Aksi Peternak Meluas Akibat Anjloknya Harga Jual Telur

Gerakan solidaritas dan protes dari para peternak ayam petelur di berbagai daerah menandai puncak krisis di subsektor perunggasan. Di sejumlah sentra produksi seperti Blitar, Kendal, dan Deli Serdang, para peternak secara serentak menyuarakan keputusasaan mereka akibat harga jual telur yang terus mengalami kontraksi. Aksi yang berlangsung pada Senin (15/4) ini mencerminkan keresahan mendalam karena kerugian telah mereka tanggung selama dua bulan terakhir tanpa adanya kepastian stabilisasi harga. Mereka menegaskan bahwa aktivitas unjuk rasa tersebut merupakan akumulasi dari tekanan finansial yang tak lagi tertahankan.

Tekanan Finansial dan Jeratan Harga Pokok

Berdasarkan penuturan para peternak, harga telur di tingkat kandang kini hanya berada di kisaran Rp17.500 hingga Rp18.000 per kilogram. Angka ini sangat kontras dengan Harga Pokok Produksi (HPP) yang menembus Rp22.500 per kilogram. “Kondisi ini ibarat semakin kami bekerja, semakin banyak lubang utang yang menganga. Kami paham hukum pasar, tetapi jangan sampai peternak rakyat menjadi korban terus-menerus,” ujar Suwarno, seorang peternak senior asal Kabupaten Blitar. Biaya pakan yang mendominasi 70 persen dari total pengeluaran menjadi biang keladi utama. Harga jagung yang tidak kunjung turun, sementara harga telur anjlok, menciptakan gunting biaya yang sangat lebar.

Para peternak menyatakan bahwa jika kondisi ini berlanjut, mereka tidak akan mampu lagi membayar biaya operasional kandang dan upah pegawai. “Kalau sampai minggu depan tidak ada aksi nyata, kami terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan memotong ayam produktif,” tegas perwakilan peternak dari wilayah Kendal, Jawa Tengah.

Banjir Pasokan dan Pelemahan Daya Beli

Para analis agribisnis mencatat bahwa krisis ini dipicu oleh dua faktor fundamental. Pertama, kelebihan pasokan (over supply) akibat maraknya peredaran Day Old Chicken (DOC) final stock di periode sebelumnya. Kedua, penurunan daya beli masyarakat pasca-perayaan hari besar keagamaan yang mengurangi frekuensi pembelian rumah tangga. Di tingkat peternak, populasinya tidak kunjung menyusut karena biaya pemusnahan dini (forced molting) juga membutuhkan modal khusus. “Pemerintah daerah harus berani mengambil kebijakan pemusnahan telur afkir secara terprogram untuk mengurangi stok, seperti yang dilakukan di negara maju,” tegas seorang pengamat perunggasan dalam sebuah diskusi daring.

Selain itu, harga jagung pipil kering sebagai bahan baku pakan ternak terus bertengger di angka Rp5.800 per kilogram, sementara distribusi DOC ilegal dinilai memperparah ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di tingkat peternak. Kelebihan stok ini memaksa harga di pasaran tertekan secara tidak wajar.

Desakan Intervensi dan Respon Kementerian

Menindaklanjuti gelombang aksi tersebut, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan komitmennya untuk memutus mata rantai spekulasi harga. “Kami akan segera menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis bersama asosiasi peternak, Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT), dan Perum Bulog. Dalam rapat itu, kami akan menyepakati action plan penyerapan dan penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) yang realistis,” ujar Dirjen PKH. Pemerintah juga membuka opsi untuk mempercepat pengiriman telur konsumsi ke daerah-daerah defisit melalui program Tol Laut, guna menciptakan keseimbangan distribusi.

Namun, para peternak menuntut realisasi cepat. “Kami tidak butuh wacana lagi. Setiap hari kami merugi, ayam kami bertelur, dan kami harus menjual di bawah harga pokok,” ujar Joko Santoso, perwakilan peternak dari Deli Serdang. Mereka mendesak agar pemerintah menetapkan harga acuan pembelian di tingkat peternak yang logis serta segera menertibkan distribusi DOC illegal yang dianggap memperparah kondisi pasar.

Dampak Domino Terhadap Ketahanan Pangan

Tekanan ini tidak hanya mengancam keberlangsungan usaha peternakan skala kecil-menengah, tetapi juga berpotensi menciptakan krisis protein hewani nasional. Jika gelombang penghentian usaha massal terjadi, Indonesia terancam kehilangan kapasitas produksi telur dalam jumlah signifikan. Hal ini dikhawatirkan akan memicu lonjakan harga telur yang tidak terkendali di masa depan serta meningkatkan ketergantungan pada telur impor. Para peternak berharap pemerintah segera menetapkan status darurat pangan agar mekanisme intervensi bisa berjalan lebih gesit.

Krisis ini menjadi alarm bagi evaluasi tata kelola rantai pasok pangan strategis di tanah air. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa peternak sebagai ujung tombak produksi pangan tetap mendapatkan keadilan ekonomi.