BGN Bersihkan Organisasi, 261 Pegawai Dipecat

Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas dengan memberhentikan 261 pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Keputusan monumental ini diumumkan langsung oleh Kepala BGN Sudaryono dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Kantor BGN, Jakarta, pada Senin (27/7/2026). Turut hadir mendampingi, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dan Wakil Kepala BGN Trenggono.

Pemecatan massal ini merupakan puncak dari proses audit internal yang berlangsung selama tiga bulan terakhir. “Ini bukan keputusan yang mudah, tetapi ini mutlak demi menjaga marwah lembaga,” tegas Sudaryono. Langkah drastis tersebut langsung menjadi sorotan publik mengingat BGN tengah mengemban amanah besar dalam program prioritas nasional seperti Makan Siang Gratis dan penanganan stunting.

Temuan Audit Internal dan Ragam Pelanggaran

Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim investigasi internal BGN, ke-261 pegawai yang diberhentikan terlibat dalam spektrum pelanggaran yang serius. Sejumlah temuan utama mencakup penyalahgunaan wewenang dalam distribusi bantuan pangan dan suplemen gizi, manipulasi data penerima manfaat, hingga pemalsuan dokumen pertanggungjawaban keuangan. “Kami menemukan banyak kejanggalan dalam realisasi program-program unggulan. Setelah dikonfirmasi, tidak sedikit yang mengarah pada tindak pidana korupsi dan penggelapan,” ujar Sudaryono dengan nada prihatin.

Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan bahwa dari hasil penelusuran, terdapat sejumlah oknum yang secara sistematis menciptakan nama-nama penerima fiktif untuk menyerobot bantuan berton-ton beras dan suplemen gizi. “Ada yang dengan sengaja memasukkan data penerima siluman, lalu barang bantuan dijual ke pasar gelap. Ini benar-benar kejahatan kemanusiaan,” tambahnya. Sementara itu, berdasarkan audit investigatif, nilai kerugian negara akibat berbagai penyimpangan tersebut ditaksir mencapai Rp 12,7 miliar. Angka ini berasal dari mark-up harga kontrak dan penggelembungan volume bantuan yang tersebar di 12 provinsi.

Dari total pegawai yang dipecat, sebanyak 142 orang berstatus pegawai tetap dan 119 orang berstatus pegawai kontrak. Mereka tersebar di 18 unit kerja pusat dan daerah di seluruh Indonesia. Sebagian besar dari mereka menempati posisi strategis dalam rantai distribusi dan verifikasi penerima bantuan. Sudaryono menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang mempermainkan hak rakyat. “Masyarakat yang paling dirugikan, terutama anak-anak dan ibu hamil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program gizi nasional,” katanya.

Keputusan Pleno dan Koordinasi Penegakan Hukum

Keputusan pemecatan massal tersebut ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno Dewan Pertimbangan Kepegawaian BGN yang digelar pada 25 Juli 2026. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Kepala BGN, seluruh unsur pimpinan sepakat menjatuhkan sanksi pemecatan sebagai respons atas laporan audit yang telah diverifikasi. “Rapat pleno berlangsung alot karena kami ingin memastikan bahwa setiap individu mendapat perlakuan yang adil berdasarkan bukti yang kuat. Namun begitu fakta berbicara, tidak ada ruang untuk kompromi,” jelas Sudaryono.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan Agung, untuk menindaklanjuti pegawai yang terbukti melanggar ketentuan pidana. “Kami telah menyerahkan sejumlah nama dan bukti permulaan yang cukup untuk segera diproses. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Kepala BGN Trenggono menyatakan bahwa institusi akan membentuk satuan tugas khusus pengawasan internal yang bekerja sama dengan KPK untuk mencegah praktik serupa di masa depan. “Kami tidak akan berjalan sendiri. Sinergi dengan lembaga antikorupsi menjadi kunci,” tegasnya.

Komitmen Baru dan Penggantian Personel

Meskipun terjadi kekosongan pada sejumlah posisi strategis, Sudaryono memastikan bahwa pelayanan BGN tidak akan terganggu. “Kami telah menyiapkan skema rotasi dan promosi dari internal untuk mengisi posisi-posisi kritis. Selain itu, rekrutmen terbuka akan segera dilakukan untuk menjaring talenta-talenta baru yang berintegritas,” paparnya. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi di tubuh BGN akan terus berjalan dan tidak akan berhenti hanya pada pemecatan ini.

Lebih jauh, BGN akan mengimplementasikan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap seluruh alur distribusi bantuan. Trenggono menjelaskan bahwa platform digital terintegrasi akan menjadi tulang punggung transparansi BGN ke depan. “Setiap kilogram beras, setiap butir telur, setiap tablet tambah darah akan tercatat dan dapat diaudit publik. Ini bagian dari komitmen kami untuk membangun BGN yang bersih dan terpercaya,” kata Trenggono.

Dengan langkah pembersihan ini, Sudaryono berharap kepercayaan masyarakat terhadap BGN semakin meningkat. “Kami meminta dukungan seluruh elemen bangsa untuk mengawal transformasi ini. BGN adalah lembaga milik rakyat, dan rakyat berhak mendapatkan layanan terbaik tanpa dibayangi praktik-praktik kotor,” pungkasnya di hadapan puluhan awak media yang hadir.