Warga Palestina Protes Desak Akses Kamp Nur Shams

Senin, 9 Februari 2026, matahari pagi di Tepi Barat menyaksikan lautan bendera Palestina berkibar di depan penghalang beton yang menutup mulut Kamp Pengungsi Nur Shams. Ratusan warga Palestina, dari anak-anak yang digendong ibu mereka hingga kakek berpeci hitam, berunjuk rasa dengan satu suara: Izinkan kami kembali ke rumah kami. Tentara Israel memblokir pintu masuk kamp itu sejak awal tahun, melanjutkan kebijakan penutupan akses yang dimulai bersamaan dengan operasi militer besar tahun lalu. Di balik barikade kawat berduri dan menara pengawas, berdiri rumah-rumah yang membisu, menunggu langkah-langkah pemiliknya yang tertahan di pengungsian.

Latar Belakang Pengungsian Terpaksa

Kamp Nur Shams, yang terletak di utara Tepi Barat, adalah saksi bisu dari operasi militer Israel bertajuk "Iron Wall" yang berlangsung selama tiga bulan pada pertengahan 2025. Operasi itu menghancurkan lebih dari 200 unit rumah dan memaksa 3.200 penduduk meninggalkan tempat tinggal mereka. Menurut data Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), sekitar 60 persen bangunan di sisi timur kamp mengalami kerusakan berat atau rata dengan tanah. Penduduk mengungsi ke tenda-tenda darurat di kota-kota sekitar, seperti Jenin dan Tubas, dengan fasilitas minim.

“Kami pergi hanya membawa kunci rumah dan secarik foto keluarga. Sejak itu, kami terkurung di pengungsian yang panas dan sarat debu, tanpa kepastian kapan bisa pulang,” ungkap Umm Ahmad, seorang ibu tiga anak yang telah tinggal di kamp itu selama 25 tahun.

Penutupan Akses yang Menuai Kemarahan

Setelah operasi usai, militer Israel tidak memberikan izin bagi penduduk untuk kembali. Mereka mengumumkan area tersebut sebagai zona militer tertutup dengan alasan “ancaman keamanan” yang, menurut otoritas Israel, berasal dari sisa sel-sel pejuang yang mungkin masih bersembunyi di reruntuhan. Namun, pengacara hak asasi manusia dari Al-Haq, organisasi HAM Palestina, menyebutnya sebagai bentuk penghukuman kolektif yang melanggar Pasal 33 Konvensi Jenewa Keempat.

Barikade fisik pun bukan satu-satunya hambatan. Pemeriksaan ketat, larangan membawa bahan bangunan, serta birokrasi perizinan yang berbelit membuat upaya rekonstruksi mandiri hampir mustahil dilakukan. Dampaknya, kini terdapat lebih dari 500 keluarga yang masih terlantar, sebagian besar di kamp-kamp pengungsian darurat yang rawan banjir saat musim hujan.

Protes Damai yang Berujung Ketegangan

Unjuk rasa pada hari itu dimulai setelah salat Subuh. Massa berarak dari Masjid Al-Fajr di dekat pos pemeriksaan. Teriakan “Buka jalan untuk rakyat kami!” dan “Ini tanah kami!” menggema di antara suara klakson ambulans yang bersiaga. Puluhan perempuan duduk di depan kawat berduri dengan poster bertuliskan “We are not ghosts, we want our homes.” Militer Israel merespons dengan gas air mata dan granat kejut setelah beberapa pemuda mencoba menerobos pagar pertama.

“Mereka memperlakukan kami seperti teroris, padahal kami hanya ingin menatap kembali dinding rumah sendiri. Tidak ada alasan untuk menutup kamp ini begitu lama,” kata Sami Khalil, aktivis muda yang memimpin teriakan melalui pelantang suara.

Bentrokan sporadis terjadi, menyebabkan belasan orang sesak napas akibat gas air mata, sementara tiga demonstran ditangkap. Tim medis Bulan Sabit Merah Palestina mendirikan posko di sudut jalan untuk menangani korban. Sekitar pukul 11.00, perwakilan tetua kamp membaca pernyataan yang menyerukan perlawanan damai tanpa kenal lelah hingga akses kembali dibuka.

Respons Internasional dan Tekanan Diplomatik

Otoritas Palestina melalui Kementerian Luar Negeri mengecam penutupan tersebut sebagai “kejahatan kemanusiaan baru” dan mengirim nota protes ke Dewan Keamanan PBB. Uni Eropa dalam keterangan resminya mendesak Israel untuk segera mengizinkan akses kemanusiaan dan rekonstruksi, sementara Arab Saudi dan Yordania secara aktif menawarkan bantuan logistik jika izin masuk diberikan.

Namun, diplomasi global kerap mandek di veto. AS, yang menjanjikan peninjauan kembali pada beberapa kebijakan era sebelumnya, belum bersikap tegas atas kasus Nur Shams. Para analis menduga, terbatasnya tekanan konkret memperpanjang siklus pengungsian tanpa batas.

Harapan yang Mengalir dari Reruntuhan

Meski pekat oleh trauma, warga tak kehilangan harapan. Di pengungsian Tubas, anak-anak masih bersekolah di bawah tenda, dan ibu-ibu mengadakan dapur umum setiap Jumat. Mereka percaya, suara protes yang terus menerus, ditambah liputan media, akan mendorong perubahan. Seorang guru di tenda darurat mengatakan, “Kami tidak akan menyerah. Kamp Nur Shams adalah bukti bahwa kami ada, dan kami akan kembali.”

Hari Senin yang penuh debu itu menjadi potret perlawanan tanpa senjata yang menyayat hati. Di balik dinding beton yang dingin, masa depan 3.200 jiwa masih tergantung pada keputusan politik yang lamban. Hingga akses dibuka, Nur Shams akan tetap menjadi kamp pengungsian di dalam pengungsian, simbol pahit dari krisis kemanusiaan yang berlarut-larut.