Bohol — Gubernur Aumentado Desak Penataan Harga Wisata Usai Kuliner Viral

TAGBILARAN CITY — Keindahan alam Provinsi Bohol di Filipina, yang terkenal dengan bentang alam Chocolate Hills dan pesona baharinya, mendadak menjadi perbincangan hangat di media sosial. Sayangnya, kali ini sorotan publik bukan tertuju pada keindahan destinasi tersebut, melainkan isu melambungnya harga makanan laut yang dinilai tidak masuk akal. Menanggapi gelombang kritik wisatawan yang kian meluas, Gubernur Bohol, Erico Aristotle “Aris” Aumentado, secara tegas meminta seluruh pelaku industri pariwisata untuk menerapkan harga yang adil serta meningkatkan kualitas layanan demi menjaga reputasi kawasan tersebut.

Unggahan viral mengenai porsi hidangan ikan dengan harga fantastis kembali memicu perdebatan lama terkait transparansi tarif pariwisata di Filipina. Praktik pematokan harga berlebihan (overpricing) dianggap tidak hanya merugikan kantong wisatawan, tetapi juga berpotensi mencoreng citra Bohol yang sedang gencar memulihkan sektor pariwisatanya pascapandemi. Gubernur Aumentado menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor ini harus dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pemilik usaha besar.

Intervensi Pemerintah dan Standarisasi Harga Kuliner

Dalam pertemuannya bersama para pemangku kepentingan industri pelancongan di Kota Tagbilaran pada Selasa lalu, Aumentado menyampaikan keprihatinannya atas dampak buruk skandal harga ini bagi ekosistem pariwisata lokal. Ia menyerukan perlunya standarisasi tarif dan kewajiban pencantuman label harga transparan pada setiap menu yang disajikan pedagang lokal maupun restoran berbintang.

"Pariwisata Bohol harus membawa keberkahan bagi semua pihak, termasuk warga biasa Bohol yang mengandalkan mata pencaharian harian di sektor ini. Kita tidak boleh membiarkan praktik harga yang tidak wajar merusak mata pencaharian bersama," ujar Gubernur Erico Aristotle Aumentado dengan nada prihatin.

Pemerintah Provinsi Bohol kini tengah mengkaji langkah-langkah regulasi yang lebih ketat, termasuk kemungkinan pemberian sanksi administratif bagi pengelola tempat wisata atau pedagang yang terbukti melakukan pemerasan tarif kepada pengunjung. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan bahwa prinsip fair pricing atau harga yang adil menjadi standar utama di seluruh titik destinasi pariwisata Bohol.

Dampak Ekonomi dan Penguatan Pelaku Usaha Kecil

Persoalan harga makanan di kawasan wisata seperti Pulau Virgin dan area pantai Panglao kerap kali menjadi keluhan berulang. Tanpa adanya pengawasan ketat, ketimpangan antara kualitas layanan yang diberikan dengan biaya yang dikeluarkan wisatawan dapat merusak ekosistem pariwisata jangka panjang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pedagang lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi prioritas pemerintah daerah saat ini.

Gubernur Aumentado menekankan bahwa integritas adalah modal utama dalam bisnis jasa pariwisata. Kejujuran dalam menetapkan harga akan menciptakan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan, yang pada akhirnya akan mendatangkan lebih banyak wisatawan melalui rekomendasi dari mulut ke mulut maupun ulasan positif di platform digital.

Menjaga Citra Bohol di Panggung Internasional

Di tengah ketatnya persaingan destinasi wisata di Asia Tenggara, menjaga kepercayaan publik merupakan tantangan kritis. Langkah cepat Pemerintah Provinsi Bohol dalam merespons isu viral ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelancong domestik maupun mancanegara yang berencana mengunjungi pulau tersebut.

Dengan adanya pengawasan terpadu serta komitmen bersama antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat lokal, Bohol optimistis dapat terus berkembang sebagai destinasi unggulan yang inklusif. "Kenyamanan dan rasa keadilan bagi wisatawan adalah kunci agar industri pariwisata kita dapat terus bertahan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Bohol," pungkas Aumentado.