Kementerian Perhubungan: Memperketat regulasi teknis keselamatan armada serta mempercepat digitalisasi layanan pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia.
• PT ASDP Indonesia Ferry dan Operator Swasta: Melakukan peremajaan fasilitas keselamatan dan peningkatan kompetensi awak kapal dalam prosedur tanggap darurat (emergency response).
• Aparat Penegak Hukum: Menindak tegas praktik pungutan liar maupun manipulasi data muatan yang mengabaikan aspek kelaikan kapal.

Dengan percepatan implementasi teknologi keselamatan ini, BPKN berharap standar keselamatan pelayaran di Indonesia setara dengan standar internasional, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap moda transportasi laut nasional semakin meningkat.